(Oleh Lim Li Ching, Elenita Daño dan Hira Jhamtani)-Krisis pangan parah yang melanda dunia pada paruh akhir tahun 2007 hingga sebagian besar 2008 telah mendorong pertanian masuk kedalam panggung utama perdebatan tentang pembangunan. Krisis tersebut – bersama krisis energi, perubahan iklim dan lingkungan yang telah terlebih dahulu muncul – mengancam kestabilan sosial di banyak negara yang mengalami kerusuhan akibat pangan dan telah menambah keraguan terhadap pencapaian keseluruhan Tujuan Pembangunan Milenum (MDGs - Millennium Development Goals ).

Krisis pangan yang baru saja terjadi, yang masih akan tetap membayangi dengan kemungkinan terjadinya penurunan produksi sereal pada tahun 2009, membuka permasalahan lama dan penelantaran yang dialami oleh sektor pertanian dalam prioritas pembangunan. Mendesaknya kebutuhan untuk merespon krisis dan konsekuensinya memberikan kesempatan besar bagi dunia untuk secara serius memikirkan ulang pertanian dan arahnya di masa depan, agar lebih dari sekedar kegiatan ala kadarnya (business-as-usual).

Menyoroti Pertanian

Laporan Pembangunan Dunia 2008 menyerukan agar dilakukan investasi yang lebih besar untuk pertanian di negara berkembang (Bank Dunia, 2008). Laporan tersebut memperingatkan agar sektor pertanian diletakkan menjadi pusat agenda pembangunan jika target-target MDGs untuk mengurangi setengah dari tingkat kemiskinan dan kelaparan ekstrim tetap hendak dicapai pada 2015.

Namun, meski 75 persen penduduk miskin dunia hidup di pedesaan, hanya sekitar 4 persen dari dana bantuan pembangunan (ODA - official development assistance) yang ditujukan untuk pertanian di negara berkembang. Proporsi dana untuk pertanian dalam ODA telah menurun tajam selama dua dekade belakangan ini, dan ini lebih terasa memukul karena terjadi di tengah meningkatnya kemiskinan di wilayah pedesaan.

Pada saat yang bersamaan, tantangan-tantangan yang dihadapi pertanian hari ini semakin berat. Persediaan pangan dunia sedang tertekan akibat permintaan pangan, pakan dan bahan baker nabati (BBN-biofuel) yang meningkat; melonjaknya harga energi; semakin langkanya lahan dan air; serta akibat perubahan iklim. Menurut Penilaian Internasional untuk Pengetahuan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian untuk Pembangunan (IAASTD - International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, 2008), perubahan iklim yang hadir bersamaan dengan meningkatnya permintaan untuk pangan, pakan, serat dan bahan bakar, memiliki potensi untuk menimbulkan kehancuran sumber daya alam yang merupakan faktor bergantungnya pertanian, dan ini berakibat pada terjadinya ketidakamanan pangan (food insecurity). Frekuensi terjadinya kekeringan dan banjir yang meningkat, akan berdampak buruk terhadap produksi pangan, khusus untuk sektor subsisten; petani berlahan sempit dan subsisten, pengembala dan nelayan tradisional akan terkena dampak perubahan iklim yang kompleks dan terakumulasi (IPCC, 2007).

Dampak semacam ini akan memperparah tekanan yang dihadapi negara berkembang yang saat ini menghadapi kenaikan harga pangan yang tak terduga. Meskipun harga sereal telah turun dari harga tertinggi  di tahun 2008, harga ini masih tetap tinggi jika dibandingkan dengan harga pada tahun-tahun sebelumnya. Diramalkan bahwa trend harga pangan yang selama satu abad ini terus menurun akan segera berakhir. Dengan mempertimbangkan efek perubahan iklim, perubahan fungsi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati, harga pangan dunia diperkirakan akan naik sebesar 30 – 50 persen  pada beberapa dekade ke depan dan akan semakin rentan (UNEP, 2009). Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO - UN Food and Agriculture Organisation ) memperkirakan di tahun 2007 ada 923 juta orang yang kelaparan, jumlah ini 80 juta jiwa lebih banyak ketimbang angka di tahun 1990-92 (FAO, 2008). Di tahun 2008, ada tambahan sebanyak 40 juta jiwa lagi yang terdorong masuk kedalam kelaparan, sehingga keseluruhannya menjadi 963 juta jiwa. Meski banyak faktor yang mempengaruhi angka ini, tetapi sudah terjadi kesepakatan bahwa melonjaknya harga panganlah yang telah menyebabkan jutaan orang menjadi tidak aman pangan, memperburuk kondisi sebagian mereka yang memang sudah dalam keadaan sulit memperoleh pangan, dan dalam jangka waktu lama mengancam keamanan pangan dunia.

