Cina dalam sidang tersebut menekankan empat poin, mendukung sebuah pendekatan ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan perubahan-perubahan dalam pola konsumsi dan produksi namun “dengan tegas menentang...proteksionisme dagang yang dalih proteksi lingkungan”.

Menurut Cina, “Pertama, pengembangan ekonomi hijau telah menjadi tren penting saat ini. Telah diketahui secara luas bahwa penegembangan ekonomi hijau bukan hanya sekedar mengkonversikan energi dan mengurangi emisi, tapi juga mengefektifkan penggunaan sumberdaya, memperluas permintaan pasar dan menciptakan lapangan pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian merupakan penggabungan luarbiasa atas perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi”.

“Kedua, negara-negara harus menerapkan langkah-langkah kebijakan yang kondusif bagi pembangunan hijau dan menempatkan mekanisme operasional untuk pembangunan yang luhur ditandai dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang selaras dengan sumberdaya dan lingkungan.

“Ketiga, sangat penting untuk menanamkan keselarasan nilai antara umat manusia dan alam, memasukan budaya konservasi dan nilai etis perlindungan lingkungan sebagai aktivitas-aktivitas sosial, dan mendasarkan aktivitas-aktivitas ekonomi dan daya dukung lingkungan untuk menghasilkan perubahan dalam model produksi, gaya hidup manusia dan pola konsumsi dan mendorong konsumsi hijau.

Keempat, komunitas internasional harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi pembangunan hijau. Kita harus tegas menentang praktek yang menerapkan hambatan hijau dan melibatkan proteksionisme dagang dengan dalih perlindungan lingkungan. Negara-negara maju harus membantu negara-negara berkembang memelihara ekonomi hijau dan meningkatkan pembangunan ekonomi dengan cara menyediakan alih teknologi, bantuan keuangan dan akses pasar.”

Boliva paling skeptis. Duta Besar Bolivia, Pablo Solon mengatakan bahwa Bolivia menambahkan bahwa diskusi ini penting sekali “karena kami memperhatikan bahwasanya konsep dibalik konsep ekoomi hijau ini merupakan proposal baru bagi komodifikasi dan privatisasi alam”.

Pablo Solon mengatakan bahwa kita harus menanyakan diri kita masing-masing kenapa kita dihadapkan pada situasi ini. Pada saat ini kita menghadapi aturan-aturan pasar demi maksimalisasi keuntungan di atas kesejahteran umat manusia. Selama ini kita telah hidup dalam sebuah sistem yang mengakui alam sebagai komoditas, komoditas yang berasal dari sumberdaya alam. Kini kita harus mengakui bahwa alam bukanlah objek melainkan sebuah sistem tempat kita semua tinggal. Kuba sepakat dengan Bolivia.

India menegaskan ruang bagi pemerintah-pemerintah nasional untuk menentukan pilihan dan kita tidak boleh membiarkan ekonomi hijau tampil sebagai aturan normatif yang terlalu mengekang dan oleh sebab itu perlu lugas menentang proteksionisme dagang sehingga bisa beranjak dari perdebatan.

Indonesia mengarisbawahi hubungan ekonomi hijau dengan perdagangan dan mendesak transisi menuju ekonomi hijau harus menekankan pada alih teknologi dan mewaspadai penetapan target yang tak mungkin dicapai.

Dewi Savitri Wahab, mengatakan bahwa Indonesia memandang ekonomi hijau sebagai kendaraan menuju pembangunan berkelanjutan. Ia menyatakan :” dalamnya krisis ekonomi global saat ini telah memunculkan pertanyaan terhadap langkah dan metode pembangunan ekonomi kita sebelumnya hingga saat ini. Pendekatan ini memberikan sebuah kesempatan untuk medesain ulang kebijakan-kebijakan dan strategi ekonomi nasional dan global menuju implementasi konsep pertumbuhan hijau dan ekonomi hijau.  

Dia menekankan bahwa pendekatan ini harus diimplementasikan dalam sebuah tindakan yang komprehensif dan juga penting untuk memastikan pendekatan dimulai dari tingkatan paling bawah ke atas, misalnya kebijakan dan strategi transisi menuju ekonomi hijau harus dilaksanakan di tingkat nasional dan tidak diperkenankan menjadi kondisionalitas yang ditetapkan internasional. Cara demikian akan memastikan penghormatan atas ruang kebijakan dan juga sumberdaya alam dan peliknya budaya.  

