[Kanaga Raja – Jenewa] Salah satu hal yang masih menjadi masalah fundamental dalam pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs) adalah kurangnya strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif yang dapat mengintegrasikan dan mendukung ambisi-ambisi Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium untuk ”pembangunan Umat Manusia”, demikian UNCTAD (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perdagangan dan Pembangunan - United Nations Conference on Trade and Development) mengatakan dalam kertas kebijakan yang ditulisnya.

Dalam kertas kebijakanya, UNCTAD berpendapat bahwa MDGs telah berhasil menyertakan upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan dalam agenda kerjasama internasional dan memberikan alasan penting untuk peningkatan bantuan pembangunan.

Kendati demikian, pendekatan kebijakan yang menyertai MDGs telah diletakan dalam kerangka “pemiskinan umat manusia”, dengan menyerahkan tantangan pembangunan sebagai cara yang diterapkan dalam pemikiran-pemikiran ekonomi yang lebih konvensional, UNCTAD menambahkan.

Permasalahan mendasar pembagian kerja bukanlah terletak pada kurangnya tujuan-tujuan ekonomi pada kerangka kerja MDGs, melainkan kurangnya strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif yang dapat mengintegrasikan dan mendukung ambisi-ambisi Tujuan Pembangunan Milenium untuk “Pembangunan Umat Manusia, demikian kata UNCTAD.

Menurut kertas kebijakan No 14, Juni 2010, meski seluruh dunia selama beberapa dasawarsa terakhir membuat kemajuan yang berarti dalam mengurangi tingkat kemiskinan absolut, di beberapa negara -- terutama Sub Sahara Afrika –  kemiskinan meningkat, dan banyak negara yang sebagian besar penduduknya hidup di dalam situasi pemiskinan.

Krisis saat ini telah memundurkan upaya-upaya mengatasi situasi tersebut. Namun, andaikata upaya pemulihan saat ini berlanjut, Tujuan-tujuan Pembangunan milenium tetap tidak akan tercapai pada tahun 2015, jika upaya pemulihan kebijakan pembangunan hanya dijalankan dengan pendekatan “cara-seperti biasa – business as usual.”

“Menciptakan pertumbuhan dan pembangunan lebih inklusif akan membutuhkan pemikiran baru serta upaya-upaya yang lebih ambisius dari pembuat kebijakan domestik dan juga komunitas internasional."

Telah diketahui secara luas bahwa upaya terus menerus untuk menghapuskan kemiskinan bergantung pada  langkah pertumbuhan ekonomi. Namun keterkaitannya tidaklah otomatis. Beberapa ekonomi-ekonomi yang tumbuh pesat justru gagal mengatasi kemiskinan, sementara beberapa ekonomi yang tumbuh lebih lambat lebih berhasil mengatasi kemiskinan.

UNCTAD berpendapat bahwa ketika tiba waktunya untuk menciptakan jalan pembangunan yang lebih inklusif, kebijakan-kebijakan strategis menjadi penting, terutama bagi mereka yang menargetkan mencapai diversifikasi ekonomi, investasi yang produktif, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan teknologi.

Menurut UNCTAD, ramuan yang tepat, tidak akan muncul dari pendekatan yang dipusatkan kepada standar kemiskinan yang rendah, sebagaimana ditentukan misalnya, yang memiliki pendapatan 1-2 dolar per hari. UNCTAD juga menyarankan agar kerentanan struktural dan berbagai hambatan  harus diatasi jika pertumbuhan ingin diterjemahkan menjadi penghapusan kemiskinan dan perluasan kesejahteraan.  

UNCTAD merekomendasikan empat wilayah yang memerlukan tindakan berani agar Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium kembali kepada jalurnya.

Berkembang konsensus bahwa negara-negara berkembang perlu “ruang fiskal” yang lebih besar agar pertumbuhan menjadi inklusif.  Efisiensi keuntungan ataupun pajak yang lebih tinggi tidak dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut – terutama di negara-negara miskin – atau negara yang berkembang. Pajak yang terlalu tinggi bisa merugikan investasi dan pertumbuhan, sementara efisiensi tidak selalu menjadi norma untuk mengatur alokasi pembelanjaan publik.

UNCTAD menggarisbawahi bahwa perlunya dorongan investasi publik dalam pemenuhan target Tujuan-tujuan pembangunan milenium dengan pemenuhan target 0,7% Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance-ODA) dari komunitas internasional. Hal tersebut sangat penting terutama bagi negara-negara miskin, dimana bantuan tersebut bisa mencakup proporsi terbesar pengeluaran pemerintah.