Beragam tantangan yang dihadapi pertanian telah kembali meningkatkan perhatian dunia terhadap sektor ini, dan saat ini sepertinya pertanian muncul lagi di dalam agenda pembangunan. Meski demikian, masih ada pertanyaan tentang pembangunan pertanian macam apa yang dibutuhkan.

Belajar dari masa lalu

Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan (UN Special Rapporteur on the Right to Food ) telah menggarisbawahi tentang kebutuhan untuk mendukung petani berlahan sempit dan cara-cara produksi pertanian yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks perubahan iklim (De Schutter, 2008). Ini disebabkan karena ilmu pertanian dan teknologi hingga hari ini secara umum hanya menguntungkan perusahaan berskala besar dan tidak berfokus pada kebutuhan spesifik kaum miskin di pedesaan yang tinggal di negara-negara berkembang.

Para ilmuwan dan ekonom menghadiri yang menghadiri pertemuan badan pelaksana Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD - International Fund for Agricultural Development -) di Roma, akhir 2009 lalu menyerukan bahwa cara terbaik untuk mengurangi dampak pemanasan global dan memperkuat ketahanan pangan adalah dengan mendukung pertanian berskala kecil, ramah lingkungan, yang merupakan kebalikan dengan strategi pertanian internasional dua dekade belakangan ini yang selalu mendorong budidaya tanaman tunggal (monocropping) dan penggunaan bioteknologi (Palitza, 2009). Seruan  keras untuk mendukung petani berskala kecil oleh dana global untuk keuangan mikro dalam rangka membangun sistem pertanian ekologis (ecoagriculture) dan tumpangsari yang beragam serta berdaya tahan ditegaskan kembali dalam laporan Peran Lingkungan dalam Menghindari Krisis Pangan di Masa Depan (Environment's Role in Averting Future Food Crises) yang disiapkan oleh para pakar untuk Program Lingkungan PBB (UNEP - UN Environment Programme, 2009)

Terlebih lagi, ketika pertanian intensif berorientasi ekspor telah meningkat, peningkatan ini disertai keuntungan sekaligus konsekuensi yang merugikan tergantung pada keadaannya, seperti hilangnya nutrisi lahan dan air, pengaturan lahan dan air yang tidak berkelanjutan, atau eksploitasi tenaga kerja pada beberapa kasus (IAASTD, 2008). Hanya ada sedikit bukti yang jelas dapat mendukung pernyataan bahwa pertanian berorientasi ekspor mampu mengurangi kemiskinan, apalagi dengan pendapatan dari luar negeri dari pembangunan pertanian dicapai harga yang sangat rendah dan sedikit nilai tambah dan menelantarkan kesempatan dalam negeri untuk pembangunan pertanian yang berfokus pada pasar lokal dan regional (Pretty, 2006).

Lebih lanjut, jalan yang telah dilalui pertanian hingga saat ini belum berkelanjutan. Contohnya, promosi luas teknologi Revolusi Hijau di tahun 1960an, terutama di Asia dan Amerika Latin, yang mencakup kegiatan memperkenalkan input-input pertanian – pupuk tidak organik, pestisida kimia dan benih modern – secara masif, secara radikal mengubah pertanian dari sistem pertanian tradisional menjadi sistem yang bergantung kepada input yang dimiliki oleh pertanian (komersial) industrial. Namun di era perubahan iklim, keberlanjutan model pertanian yang intensif input dan energi seperti ini dipertanyakan, dan dan sekarang ini telah ada pengakuan yang meningkat bahwa biaya lingkungan dan pertanian yang terindustrialisasi sangat besar.