Dewi Savitri Wahab menambahkan, “Dengan demikian, lingkungan internasional yang kondusif menjadi kunci kesuksesan implementasi ekonomi hijau. Sistem keuangan internasional dan sistem perdagangan mulitlateral harus mendukung dan memfasilitasi transisi menuju ekonomi hijau.

“Investasi hijau harus didorong dan harus lebih menarik. Tarif untuk produk-produk hijau seperti produk pertanian organik harus dikurangi dan dihapuskan. Sementara subsidi pertanian yang tersedia untuk pertanian non-hijau harus dihapuskan”

“Tidak kalah pentingnya, terutama selama proses transisi menuju ekonomi hijau, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi hijau tidak digunakan sebagai samaran bagi para proteksionis. Metode Standar Proses Produksi tidak boleh menjadi hambatan non-tarif. Pada saat yang sama, juga penting penetapan kesepakatan bersama (MRA- Mutual Recognation Agreement)  antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk produk-produk hijau dan pelayanan jasa.”

Ia menambahkan bahwa “gerak laju menuju sebuah pendekatan ekonomi hijau memerlukan sebuah proses transisi agar negara-negara berkembang dan negara-negara maju melaksanakan perubahan fundamental dalam rancangan dan implementasi kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan. Penting juga untuk menekankan bahwa karena tingkat kesiapan pembangunan mereka, negara-negara berkembang akan memerlukan asistensi besar menuju ekonomi hijau.”  

Indonesia kemudian membuat sejumlah usulan untuk proses persiapan konferensi 2012. Indonesia menekankan bahwa konferensi terutama harus memastikan tindakan nyata dan dapat terlaksana di bidang keuangan, transfer teknologi dan pembangunan kapasitas untuk negara-negara berkembang menuju ekonomi hijau.

Ekuador menyerukan kebutuhan untuk menentukan ruang lingkup konsep dan mekanisme serta sumberdaya apa yang akan disediakan untuk membantu negara-negara berkembang.

Carlos Alberto dari Ekuador menyatakan bahwa daya dukung lingkungan merupakan isu yang bersinggungan dengan semua panduan pembangunan dan menjadi penting untuk bekerjasama agar dapat menyepakati visi bersama secara jelas tentang ekonomi hijau. Ia juga menegaskan hubungan ekonomi hijau dan dampaknya terhadap konsep dan visi pembangunan berkelanjutan, perdagangan internasional serta transfer teknologi, serta pentingnya konsensus negara-negara terhadap isu ekonomi hijau.

Brazil mengangkat keraguan secara konstruktif terhadap ekonomi hijau dan mengatakan bahwa respon terhadap krisis ekonomi dan keuangan global saat ini menyoroti kebutuhan untuk mengembalikan negara sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan.  

Kolombia mengatakan bahwa Rencana Aksi Johannesburg (2002) membantu kita meningkatkan definisi pembangunan berkelanjutan, dan konferensi-konferensi tahun 2012 adalah sebuah kesempatan unik untuk dapat memberikan kontribusi penting dalam diskusi-diskusinya. Ekonomi hijau semestinya menjadi alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau dipahami sebagai perubahan terhadap pola produksi yang dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan ia pun menyatakan bahwa kini kita telah mempunyai alat untuk meningkatkan isu ini dan untuk transfer pengetahuan dan kemampuan kepada Negara-negara berkembang untuk meningkatkan perekonomian mereka dan untuk melindungi lingkungan.  

Achim Steiner, Direktur Eksekutif Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan (UNEP), membuat pernyataan yang meramaikan pertukaran pendapat. Ia sepakat bahwa ekonomi hijau yang menjadi tema utama diskusi perlu didefinisikan secara jelas dan ditetapkan serangkaian prinsip-prinsip untuk mengarahkan transisi menuju ekonomi hijau serta memastikan terciptanya lingkungan yang mendukung. 

