Tanggal 15 – 17 Desember 2011, para Menteri perdagangan mengadakan pertemuan Konferensi Tingkat Menteri ke-8 WTO (World Trade Organization – Organisasi Perdagangan Dunia) di Jenewa, Swiss. Berikut adalah seruan dari kalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam OWINFS (Dunia kami tidak untuk dijual – Our world is not for sale).

Setelah kegagalan beberapa pertemuan tingkat menteri serta negosiasi selama hampir 10 tahun, ekspansi Putaran Doha WTO berada di persimpangan jalan. Negara-negara maju semakin keras mencoba mengesampingkan isu-isu kunci negara berkembang yang dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakseimbangan dalam WTO saat ini, yang merupakan dasar bagi mandat pembangunan Doha. Sebaliknya, pemerintah negara-negara maju nampaknya berusaha mengemas kembali liberalisasi dan akses pasar yang merupakan kepentingan korporasi mereka, yang disebut sebagai isu-isu “ abad 21^”

Pada saat bersamaan, munculnya krisis finansial, pangan, ekonomi, dan krisis-krisis global lainnya – yang dikontribusi oleh aturan privatisasi dan liberalisasi WTO dan gagal mencegah krisis – adalah kesempatan untuk bercermin atas problem endemik serius yang disebabkan model globalisasi yang telah dikonsolidasikan secara global oleh WTO.

Maka, jaringan Our World is Not for Sale (OWINFS) menegaskan bahwa kerangka perdagangan global harus menyediakan ruang kebijakan yang cukup untuk mengejar agenda positif bagi pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, dan bahwa aturan-aturan perdagangan harus memfasilitasi, dan bukan menghambat usaha-usaha global untuk menjamin ketahanan pangan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, akses global terhadap kesehatan dan obat, dan stabilitas finansial global. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, banyak kebijakan WTO saat ini yang harus dibenahi dan berbagai aspek agenda Putaran Doha yang diluncurkan 2001 harus ditransformasi. Secara khusus, kita serukan agar pemerintah mentransformasi WTO melalui hal-hal sebagai berikut:

1.Kita Menghendaki Lapangan Pekerjaan dan Ruang Kebijakan Pembangunan Industri

Menyusul krisis finansial dan ekonomi global, angka pengangguran semakin memburuk baik di negara kaya maupun negara miskin. Namun bukannya memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, kerangka kerja WTO berfokus pada pengurangan tarif dan memaksa pekerja untuk berkompetisi di arena yang tidak setara yang berakibat pada semakin menurunnya lapangan pekerjaan, dan bukannya memanfaatkan perdagangan untuk meningkatkan lapangan kerja. Lebih buruk lagi, proposal Putaran Doha (secara khusus disebut “Swiss Formula” untuk potongan tarif industri) akan lebih banyak memangkas tarif di Negara-negara berkembang daripada di Negara-negara kaya, yang akan lebih jauh mengikis lapangan pekerjaan pada industri-industri kunci. Negara-negara berkembang yang rentan seharusnya tidak “membayar” untuk membenahi sistem perdagangan global saat ini dengan menawarkan lebih banyak akses pasar, yang akan menghancurkan prospek pembangunan industri mereka.

• Perjanjian saat ini ataupun yang akan datang harus berfokus pada penggunaan perdagangan untuk memperluas lapangan pekerjaan, dan bukan hanya memotong tarif;

• Negara berkembang tidak menyebabkan krisis ekonomi global, tetapi justru menderita karenanya, seharusnya tidak dipaksa untuk mengurangi tarif selama krisis pengangguran global;

• Dalam negosiasi perjanjian barang manapun di masa mendatang, Swiss Formula harus ditinggalkan dan pembicaraan harus didasarkan pada mandat Less Than Full Reciprocity, diskusi sektoral harus bersifat sukarela; dan bahwa seharusnya tidak ada klausul anti-konsentrasi, karena masing-masing negara harus menjaga fleksibilitas untuk melindungi sektor-sektor yang rentan dan padat karya.

2. Kita Menghendaki Hak untuk Melindungi Ruang Kebijakan bagi Pembangunan

Perdagangan harus bisa dimanfaatkan negara-negara berkembang sebagai alat pembangunan. Perdagangan bukanlah tujuan yang berdiri sendiri. Bila hasil aktual perdagangan di bawah aturan-aturan yang diusulkan saat ini menghambat kemampuan rakyat miskin dan negara miskin untuk berkembang, maka diperlukan aturan-aturan yang baru. Dimulai sebelum Putaran Doha 2001, negara-negara berkembang telah mengajukan banyak sekali usulan pada WTO untuk memungkinkan mereka mendapat keuntungan dari perdagangan sambil tetap memberi ruang kebijkan bagi pembangunan. Usulan ini termasuk yang disebut sebagai “Implementation Issues,” yang ditulis sepuluh tahun lalu dan disampaikan sebagai alternatif bagi agenda Putaran Doha yang didesain untuk mengoreksi bagian-bagian Putaran Uruguay yang tidak simetris dan bias. Selain itu, ada kesepakatan luas bahwa kepentingan dagang negara miskin (LDCs) tidak boleh menjadi korban atas kebuntuan antara negara kaya dan negara berkembang. Negara berkembang telah mengajukan paket usulan yang memungkinkan negara-negara miskin untuk melindungi ruang kebijakan pembangunan namun tetap mendapat keuntungan dari perdagangan. Karena itu:

• Paket usulan LDCs, termasuk akses bebas bea masuk dan bebas kuota (Duty-Free Quota-Free) bagi negara-negara miskin, dan resolusi yang adil dan segera atas permintaan negara-negar produsen kapas seharusnya diadopsi, baik paket Doha yang lengkap telah final atau belum.

• Implementation Issues harus dikembalikan sebagai fokus utama WTO setelah KTM WTO ke-8. Agenda pembangunan sejati, yang telah hilang dari negosiasi-negosiasi di WTO saat ini, akan berfokus pada reformasi aturan kekayaan intelektual, jasa dan barang, sehingga mereka lebih bermanfaat bagi pembangunan.

• Keseluruhan – bukan sebagian usulan untuk menjamin Special and Differial Treatment (SDT) bagi negara-negara berkembang harus diprioritaskan sebagai aspek kunci bagi negosiasi ke depan.

• Bila LDCs mengejar akses ke dalam WTO, masuknya mereka tidak boleh dikondisikan pada kebutuhan akses pasar, tetapi harus bisa mengikuti kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka untuk menggunakan perdagangan sesuai kebutuhan pembangunan mereka.

3.Akses Kesehatan dan Obat yang Terjangkau diletakkan di atas Monopoli Paten

Para pendukung akses terhadap kesehatan dan obat-obatan yang terjangkau memperoleh kemenangan penting pada tahun 2001 melalui adopsi perjanjian Doha Declaration on Public Health and the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Deklarasi ini menegaskan kembali fleksibilitas yang terdapat dalam perjanjian TRIPs dan penggunaannya untuk mengangkat kebutuhan negara anggota WTO terkait kesehatan publik. Namun, negosiasi-negosiasi yang mengikuti Deklarasi yang sedianya adalah untuk memfasilitasi ekspor obat di bawah lisensi wajib (compulsory licensing) untuk negara-negara yang tidak memiliki atau tidak cukup memiliki kemampuan produksi tersebut, diakhiri tanpa penetapan mekanisme yang bisa menerjemahkan hak-hak yang telah disepakati dengan akses yang sebenarnya. Maka kesehatan publik terabaikan karena monopoli paten yang kompleks diprioritaskan di atas akses masyarakat terhadap obat. Maka:

• Negara-negara anggota harus meninjau keputusan 30 Agustus 2003 untuk mengecualikan Pasal 31 (f) Perjanjian TRIPs dan keputusan susulannya untuk merubah Perjanjian TRIPs pada 2005.

• Anggota seharusnya menyetujui moratorium permanen tentang komplain non-pelanggaran TRIPs

• Anggota seharusnya menyetujui untuk menjamin pengecualian permanen kewajiban TRIPs bagi LDCs tanpa syarat apapun.

4. Peraturan-peraturan WTO Harus Memfasilitasi Stabilitas Finansial daripada Menderegulasi Keuangan

Aturan-aturan deregulasi dan liberalisasi WTO untuk sektor jasa keuangan membantu mengatur tahapan krisis finansial global. Namun, sementara G20, pemerintah dan bahkan IMF telah mengakui kebutuhan re-regulasi finansial untuk mengatasi krisis finansial, peraturan-peraturan GATS (General Agreement on Trade in Services) WTO dapat menghambat usaha-usaha regulasi finansial; dan proposal negosiasi GATS saat ini akan menetapkan tambahan batasan-batasan pada regulasi domestik dan meluaskan cakupan persyaratan deregulasi. Perubahan segera diperlukan atas aturan GATS saat ini tentang jasa finansial, dan tidak ada deregulasi atau liberalisasi jasa keuangan lebih lanjut yang harus dilakukan dalam WTO.

• Negara-negara seharusnya tidak ditekan untuk mengambil komitmen tambahan bagi liberalisasi perdagangan jasa keuangan;

• Aturan-aturan GATS yang ada saat ini dan yang sedang diusulkan harus ditinjau mengingat krisis keuangan, dan kemudian diklarifikasi dan/atau dimodifikasi agar semua negara memiliki ruang kebijakan untuk mengambil langkah-langkah makro yang prudent, misalnya pengendalian modal dan pajak-pajak transaksi finansial, juga untuk melaksanakan peraturan keuangan dan tindakan kehati-hatian lainnya.