Beragam usaha yang sedang berjalan untuk mengubah pertanian di Afrika melalui Revolusi Hijau Afrika (African Green Revolution) (semisal Aliansi untuk revolusi Hijau di Afrika -  Alliance for a Green Revolution in Africa),sebuah pendekatan ambisius yang dijalankan oleh yayasan-yayasan filantrofis, sektor publik dan swasta, serta badan-badan PBB. Sama halnya seperti Asia dan Amerika Latin di tahun 1960an, Revolusi Hijau di Afrika didorong oleh yayasan filantrofis dan pusat-pusat penelitian pertanian internasional, dengan keterlibatan aktif dari industri pupuk, bekerja sama untuk mengangkat petani miskin dari kemiskinannya, dengan cara menghubungkan mereka ke pasar. Sembari mengingat bahaya dari Revolusi Hijau yang terdahulu, masih harus dilihat apakah solusi yang ditawarkan kurang lebih sama, atau mereka memang benar-benar menyusun sebuah pendekatan yang mendukung kaum miskin dan lingkungan (Dano, 2007).

IAASTD secara jelas menyimpulkan bahwa perubahan radikal dalam kebijakan dan praktek pertanian diperlukan guna menyelesaikan persoalan kelaparan dan kemiskinan, kesenjangan sosial dan keberlanjutan lingkungan (IAASTD, 2008). Skenario ‘business-as-usual’ dari pertanian industrial yang intensif input dan energi yang menghancurkan lingkungan dan meminggirkan pertanian berskala kecil tidak lagi dapat dipertahankan. Kesimpulan ini digaungkan oleh IFAD dan UNEP dalam laporan terkini mereka tentang keamanan pangan.

Namun karena keputusan pembangunan yang dibuat dalam beberapa kasus tidak melibatkan atau meminggirkan aktor-aktor kunci seperti petani berskala kecil, dengan memilih pertimbangan-pertimbangan jangka pendek dibanding jangka panjang.  Beberapa penilaian telah didahulukan daripada pihak lain dalam pengambilan keputusan, yang  mendorong pertanian menelantarkan pilihan-pilihan lain yang terbukti lebih  baik, seperti pertanian berkelanjutan yang dipraktekkan oleh petani kecil. Terlebih lagi, banyak teknologi yang potensial digunakan dalam pertanian berkelanjutan tidak diadopsi karena produser berskala kecil kekurangan akses pada perangkat dan layanan jasa pendukung yang diperlukan untuk memanfaatkan beragam teknologi secara menguntungkan (IAASTD, 2008). Seperti, pada kebanyakan negara, kebijakan pertanian yang berkelanjutan tetap terpinggirkan meskipun terdapat pengakuan bahwa aktivitas tersebut membutuhkan dukungan seperti intervensi (Pretty, 2006). Sebagian besar perbaikan keberlanjutan pertanian pada dua dekade belakangan ini muncul akibat kebijakan nasional dan internasional, tetapi bukan dari mereka.

Untuk itu IAASTD menyerukan kepada komunitas internasional dan pemerintahan nasional untuk secara sistematis mengarahkan kembali pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pertanian menuju pertanian berbasiskan keberagaman hayati dan ilmu pengetahuan agroekologis yang berkelanjutan, sementara mengatasi  kebutuhan-kebutuhan para petani berskala kecil (De Schutter, 2008; IAASTD, 2008). Perubahan paradigma semacam itu dapat dengan lebih baik menjawab tantangan meningkatnya produktivitas dan menjamin keberlanjutan, terutama dalam konteks perubahan iklilm. Ada juga kebutuhan untuk menempatkan pemikiran baru tentang pertanian ini dalam pendekatan berbasis hak, terutama pada pengakuan dan pelaksanaan hak atas pangan (De Schutter, 2008).

Catatan Akhir:

IAASTD merupakan penilaian pertanian termuktahir yang disponsori oleh Bank Dunia, FAO, UNEP, UNDP, WHO, UNESCO dan GEF.

Lim Li Ching adalah peneliti Third World Network. Elenita Daño dan Hira Jhamtani merupakan rekanan TWN yang berbasis di Mindanao (Filipina) dan Bali (Indonesia).

Artikel ini telah dipublikasikan di Third World Resurgence No. 223. (Mar 2009).