Menu Content/Inhalt
Home arrow Perubahan Iklim arrow Kampanye menuju Kopenhagen: Bayar Hutang Iklim!
Kampanye menuju Kopenhagen: Bayar Hutang Iklim! PDF Print E-mail
Friday, 29 May 2009

[TWN – Jenewa] - Perundingan iklim saat ini sangat intensif menjelang konferensi para pihak UNFCCC ke-15 di Kopenhagen Denmark. Satu isu kunci yang banyak mendapat perhatian adalah isu mengenai mitigasi dan pembagian beban antara negara maju dan negara berkembang.

Berkaitan dengan hal ini, beberapa waktu yang lalu muncul isu mengenai anggaran karbon yang masih tersisa di atmosfir dan bagaimana seharusnya ada pembagian yang adil dalam penggunaan ruang lingkungan ini dan memungkinkan pembangunan berkekelanjutan. Isu tanggung jawab masa lalu (historis) pembagian upaya yang adil dan membayar dari hutang iklim telah diajukan oleh beberapa negara berkembang termasuk oleh para kepala negara di Amerika Latin, Bolivia, Srilanka, China, Aljiria, dan lainnya, Misalnya Deklarasi Cumana, yang merupakan deklarasi para kepala negara dari Bolivia, Kuba, Dominika, Honduras, Nikaragua dan Venezuela. Juga kelompok masyarakat asli dan masyarakat sipil telah menegaskan hal ini.

Isu-isu ini merupakan kunci dalam memastikan bahwa ada kesetaraan, dan keadilan dalam kesepakatan iklim apapun.

Karena itu, Third World Network telah mengambil inisiatif untuk menyiapkan pernyataan yang bisa ditandatangani untuk menstimulasi kelompok masyarakat sipil dan gerakan sosial untuk mendukung seruan untuk membayar hutang ikllim dan meneruskan seruan ini dalam perundingan iklim.

Karena perundingan iklim di Bonn (Jerman) akan kembali dimulai pada 1 Juni 2009, kami berharap mendapatkan dukungan tanda tangan sebanyak mungkin, sehingga bisa disirkulasikan dan bisa mempengaruhi perundingan.

Jika Anda berkeinginan untuk bergabung dengan kampanye mengenai hutang iklim ini, silahkan tulis nama organisasi dan nama negara dimana organisasi anda berada dan kirim dukungan anda ke Yvonne Miller melalui email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it . Pernyataan asli yang berbahasa Inggris juga tersedia, selain yang versi bahasa Indonesia. Daftar penandatangan sampai 3 Juni adalah 174 organisasi, terlampir di bawah.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Untuk informasi mengenai perundingan perubahan iklim bisa membuka website www.twnside.org.sg atau jika menginginkan beberapa informasi dalam bahasa Indonesia bisa berkunjung ke www.beritabumi.or.id.

Bayar Hutang Iklim : Hasil yang Adil dan Efektif untuk Kopenhagen.

Kami yang bertandatangan di bawah ini, mewakili [ ] menyerukan pada negara-negara industri kaya untuk mengakui tanggungjawab masa kini dan masa lalu dengan telah menyebabkan dan menimbulkan efek buruk pada perubahan iklim, dan sepenuhnya secara efektif dan secara cepat membayar hutang iklim pada negara-negara miskin, masyarakat dan komunitas.

Perubahan iklim mengancam keseimbangan kehidupan. Permukaan laut naik dan menjadi asam; bongkah es and glesyer meleleh; hutan, terumbu karang, dan ekosistem yang lain sedang berubah atau runtuh. Eksistensi beberapa komunitas dalam bahaya sementara yang lainnya menghadapi tantangan pembangunan. Kecuali di hentikan, bencana iklim yang tak tertahankan akan meningkatkan kekerasan cuaca, menghancurkan sistem pangan, migrasi massal dan konflik manusia yang tidak bisa diperkirakan.

Negara-negara miskin, komunitas dan rakyat telah berkontribusi minimal ke dalam penyebab perubahan iklim, yaitu sebagai korban pertama dan terburuk. Pada tingkat resiko yang terbesar, perempuan, masyarakat asli, masarakat miskin yang bergantung pada sumberdaya air yang langka, dan kelompok-kelompok rentan memperoleh dampak berbahaya. dan dampak kesehatan.