5. Kita Menghendaki Aturan Perdagangan yang Mendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Krisis pangan global yang lain sekali lagi menyoroti sistem perdagangan pangan kita yang kacau, yang menghadapkan petani pada banjir impor ketika harga terlalu rendah (seringkali karena subsidi ekspor yang tidak adil di negara-negara kaya), sementara pada saat yang sama jumlah manusia yang menderita kelaparan saat harga pangan tinggi semakin meluas. Volatilitas ini adalah hasil dari spekulasi di pasar komoditi, dan aturan pangan global – yang dibuat habis-habisan demi memuaskan korporasi agribisnis – yang memperlakukan pangan sebagai sebuah produk untuk keuntungan korporasi dan bukan hak asasi manusia. Inilah saatnya melakukan transformasi fundamental atas sistem pangan, dan perubahan-perubahan di bawah ini adalah esensial bagi system global untuk menjamin Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Pangan untuk berkembang:

• Negara-negara berkembang seharusnya memiliki hak untuk menaikkan tarif dan menggunakan langkah-langkah lainnya untuk melindungi penghidupan petani, pembangunan pedesaan, dan ketahanan pangan. Hal ini, disebut sebagai Special Safeguard Mechanism (SSM) di WTO, harus jauh lebih fleksibel daripada yang saat ini tercermin dalam proposal WTO, agar bermanfaat bagi pencapaian ketahanan pangan.

• Negara-negara berkembang seharusnya bisa mengecualikan produk dari kemungkinan potongan tarif di masa mendatang karena penting untuk melindungi penghasilan petani, ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan; cakupan Special Product di WTO harus diperluas.

• Subsidi ekspor harus dibenahi, termasuk yang disebut subsidi Green Box

• Aturan perdagangan harus dimodifikasi untuk memfasilitasi regulasi komoditi yang layak untuk mencegah spekulasi dan volatilitas di pasar global.

• Perhatian khusus harus diberikan untuk membatasi subsidi agro-fuel yang telah mengalihkan lahan menjauh dari produksi pangan dan memperburuk penurunan kualitas ekologi.

6. Melindungi Keanekaragaman Hayati dan Melarang Paten Atas Kehidupan

Salah satu hasil penting deklarasi Doha adalah untuk mengecek kaitan perjanjian TRIPs dengan UN Convention on Biological Diversity (CBD). Sepuluh tahun refleksi telah menghasilkan proposal konkret untuk mengamandemen perjanjian TRIPs untuk mencegah bio-piracy.

• Anggota harus mengamandemen perjanjian TRIPs untuk memasukkan disclosure of origins (deklarasi asal geografis), prior informed consent dan bukti pembagian keuntungan.

• Kajian wajib untuk paten atas kehidupan sebagaimana diwajibkan dalam pasal 27.3 (b) perjanjian TRIPs harus dilengkapi. Kecenderungan lamanya kajian wajib menimbulkan keraguan atas pendekatan berdasarkan peraturan. Dalam hal ini, kami serukan kembali untuk melarang paten atas bentuk-bentuk kehidupan, sebagaimana diusulkan banyak negara berkembang.

7. WTO Bukan Tempat untuk Menetapkan Kebijakan Perubahan Iklim

Amerika Serikat dan negara-negara lain mengusulkan untuk memasukkan perubahan iklim dalam agenda WTO. Hal ini merepresentasi bahaya besar, karena peraturan WTO secara struktural cenderung pada peningkatan aliran perdagangan – kontributor besar gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim – di atas pentingnya keberlanjutan lingkungan. Sementara beberapa aspek aturan WTO saat ini seharusnya diubah untuk lebih memberi ruang kebijakan bagi negara untuk melindungi lingkungan dan menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjuta. Agen-agen multilateral lainnya adalah tempat yang lebih tepat bagi diskusi dan pelaksanaan aturan terkait iklim global daripada WTO.

• Aturan-aturan TRIPs seharusnya diubah untuk memungkinkan negara menegosiasikan fleksibilitas atas regim kekayaan intelektual dalam hal transfer teknologi, dalam wadah multilateral lainnya;

• Tidak ada agenda “perubahan iklim” baru yang harus diperkenalkan di WTO.

Sementara ada banyak lagi perubahan yang harus dilakukan terhadap sistem perdagangan global, hal-hal di atas mewakili perubahan yang harus dirubah dalam WTO dengan segera untuk memastikan bahwa negara-negara menjaga (atau mengklaim kembali) ruang kebijakan yang cukup bagi pembangunan berkelanjutan, dan bisa menangani serta mengatasi masalah krisis global yang memberi manfaat bagi semua.

Karena itu kami menyerukan pada organisasi masyarakat sipil, asosiasi perdagangan, gerakan sosial, dan siapa pun yang peduli tentang dampak WTO terhadap pekerja, petani, lingkungan, penentuan kebijakan yang demokratis, dan masa depan kita, untuk mengadakan tekanan kepada Menteri Perdagangan dan pejabat pemerintah terkait masing-masing.