Kendati demikian, ODA hanya akan efektif jika dilakukan dalam jangka pendek atau panjang,  dan dapat menggerakan sumber daya dalam negeri.

Lantas apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk menjawab tantangan menggerakkan sumberdaya dalam negeri mereka , tanya UNCTAD.

Selain itu untuk menciptakan landasan dalam negeri yang kokoh dan diversifikasi nilai tambah yang lebih tinggi, keberhasilan menggerakkan sumberdaya dalam negeri untuk investasi yang produktif sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan perkapita.

UNCTAD menjelaskan, “ Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjan meluas dan pendapatan meningkat, demikian pula tabungan,  dan pendapatan negara akan meningkat seiring semakin banyak jumlah populasi yang membayar pajak atau yang saat ini telah membayar pajak akan memperoleh lebih banyak pendapatan kena pajak, sehingga memberikan sumber pendanaan untuk investasi publik. Pada gilirannya hal ini akan mendesak investasi swasta dengan demikian mempertahan proses pertumbuhan.”

Memberikan prioritas kepada pertumbuhan yang inklusif membuka jalan bagi strategi-strategi pragmatis yang melibatkan beragam kombinasi kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar termasuk kebijakan counter-cyclical dan pengendalian modal, disesuaikan dengan kondisi-kondisi spesifik yang memungkinkan negara mencapai target penciptaan lapangan pekerjaan dan distribusi seiring dengan stabilitas harga.

Bermacam-macam langkah pilihan juga dapat membantu penggerakan sumberdaya melalui penetapan sewa dan tambahan keuntungan, kata UNCTAD.

UNCTAD menyampaikan langkah-langkah terpilih yang termasuk proteksi impor tertentu, kontrol terhadap suku bunga dan alokasi kredit. Melibatkan pengawasan pemerintah terhadap merger  tertentu dan larangan masuk sektor tertentu dan mendorong kemitraan publik-swasta untuk tujuan tertentu, seperti standar-standar produk atau peningkatan ekspor.

Kertas kebijakan mencatat bahwa pesatnya deregulasi terhadap pasar keuangan dimana-mana, dibarengi dengan meningkatnya ketidak adilan, sering kali terlihat sangat jelas. Trend ini semoga saja menjelaskan mengapa sepanjang siklus saat ini, kuatnya pertumbuhan, berjalan beriringan  dengan lemahnya pembangunan umat manusia di banyak negara-negara berkembang.

UNCTAD menjelaskan beberapa angka yang terlihat kecil namun memiliki asosiasi positif antara ketidaksetaraan dan bagian dari populasi yang mendapatkan penghasilan kurang dari 2 dolar per hari, dengan merujuk kepada satu implikasi nyata sebuah kebijakan : “menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif mensyaratkan investasi publik pada sektor-sektor produktif, lapangan pekerjaan dan distribusi penghasilan, yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pembicaraan hangat dalam nasihat kebijakan konvensional – ditempatkan setara dengan stabilitas harga dalam rancangan strategi pembangunan yang lebih inklusif. Memang lebih banyak bukti menunjukan bahwa semakin baik bagi pertumbuhan ekonomi jika hal-hal tersebut semakin banyak disertakan.”

Tampaknya hal tersebut menjadi penting terutama di sektor pedesaan, tambah UNCTAD, dimana langkah-langkah produsen usaha kecil bisa membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan ketahanan pangan. Lebih umum, mengurangi ketidaksetaraan yang cenderung didorong oleh ekspansi pasar domestik, menjamin skala ekonomi, meningkatkan akses terhadap simpanan dalam negeri dan menciptakan daya tahan terhadap goncangan eksternal. Perlu dipertimbangkan langkah-langkah mulai dari kerja publik dan program pengiriman uang hingga upah minimum atau jaminan terhadap kebutuhan dasar sosial.

Kertas kebijakan selanjutnya mencatat bahwa agenda tata pemerintahan telah menjadi pengingat yang berguna bahwa isu institusi menjadi  penting ketika saatnya tiba untuk menggerakan sumberdaya dan mengatasi ketidaksetaraan. Namun, kondisionalitas-kondisionalitas pinjaman, bantuan maupun penghapusan hutang cenderung telah meningkatkan agenda reformasi yang ambisius berdasarkankan model yang sangat ditentukan oleh separangkat atribut yang berciri “baik” seperti transparansi, anti-korupsi dan pengadilan independen.

"Meski kesemua ciri tersebut tidak diragukan lagi memperkuat struktur-struktur negara, mereka tidak sepenuhnya menghilangkan kapasitas yang diperlukan Negara Pembangunanⁱ untuk menciptakan kerangka kerja yang stabil bagi aktivitas ekonomi dan dengan fleksibilitas yang memadai untuk mengadaptasi tujuan-tujuan kebijakan dan berkompromi sesuai dengan perubahan tekanan dan kondisi lokal.”