Menanggapi kekehawatiran India, Steiner menyepakati bahwa ekonomi hijau bukanlah resep tunggal melainkan rangkaian lintasan dimana setiap Negara diperkenankan memilih jalan yang hendak mereka tempuh. Ia juga menitikberatkan bahwa seluruh kekhawatiran negara-negara berkembang seperti manfaat dan resiko yang berbeda serta kemungkinan terjadinya distorsi dagang akan ditanggapi. Ia menambahkan bahwa Program Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk Lingkungan (UNEP) mempelopori dan berperan aktif dalam ekonomi hijau, UNEP sekarang melekat dalam sistem PBB dan dalam sistem PBB tersebut akan ada pandangan sistematis dan luas terhadap isu tersebut.  

Mootaz Ahmadein Khalil, juru bicara Mesir menyatakan bahwa Ekonomi hijau harus menjadi jalan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan bukan menjadi sebuah konsep alternatif yang akan menggantikan ketentuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati, atau keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Namun, ia menekankan banyak tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi negara-negara, terutama negara-negara berkembang saat transisi menuju ekonomi hijau. Pertama, biaya sosial, teknologi dan ekonomi sebagai jalan mengiring ekonomi hijau mungkin membawa seluruh sektor ekonomi terdahulu.     

Kedua, setidaknya dalam jangka pendek, Negara-negara mungkin akan menghadapi serangkaian kendala tambahan seperti proteksionisme hijau, hambatan buatan dalam perdagangan, kondisionalitas bantuan keuangan internasional dan legitimasi konseptual terhadap jenis subsidi tertentu yang diterapkan oleh negara-negara kaya demi kepentingan mereka, bersamaan dengan delegitimasi jenis-jenis subsidi lain yang diarahkan untuk yang kurang menguntungkan.

Menanggapi pertanyaan Steiner tentang apakah kita perlu semacam konferensi penciptaan tren seperti Rio (1992) pada konferensi tahun 2012 atau sekedar konferensi peninjauan, Mesir percaya bahwa kita perlu kedua-duanya. Rio+20 harus berfokus pada cara untuk mengimplementasikan ekonomi hijau dalam praktek dan juga cara untuk mencegah konsekuensi negatif yang mungkin muncul dari ekonomi hijau, terutama di negara-negara berkembang. Konferensi tersebut tidak boleh dibatasi hanya untuk menetapkan serangkaian standar yang dikemudian hari bisa disalahgunakan untuk kepentingan dan daya saing negara-negara maju atas kekurangan-kekurangan negara-negara berkembang.  

Kemudian Mesir menyarankan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA) bekerjasama dan berkoordinasi dengan Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan (UNEP- United Nations Environment Programme) dan badan-badan terkait memulai kajian agar dapat secara objektif menilai tantangan, resiko dan keuntungan ekonomi hijau untuk didiskusikan pada sesi komite persiapan selanjutnya.

”Kajian ini harus disusun dalam sebuah plenno ekonom dan ilmuwan dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Kajian ini akan membantu kita memfokuskan pada kerja nyata Pertemuan tingkat tinggi sehingga komunitas internasional bisa bekerjasama untuk mengimplementasikan konsep ekonomi hijau dalam praktek dengan cara yang berkelanjutan.”

Gagasan ini didukung oleh Grenada, Rusia, India dan Korea. Swiss menyampaikan beberapa reservasi dan perdebatan terhadap hal-hal di atas menjadi memanas.

Dutabesar Grenada, Dessima Williams menyampaikan permintaan keras atas nama Aliansi negara-negara pulau kecil AOSIS (Alliance of Small Island States) menyatakan bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman terbesar sehingga mereka tertantang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan menekankan betapa rentanya negara-negara di kepulauan kecil tersebut, maka ibu Dessima Williams menyatakan pertumbuhan hijau harus memperhitungkan hal-hal tersebut. 

Menyikapi Dutabesar Grenada, Direktur Bagian Pembangunan berkelanjutan (DESA), Tariq Banuri menjelaskan bahwa badan-badan PBB yang terlibat dalam kelompok isu tersebut akan menghubungkan perbincangan pemanasan global dengan ekonomi hijau dan akan hadir dengan tawaran-tawaran. “ Kami telah berpengalaman dan kami bisa membantu” katanya.

Norwegia setuju bahwa ekonomi hijau secara global diwujudkan melalui jutaan pilihan dan langkah nasional yang berbeda bukan pilihan tunggal atau langkah tunggal, namun ada beberapa ciri khusus dalam meningkatkan hasil pembangunan berkelanjutan.