Sebaliknya, negara-negara, perusahaan, dan masyarakat yang kaya dan minoritas adalah penyebab utama dari perubahan iklim. Negara-negara maju yang hanya berjumlah seperlima dari populasi dunia telah mengeluarkan emisi hampir tiga per empat dari seluruh emisi di masa lalu. Emisi masa lalu dan masa sekarang yang berlebihan telah menguasai atmosfir dan menjadi penyebab utama pemanasan global sekarang dan di masa datang.

Negara maju telah mengkonsumsi lebih dari jumlah yang adil ruang atmosfir bumi. Berdasar hitungan per orang, mereka telah bertanggung jawab atas lebih dari sepuluh kali lipat emisi masa lalu dari negara-negara berkembang. Bagian emisi per orang pada saat ini adalah empat kali lipat dari negara-negara berkembang.

Untuk kontribusi yang tidak proporsional pada penyebab dan konsekwensi dari perubahan iklim, negara maju berhutang iklim dua kali dari kebanyakan orang miskin.

·          Untuk emisi yang masa lalu dan saat ini per kapita, dengan mengabaikan bagian negara-negara berkembang dalam ruang atmosfir, negara-negara maju telah membuat ‘hutang emisi’ ke negara-negara berkembang, dan

·          Untuk kontribusi yang tidak proporsional pada dampak perubahan iklim dengan meminta negara-negara berkembang untuk mengadaptasi pada dampak kerusakan dan iklim , negara-negara maju telah membuat ‘hutang adaptasi’ pada negara-negara berkembang.

Dua hutang tersebut yaitu hutang emisi dan adaptasi telah membentuk hutang iklim negara-negara maju, yang menjadi bagian terbesar dari hutang ekologi, sosial dan ekonomi oleh negara-negara industri kaya kepada mayoritas orang miskin.

Menghormati kewajiban tersebut tidak hanya hak, tetapi merupakan dasar solusi yang adil dan efektif untuk perubahan iklim. Bagi yang telah mendapatkan manfaat paling banyak dalam meneybabkan perubahan iklim harus mengkompensasikan pada yang berkontribusi sedikit tetapi menanggung dampak buruknya. Mereka harus menanggung dua kali tantangan untuk pembangunan di negara-negara berkembang, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang tidak ada di negara negara maju selama proses pembangunan tetapi telah menjadi penyebab tantangan pembangunan di negara berkembang.

Namun, negara-negara maju nampaknya justru ingin menghapus daripada menghormati hutang mereka. Dalam usulan-usulannya ke perundingan perubahan iklim, mereka mencari cara untuk meluluskan biaya adaptasi ke negara-negara berkembang; menghindari daripada menghormati hutang adaptasi. Dan mereka mencari cara untuk melanjutkan emisi tinggi per orang; meningkatkan daripada membayar kembali emisi hutang mereka, mengkonsumsi lebih banyak ruang atmosfir, dan menyisakannya sedikit dan kecil pada mayoritas orang-orang miskin dunia.

Kami yang peduli mengenai berlanjutnya konsumsi yang berlebihan atas ruang atmosfir oleh negara-negara kaya di atas kelompok masyarakat miskin dunia yang memerlukan akses pada energi dan sumberdaya untuk membangun sekolah, rumah dan infrastruktur, telah meletakkan prospek resiko solusi yang mungkin untuk perubahan iklim dibawah keamanan seluruh manusia dan bumi.

Sebagai dasar untuk hasil iklim yang adil dan efektif, kami menyerukan negara maju untuk mengakui dan membayar sepenuhnya hutang iklim mereka ke negara berkembang di awal pertemuan Kopenhagen. Kami meminta negara-negara maju untuk

·          Membayar hutang adaptasi ke negara-negara berkembang dengan komitmen untuk membayar kompensasi dan pembiayaan penuh atas efek buruk perubahan iklim pada negara, kelompok dan masyarakat yang terkena dampak;

·          Membayar hutang emisi kepada negara-negara berkembang melalui penurunan sedalam mungkin emisi domestik, dan dengan membuat komitmen emisi yang diperbolehkan yang merefleksikan sepenuhnya dari emisi masa lalu dan kontribusi yang berlebihan dan terus berlanjut;

·          Memberikan ketersediaan atas pembiayaan dan teknologi yang dibutuhkan kepada negara-negara berkembang untuk memenuhi biaya tambahan untuk mitigasi dan adaptasi pada perubahan iklim, sesuai dengan Konvensi Iklim.