Perbaikan baru-baru ini dengan mengembalikan agenda ekonomi negara  hanya memberikan kemajuan kecil bagi ekonomi dan politik pengentasan kemiskinan.

UNCTAD menunjukan bahwa bergerak menuju strategi-strategi pembangunan yang lebih inklusif secara tidak langsung menambahkan lebih banyak kebijakan-kebijakan bagi perlengkapan pembangunan dan menggunakannya secara lebih pragmatis. Di banyak negara berkembang, keberhasilan bisa dicapai oleh “Negara Pembangunan” yang telah meningkatkan investasi untuk memberikan energi bagi pertumbuhan ekonomi dan telah mengarahkan bahwa investasi menjadi aktivitas yang dapat menggerakan lapangan pekerjaan dan mempertahankan upah masa depan, upah tinggi bagi warga negara mereka.

“Negara Pembangunan” tidak boleh dipandang secara langsung bahwa negara tak terkalahkan atau tak bisa gagal, karena bukan itu intinya. Tidak juga mengingkari bahwa pembangunan-Negara di banyak negara berkembang dan juga negara-negara dalam transisi ekonomi harus mengatasi disfungsional dan kadang pemerintahan yang korup.

Namun hal yang terpenting menurut kertas kebijakan UNCTAD adalah mengingat bahwa institusi-institusi ini hadir melewati masa panjang dan proses sejarah yang menyakitkan dan banyak dari institusi-institusi tersebut kini dianggap sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan ekonomi yang memiliki sasaran, ketimbang penyebab, negara-negara dengan kemajuan ekonomi saat ini.

 

Menurut kertas kerja UNCTAD, program bantuan pembangunan yang paling efektif telah mengkombinasikan kedermawanan dan toleransi ideologi dengan kendali dan kepemilikan lokal yang tinggi. Belakangan ini, bantuan telah jauh meninggalkan apa yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang inklusif. 

Namun, kertas kebijakan UNCTAD menambahkan, bukan sekedar kuantitas tapi juga kualitas bantuan perlu menjadi pertimbangan. Fragmentasi pengeluaran bantuan telah menyebabkan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional menjadi tidak koheren, termasuk bias sumber daya dalam sektor sosial.

"Saat ini tidak ada forum multilateral yang memiliki isu diseputar skala dan penggunaan aliran dana, dampaknya terhadap koherensi kebijakan nasional, reaksi terhadap kekurangan komitmen bantuan – terutama yang disepakati secara internasional dan target waktu yang spesifik yang dapat dengan cermat menjawab dari perspektif calon penerima.”

Arsitektur internasional terbaru bagi bantuan tersebut juga harus memastikan, pertama-tama dan terutama, bahwa bantuan tersebut digunakan untuk mendorong dan menambah penggerakan sumberdaya dan mengisi kesenjangan antara tingkat simpanan nasional dan investasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan nasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milennium.

Menggembalikan Tujuan-Tujuan Pembangunan Millennium kepada jalurnya mensyaratkan kerjasama internasional bergerak melampaui perdebatan mengenai efektivitas bantuan dan mengupayakan menciptakan koherensi yang lebih besar bagi seluruh elemen sistem internasional untuk lebih mendukung upaya-upaya menggerakkan sumberdaya domestik untuk pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif.

Penurunan stabilitas keterkaitan antara perdagangan dan keuangan selama ini hanya mendapat sedikit tanggapan dan terkadang mempersulit berjalannya sistem perdagangan. Dari sudut pandang pembangunan saat ini, titik untuk memulai pendekatan yang lebih sistematis menjadi koheren adalah masalah hutang internasional.

UNCTAD menyimpulkan, “Krisis saat ini sekali lagi menunjukan bahwa sistem keuangan internasional akan sangat diuntungkan dari penyelesaian masalah hutang (luar negeri) dengan cara cepat dan wajar, sesuai dengan upaya-upaya memenuhi tujuan-tujuan pembangunan milennium.”

 

Sumber: United Nations: A more inclusive strategy needed for the MDGs oleh Kanaga Raja, dipublikasikan di SUNS #6949,  22 Juni 2010 .

 

Catatan:

ⁱNegara Pembangunan (Developmental State) adalah terminology yang digunakan oleh akademisi ekonomi dan politik internasional melihat fenomena negara-negara di Asia Timur yang berperan besar dalam perencanaan makro ekonomi. Negara-negara pembangunan menempatkan negara sebagai ujung tombak pelaku pembangunan. (sumber wikipedia).