Ada beberapa pandangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang tentang bagaiman konsep "ekonomi hijau" dipahami dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan; serta bagaimana di tingkat nasional menanggapi konsep ini untuk menghindari "proteksionisme hijau" dalam perdagangan,  dan pendanaan bagi negara-negara berkembang.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2009 telah memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012 di Brazil. Konferensi ini menandai 20 tahun setelah Pertemuan tingkat tinggi Rio tahun 1992 yang melahirkan melahirkan agenda pembangunan berkelanjutan.

Konferensi tahun 2012 mendatang bertujuan untuk "memastikan pembaharuan komitmen politik terhadap pembangunan berkelanjutan, menilai kemajuan sampai saat ini serta menilai kesenjangan antara hasil pertemuan tingkat tinggi pembangunan berkelanjutan dengan pelaksanaanya dan juga menanggapi kemunculan berbagai tantangan baru". 

Konferensi akan difokuskan pada beberapa isu, diantaranya mengenai pendekatan ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan serta kerangka kerja institusional bagi pembangunan berkelanjutan.

“Beberapa delegasi meminta agar Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA-United Nations Department of Economic and Social Affairs ), Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan (UNEP- United Nations Environment Programme) dan organisasi terkait lainnya bekerjasama menyiapkan sebuah kajian untuk Komite Persiapan 2 (PrepCom 2) yang akan menaksir manfaat dan tantangan serta resiko dari transisi menuju ekonomi hijau. Mereka juga mengusulkan mempersiapkan kajian tersebut dengan asistensi para ilmuwan dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang.  Kajian tersebut harus mengangkat isu: implikasi terhadap kebijakan ekonomi atas upaya transisi menuju ekonomi hijau; potensi hilangnya daya saing beberapa industri, hilangnya sumber-sumber keunggulan komparatif beberapa negara; resiko proteksionisme lingkungan yakni legitimasi subsidi lingkungan tertentu yang bisa mendistorsi perdagangan; potensi ekonomi lingkungan terhadap penghapusan kemiskinan dengan menciptakan dukungan berkelanjutan.

“Beberapa delegasi menyarankan untuk menyertakan kompilasi pengalaman-pengalaman yang terjadi serta keberhasilan praktek melaksanakan kebijakan serta tindakan-tindakan ekonomi lingkungan yang dijalankan pada beberapa negara-negara yang berbeda. Mereka juga menegaskan bahwa dalam pekerjaan ini maupun pekerjaan lain Sekretariat PBB  selayaknya memanfaatkan badan-badan substansial dalam sistem PBB dari pekerjaan yang ada dan menghindari duplikasi.

Keragaman pandangan mengenai pendekatan “Ekonomi Hijau” disampaikan oleh delegasi-delegasi pemerintah, komisi-komisi regional PBB dan Kelompok-kelompok utama PBB atau major group..

[Kelompok-kelompok utama adalah kategori kelompok yang diakui menurut Agenda 21 dan konsituten-konstituen yang memiliki hak istimewa untuk mengamati dan berpartisipasi dalam Komisi Pembangunan Berkelanjutan serta proses konferensi 2012. Kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok masyarakat adat, kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok anak dan pemuda, kelompok-kelompok buruh dan serikat pekerja, pemerintahan, ilmuwan dan komunitas teknologi, Ornop dan bisnis serta industri.]

Duta Besar Yemen, Abdullah M. Alsaidi, berbicara atas nama kelompok 77 (G77) dan Cina, pada hari selasa tanggal 18 Mei memulai perdebatan dengan menjabarkan secara terperinci kekhawatiran mereka terhadap konsep pendekatan Ekonomi Hijau. Pernyataan mereka mengarah kepada kebutuhan untuk memahami lingkup dan manfaat serta menilai resiko dan biaya dan juga memperjelas batasan-batasan konsep tersebut.

Ia menambahkan komentar G77 dan Cina terhadap ekonomi hijau dalam pembukaan pleno pada hari sebelumnya (17 Mei) dengan menyatakan bahwa “tidak perlu mendefinisikan ulang pembangunan berkelanjutan. Tidak ada argumen logis yang bisa mendukung penggantian konsep pembangunan berkelanjutan dengan konsep yang bergengsi tapi abstrak”.