Memenuhi permintaan ini sebagai syarat awal dari kesuksesan dari Konferensi Para Pihak di UNFCCC di Kopenhagen Denmark pada Desember 2009. Kopenhagen harus menjadi titik balik untuk keadilan iklim – langkah pijakan utama menuju perjalanan kearah melindungi sistem iklim bumi dan memastikan masa depan dimana hak-hak dan aspirasi dari semua masyarakat dapat diwujudkan.

 

Repay the climate debt

A just and effective outcome for Copenhagen.

We the undersigned groups, representing [  ], call on the rich industrialized world to acknowledge its historic and current responsibility for the causes and adverse effects of climate change, and to fully, effectively and immediately repay its climate debt to poor countries, communities and people.

Climate change threatens the balance of life on Earth. Oceans are rising and acidifying; ice caps and glaciers are melting; forests, coral reefs and other ecosystems are changing or collapsing. The existence of some communities is imperiled, while others face growing barriers to their development. Unless curbed, an impending climate catastrophe risks increasingly violent weather, collapsing food systems, mass migration and unprecedented human conflict.

Poor countries, communities and people have contributed least to the causes of climate change, yet are its first and worst victims. At greatest risk are women, indigenous people, poor people, small farmers, fisher-folk and forest communities, people relying on scarce water resources and other groups susceptible to harm and health impacts.

A wealthy minority of the world’s countries, corporations and people, by contrast, are the principal cause of climate change. The developed countries representing less than one fifth of the world’s population have emitted almost three quarters of all historical emissions. Their excessive historical and current emissions occupy the atmosphere and are the main cause of current and committed future warming.

Developed countries have consumed more than their fair share of the Earth’s atmospheric space. On a per person basis, they are responsible for more than ten times the historical emissions of developing countries. Their per person emissions today are more than four times those of developing countries.

For their disproportionate contribution to the causes and consequences of climate change, developed countries owe a two-fold climate debt to the poor majority:

·          For their excessive historical and current per person emissions – denying developing countries their fair share of atmospheric space – they have run up an “emissions debt” to developing countries; and

·          For their disproportionate contribution to the effects of climate change – requiring developing countries to adapt to rising climate impacts and damage – they have run up an “adaptation debt” to developing countries.

Together the sum of these debts – emissions debt and adaptation debt – constitutes their climate debt, which is part of a larger ecological, social and economic debt owed by the rich industrialized world to the poor majority.

Honoring these obligations is not only right; it is the basis of a fair and effective solution to climate change. Those who benefited most in the course of causing climate change must compensate those who contributed least but bear its adverse effects. They must compensate developing countries for the two-fold barrier to their development – mitigating and adapting to climate change – which were not present for developed countries during the course of their development but which they have caused.

Developed countries, however, intend to write-off rather than honor their debt. In their submissions to the climate negotiations they seek to pass on substantial adaptation costs to developing countries; evading rather than honoring their adaptation debt. And they seek to continue their high per person emissions; deepening rather than repaying their emissions debt, consuming additional atmospheric space, and crowding the world’s poor majority into a small and shrinking remainder.

We are concerned that continued excessive consumption of atmospheric space by the world’s wealthy at the expense of the world’s poor – who need access to energy and resources to build the schools, houses and infrastructure that the rich world already has and continues to benefit from – puts at risk the prospects of any viable solution to climate change and, with it, the safety of all people and the Earth.

As the basis of a fair and effective climate outcome we therefore call on developed countries to acknowledge and repay the full measure of their climate debt to developing countries commencing in Copenhagen. We demand they:

·          Repay their adaptation debt to developing countries by committing to full financing and compensation for the adverse effects of climate change on all affected countries, groups and people;

·          Repay their emissions debt to developing countries through the deepest possible domestic reductions, and by committing to assigned amounts of emissions that reflect the full measure of their historical and continued excessive contributions to climate change; and

·          Make available to developing countries the financing and technology required to cover the additional costs of mitigating and adapting to climate change, in accordance with the Climate Convention.

Meeting these demands is a basic prerequisite for success in December 2009. Copenhagen must be a key turning point for climate justice – a major milestone on the journey towards safeguarding the Earth’s climate system and ensuring a future in which the rights and aspirations of all people can be realized.