Federasi Rusia menyampaikan beberapa kekhawatiran, ekonomi hijau menyimpang dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan khawatir proteksionisme muncul dan semua pekerjaan akan lenyap. Satu hal yang disampaikan terkait siapakah yang akan memberikan label hijau dan bagaimana jika pihak tersebut berubah menjadi seperti badan-badan pemberi peringkat (seperti pada sektor keuangan) ? 

Hanya satu delegasi mengemukakan isu rekayasa genetik dan bagaimana jika isu ini didesakan untuk mencapai ketahanan pengan.

Senegal menyatakan bahwa “transisi menuju ekonomi hijau adalah satu-satunya cara maju” dan konferensi 2012 harus mencapai konsensus tentang Ekonomi hijau yang baru dengan mempertimbangkan kesamaan namun dengan tanggung jawab yang berbeda. Senegal menyebutkan paragraph 23 laporan Sekretaris Jendral PBB untuk pertemuan persiapan “...Sebagian besar indikator peningkatan lingkungan belum menunjukan konvergensi yang besar dengan indikator-indikator kemajuan ekonomi dan sosial. 

Maka kita perlu mencari sebuah kerangka kerja institusional yang memungkinkan konvergensi antar tiga pilar pembangunan berkelanjutan ini berkembang, tegas Senegal.” Hasil ini mungkin mengubah kedudukan Komisi Pembangunan Berkelanjutan (CSD-Commission on Sustainable Development) seperti yang telah direkomendasikan beberapa delegasi, namun, di setiap kesempatan, Konferensi Rio tampak menjadi peristiwa historis untuk meletakan Komisi Pembangunan berkelanjutan  benar-benar berada di jantung pembangunan berkelanjutan”.  

Amerika Serikat menegaskan bahwa pemerintahan Obama berkomitmen pada “ekonomi hijau”. Amerika sepakat dengan Senegal bahwa transisi menuju ekonomi hijau merupakan satu-satunya cara dan sepakat dengan Mexico dan Norwegia untuk mengakui jalan dan cara  implementasi antara satu negara dengan negara lain akan berbeda-beda. Amerika mengatakan bahwa ”Daripada takut akan ekonomi hijau, rengkuhlah ekonomi hijau sebagai sebuah kesadaran baru...” lalu melanjutkan pada beberapa daftar inisiatif domestik ” yang akan kami usulkan sebagai model-model dan cara-cara dalam diskusi mendatang tentang ekonomi hijau”.    

Swiss, pendukung kuat untuk meletakan ekonomi hijau dalam agenda Internasional mengatakan bahwa “Ekonomi Hijau tidak menggantikan Pembangunan Berkelanjutan”. Swiss mengatakan bahwa ”seperti yang disampaikan oleh beberapa delegasi, hasil Stockholm (1972), Rio (1992) dan Johannesburg (2002) telah relevan dan harus membentuk cara kita berfikir, sejak saat itu perubahan dunia telah signifikan".

Swiss mengatakan bahwa “Konferensi Pembangunan Berkelanjutan 2012 akan memberikan kesempatan penting untuk merefleksikan perubahan-perubahan ini dengan mempertajam lensa pembangunan berkelanjutan terutama pada tema ekonomi hijau dan akan memperkuat komitmen bersama kita”.  

Swiss tidak percaya bahwa tema ekonomi hijau harus dipandang sebagai sebuah upaya menuju paradigm baru pembangunan, melainkan sebagai sebuah sumbangan nyata pada wilayah tertentu, di wilayah ekonomi, melampaui tujuan ekonomi pembangunan berkelanjutan”. 

Swiss berharap konferensi pembangunan berkelanjutan akan berfokus pada wilayah khusus, bukan sekedar untuk memperkuat komitmen politik terhadap isu penting ini tetapi juga untuk memberikan pedoman nyata dengan mengadaptasi arah politik ekonomi hijau secara luas dan melengkapi komitmen politik tersebut dengan tindakan dan alat nyata untuk menghijaukan ekonomi kita.   

Australia menyatakan bahwa ekonomi hijau merupakan terminologi atas berbagai hal dan bisa memperluas konvergensi tiga pilar tersebut namun juga menyatakan pilar sosial harus diberikan perhatian lebih besar.