Kelompok G77 + Cina tersebut  menekankan bahwa dalam proses persiapan untuk Konferensi 2012 ini, Negara-negara anggota PBB harus menilai apakah konsep baru ini merupakan pengulangan konsep dari upaya-upaya pembangunan berkelanjutan atau untuk menghapuskan konsep serta syarat pembangunan berkelanjutan.  Batasan keseluruhan konsep “ekonomi hijau harus diperjelas.

Sejumlah pertanyaan dikemukakan oleh Kelompok G77+Cina: Apakah pendekatan berbasis “ekonomi hijau” merupakan pertambahan nilai dari paradigma pembangunan berkelanjutan? Atau pendekatan tersebut akan bersaing dengan kerangka kerja konseptual kesepakatan multilateral untuk pembangunan berkelanjutan? Selanjutnya, bagaimana keterkaitan pendekatan ekonomi hijau tersebut dengan prinsip-prinsip dasar Rio (Agenda 21, Deklarasi Rio) dan Pertemuan Tingkat tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (Deklarasi Johannesburg, Rencana pelaksanaan Johanesburg)?

Menurut Kelompok G77 + Cina “ hingga saat ini, pendekatan yang ditawarkan oleh ekonomi hijau”  belum mencerminkan disparitas antara Negara secara nyata, yang diartikan sebagai tantangan-tantangan yang berbeda bagi  pembangunan dan beragam kemungkinan intereaksi antar faktor- faktor lingkungan, ekonomi dan sosial.  

Perbedaan mendasar dalam proses-proses pembangunan serta struktur ekonomi dan masyarakat antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang telah dan masih tertuang dalam prinsip umum namun berbeda dalam tanggung jawab dan kemampuan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pembedaan ini juga merujuk kepada kenyataan bahwa tidak ada model tunggal bagi pembangunan berkelanjutan yang cocok untuk semua negara, demikian pula dengan pendekatan ”Ekonomi Hijau”.

“Oleh sebab itu definisi ekonomi hijau mensyaratkan fleksibilitas pada tingkat tertentu dan juga mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap negara. Tidak dibernarkan penyeragaman universal pada konsep pendekatan ekonomi hijau”

Kelompok G77 + Cina menyatakan bahwa supaya penerapan konsep pendekatan “ekonomi hijau” menghasilkan manfaat  ketimbang masalah, konsep tersebut harus mengakar kuat pada paradigma pembangunan berkelanjutan, menghormati ruang kebijakan masing-masing negara untuk menentukan langkah mereka menuju keberlangsungan dalam ekonomi dan masyarakat, sesuai keadaan dan prioritas mereka masing-masing.

Mengenai manfaat yang didapat, menurut kelompok G77 + Cina ini, karena impelementasi implementasi tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-tujuan pembangunan Milenium dan perjanjian lingkungan internasional masih mengalami keterlambatan, pendekatan yang ditawarkan oleh ekonomi hijau mungkin saja terbukti berguna jika  dalam penerapannya kebijakan-kebijakannya diiringi dengan insentif untuk produksi, konsumsi dan pembangunan ekonomi yang kokoh, melindungi dan menggunakan sumberdaya lingkungan secara berkelanjutan dan mempromosikan kesejahteraan, dalam jangka pendek dan panjang.

Kelompok G77+Cina  memperingatkan “transisi menuju ekonomi hijau” jangan mengarah kepada kondisionalitas-kondisionalitas, parameter-parameter atau standar yang akan membawa  larangan-larangan unilateral yang tidak beralasan di area perdagangan, keuangan, Bantuan Pembangunan Resmi (ODA- Official Development Assistance) atau bentuk-bentuk bantuan internasional lain. Bisa muncul hambatan-hambatan tariff dan non tariff pada perdagangan jika diskusi-diskusi diarahkan menuju atau dituangkan oleh kepentingan proteksionisme, yang pada akhirnya dapat mengarah kepada usulan proteksionisme hijau yang akan berjalan berlawanan dengan sistem perdagangan multilateral”. 