 

ActionAid International

Alliance for Global Justice

Alliance of People's Movement, India

Almáciga Grupo de Trabajo Intercultural, España-Colombia 

Anti Debt Coalition (KAU), Indonesia

Arid Lands Institute

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)

Asia Indigenous Women’s Network (AIWN)

ATTAC - Argentina

ATTAC - France

Australian Fair Trade and Investment Network

Bali Collaboration on Climate Change

BanglaPraxis, Bangladesh

Bharatiya Krishak Samaj, India

CADPI (Centro Para La Autonomia Y Desarollo de los Pueblos Indigenas), Nicaragua

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM), Italy

Centre for Civil Society Environmental Justice Project, South Africa

Christian Aid, UK

Coalition of the Flemish North-South Movement, Belgium

Community Research and Development Centre (CREDC), Nigeria

Consumers Association of Penang, Malaysia

Core Centre for Organisation Research and Education, India

Development Fund, Norway

Down to Earth (DTE), Indonesia

Eagle Clan Arawaks of Barbados and Guyana

Earthlife Africa, South Africa

Ecologistas en Acción, Spain

Economic Justice and Development Organization (EJAD), Pakistan

Economic Justice Network (EJN) of the Fellowship of Christian Councils, South Africa

Economic Justice Network of FOCCISA, Southern Africa

Environmental Rights Action, Nigeria

Equity and Justice Working Group Bangladesh (Equitybd)

FOCO Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, Argentina

Focus on the Global South

Friends of the Earth International (with 77 member groups)

Fundacion Solon

Global Exchange, USA

Global Forest Coalition

IBON Europe

IBON Foundation, Philippines

Indian Social Action Forum (INSAF), India

Indigenous Knowledge and Peoples (IKAP), Thailand

Indigenous Peoples Caucus of the Greater Caribbean

Indigenous Peoples' Forum of North East India

Institute for Essential Services Reform (IESR) - Indonesia

Janice Howard

Jeunes Volontaires pour l'Environnement - International, Togo

Jubilee Debt Campaign, UK

Jubilee South

Jubilee South Africa

Jubilee South-Asia/Pacific Movement on Debt and Development (JS APMDD)

Jubilee USA

Jubileo Sur-Americas

Kediri Bersama Rakyat, Indonesia

Labour, Health and Human Rights Development Centre, Nigeria

LDC Watch, Global

Montagnard Foundation, Inc.

Movimento pelas Serras e Águas de Minas, Minas Gerais, Brasil  

National Alliance for Human Rights and Social Justice (HR Alliance), Nepal

National Fisheries Solidarity Movement, Sri Lanka

National Forum of Forest People & Forest Workers, India

NEPAD, Centrafrique

Nicaragua Network, USA

North East Alliance on Trade, Finance and Development, North East India

Ole Siosiomaga Society Incorporated (OLSSI) in Samoa, the Pacific

Pakistan Fisherfolk Forum

Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM), Philippines

Q’eqchi Council of Belize

Red Wamani (IMP)

Resource Institute of Social Education (RISE), India

RNDD Niger

Rural Reconstruction Nepal (RRN), Nepal

Rural Women's Liberation Movement, India

Rural Workers Movement, India

Sarstoon Temash Institute for Indigenous Management (SATIIM)

Society for Rural Education and Development

Society for Threatened Peoples International

Solidarity Workshop

SONIA, Italie

South Asia Alliance for Poverty Eradication (SAAPE), South Asia

South Durban Community Environmental Alliance, South Africa

Sustainable Development Institute (SDI), Liberie

Sustainable Energy & Economy Network, USA

Tamil Nadu Dalit Women's Movement, India

Tamil Nadu Women's Forum, India

TEBTEBBA - Indigenous Peoples’ International Center for Policy Research & Education

The European Network on Debt and Development (Eurodad)

The Grassroots Policy Network (Columbia University School of International and Public Affairs), USA

The Indigenous Environmental Network  (IEN)

The Right to Food Network, Nepal

The United Confederation of Taino People, Caribbean

Third World Network

Watch Indonesia!

Women Environmental Conservation based in Uganda - Karamoja and other indigenous organisations

World Development Movement, UK

World Rainforest Movement

Yayasan Tanaman, Flores, Indonesia

Zero Corruption Coalition, Nigeria

 
 
< Prev   Next >