Korea berbagi pengalaman dengan strategi pertumbuhan hijau dan Korea menginvestasikan 2% Produk Domestik Bruto untuk pertumbuhan hijau untuk mengarah pada pertumbuhan rendah karbon. Jepang mengembar-gemborkan Inisiatif Hatoyama dan menggambarkan beberapa langkah domestiknya.

Meksiko mengatakan bahwa ekonomi hijau merupakan sebuah paradigm yang baru yang tidak boleh membawa perubahan dramatis pada agenda, pendekatan dan pilihan untuk menyikapi tantangan-tantangan pembangunan berkelanjutan yang belum mampu terpecahkan masyarakat internasional.

Terkait dengan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi negara-negara dalam transisi menuju ekonomi hijau, paradigm baru tersebut harus ditetapkan oleh komunitas internasional dan setiap negara harus memutuskan kebijakan dan tindakan apa yang bisa diterapkan untuk dimaukan menjadi strategi pembangunan mereka. Selain kinerja ekonomi, harus ada kemajuan distrubsi kesempatan kerja secara wajar di dunia dan efek yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan subsidi untuk produksi pangan ekonomi yang sudah maju. 

Meksiko juga menyatakan betapa alih teknologi negara-negara maju berkontribusi esensial mengurangi kerusakan lingkungan serta mendukung penyerapan yang tepat serta implementasi di negara-negara berkembang.

Dua komisi Regional PBB, Komisi  Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat (ESCWA-UN Economic and Social Commission for Western Asia) dan Komisi  Ekonomi dan Sosial PBB untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC- UN Economic and Social Commission for Latin America and the Caribbean) mengeluarkan pernyataan bersama.

Ibu Carol Chouchani Cherfani dari ESCWA mengatakan bahwa pertama, konsep ekonomi hijau tidak boleh ditafsirkan sebagai sebuah alternatif terhadap pembangunan berkelanjutan melainkan sebuah komponen yang dapat menyoroti kesempatan dan menawarkan jalan luas untuk mengejar pilar integrasi sosial, ekonomi dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Pencarian ekonomi hijau – atau ekonomi yang lebih hijau – harus memperkuat, bukan mengalihkan arah pembangunan berkelanjutan.

Kedua, Pembatasan pendekatan ekonomi hijau bagi mereka yang mempromosikan ekonomi rendah karbon – sebagai referensi selama pertimbangan yang mendalam saat ini – harus dihindari. Instrumen Ekonomi hijau menyediakan kesempatan untuk memajukan pembangunan berkelanjutan, demikian pula solusi rendah karbon memberikan sumbangsih terciptanya portfolio pembangunan ekonomi hijau. Namun, jika ingin kemajuan pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan ingin tercapai, pendekatan ekonomi hijau harus komprehensif daripada sekedar berfokus pada pengurangan emisi karbon.  

Seruan ini untuk memfasilitasi pendanaan, investasi, perdagangan dan transfer teknologi yang bersahabat dan tepat bagi lingkungan yang dapat mengurangi polusi, meningkatkan pengelolaan kekayaan alam serta meningkatkan akses terhadap barang dan jasa lingkungan – seperti akses terhadap persediaan air yang aman dan dapat diandalkan serta sanitasi. Oleh karena itu, intervensi ekonomi hijau mencari cara untuk menilai dan menyikapi dengan cara yang seimbang bagi krisis ganda yang mempengaruhi ketahanan pangan, jaminan air, jaminan energi, jaminan kerja dan tentu saja ketahanan nasional sebagaimana kita mencari cara untuk mengaktifkan kembali komitmen politik dan kemajuan kea rah pembangunan berkelanjutan.  

Komisi menekankan bahwa negara-negara anggota harus memelihara fleksibilitas untuk menentukan langkah mereka sendiri menuju pembangunan berkelanjutan dan memberikan ruang kebijakan untuk memasukan konsep ekonomi hijau dalam rencana pembangun mereka berdasarkan kepentingan nasional. Di tingkat global, konsep ekonomi hijau harus dijabarkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesamaan namun berbeda tanggungjawab.

Pertemuan lanjutan untuk persiapan Konferensi 2012 akan diselenggarakan pada Maret 2011 mendatang.

Sumber: disarikan dari Development: The "green economy" debate unfolds oleh Chee Yoke Ling and Saradha Iyer, dimuat dalam SUNS Edisi 6928, Jumat 21 Mei 2010.