Kelompok tersebut menambahkan bahwa semestinya tidak boleh ada upaya untuk membatasi kedaulatan negara-negara berkembang terhadap sumberdaya mereka, sebagaiman tercermin pada Prinsip 2, Deklarasi Rio

Dalam konteks ini, Kelompok G77+Cina mengajukan beberapa pertanyaan lagi : Bagaimana pendekatan”ekonomi hijau” dapat memberikan kontribusi terhadap implementasi kebijakan-kebijakan untuk penghapusan kemiskinan dan terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional termasuk Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) terutama tujuan ke 7 dan 8? Bagaimana konsep tersebut dapat mendorong pembangunan, melaksanakan atau menjaga keberlangsungan alih teknologi ramah lingkungan, pertukaran pengetahuan tentang cara dan menentukan sumberdaya keuangan tambahan dan dan sumberdaya keuangan baru, termasuk meningkatkan ODA bagi Negara-negara berkembang? Apakah implikasi-implikasi yang mungkin mungkin muncul terhadap kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional atas pendekatan ekonomi hijau? Bagaiman menghindari ”proteksionisme lingkungan”? Bagaimana parameter-parameter untuk menentukan hal-hal apa saja yang ada dibawah panji-panji ”ekonomi hijau?”

Spanyol, berbicara atas nama Uni Eropa menyatakan bahwa Uni Eropa mendukung Ekonomi Hijau sebagai pendekatan yang “tema yang secara politik menantang, relevan dan sudah tepat waktunya”  bagi Konferensi 2012.

Spanyol mengatakan bahwa “ Uni Eropa dan Negara-negara anggotanya menantikan untuk terlibat dalam dialog konstruktif untuk mengembangkan pemahaman yang sama terhadap konsep Ekonomi hijau supaya mempercepat langkah selanjutnya untuk menerapkan langkah-langkah kebijakan dan alat untuk menghijaukan ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. Perhatian harus difokuskan kepada instrument-instrumen dan tindakan-tindakan yang memungkinkan transisi menuju sebuah ekonomi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, mempertimbangkan beragam konteks di Negara berkembang, kemunculan ekonomi dan Negara-negara maju”.  

Uni Eropa menyatakan bahwa “perdebatan ekonomi hijau telah melangkah maju dari menghijaukan penanganan krisis ekonomi global ke arah pengakuan bahwa diperlukan sebuah transisi global menuju sebuah sistem ekonomi yang menyokong pembangunan berkelanjutan dan transisi tersebut menyediakan sebuah kesempatan baru untuk menghasilkan manfaat pada ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan”.

Uni Eropa menegaskan peran sektor swasta dan penetapan harga secara tepat justru menunjukan perlunya kebijakan-kebijakan sosial yang benar. 

Uni Eropa menyerukan kerjasama internasional dan dukungan terhadap strategi pendekatan ekonomi hijau, termasuk langkah-langkah kebijakan regional dan nasional dan menyatakan bahwa “promosi ekonomi hijau sangat erat dengan tujuan untuk meningkatkan konsumsi dan produksi, efisiensi energi dan penggunaan energi yang dapat diperbaharui” yang meliputi antara lain, alih teknologi, efisiensi energi dan mempromosikan energi terbarukan, menggunakan dan mengelola sumberdaya alam dengan prinsip keberlangsungan, kebijakan-kebijakan investasi untuk mempromosikan ekonomi yang eko-efisien dan berdaya saing serta membangun kerja berkelanjutan untuk menetapkan nilai ekonomi keanekaragam hayati dan layanan ekosistem.

Pertemuan Persiapan selanjutnya untuk Konferensi 2012 akan diselenggarakan bulai Maret 2011 +

Sumber: disarikan dari Development: The "green economy" debate unfolds oleh Chee Yoke Ling and Saradha Iyer, dimuat dalam SUNS Edisi 6928, Jumat 21 Mei 2010.