[Lutfiyah Hanim - Jenewa] Pada akhir November, tepatnya tanggal 30 sampai dengan 2 Desember, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO – World Trade Organisastion) akan mengadakan Konferensi Tingkat Menteri ke-7 di Jenewa Swiss. Penetapan KTM tersebut ditentukan pada bulan Mei lalu dalam Sidang Dewan Umum (General Council) WTO.

Dalam pertemuan pada bulan Mei tersebut, Sidang Dewan Umum sepakat untuk kembali menggelar KTM ke-7 WTO setelah empat tahun KTM ke-6 yang berlangsung di Hongkong pada Desember 2005.

Tema umum dalam dalam konferensi mendatang adalah “"WTO, Sistim Perdagangan Multilateral dan Lingkungan Ekonomi Global saat ini atau The WTO, the Multilateral Trading System and the Current Global Economic Environment."

KTM ke-7 WTO akan dilangsungkan di Geneve International Conference Centre – CICG. Selain para delegasi dari negara-negara anggota, situs WTO telah membuka peluang kelompok organisasi non pemerintah (termasuk kelompok bisnis) untuk berpartisipasi dalam KTM tersebut.

Dalam pertemuan Mei tersebut, ketua sidang dewan umum, dutabesar Mario Matus dari Chili mengatakan bahwa konferensi ini tidak ditujukan sebagai sesi negosiasi dan perundingan Agenda Pembangunan Doha akan berada dalam jalur yang berbeda.

Agenda Doha merupakan dokumen yang dihasilkan dari KTM ke-4 di Doha Qatar pada tahun 2001. Agenda tersebut menjadi awal dari peluncuran putaran perundingan untuk membuka pasar sector pertanian, jasa, non pertanian (tarif industri), dan membahas isu-isu implementasi, perlindungan Hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa dan lainnya.

Agenda Doha juga sering disebut sebagai Agenda Pembangunan Doha, karena diharapkan putaran perundingan perdagangan dapat memberi keuntungan pada proses pembangunan di negera-negara anggota terutama negara berkembang dan kurang berkembang.

Saat ini, dua isu perundingan dalam agenda Doha, yaitu pertanian dan akses pasar non pertanian menjadi sorotan banyak pengamat perdagangan. Karena dianggap tidak berpihak pada pembangunan. Perundingan atas dua isu tersebut memasuki area teknis dimana para juru runding mempersiapkan dan mengidentifikasi data-data yang diperlukan untuk kemudian menyusun jadwal komitmen masing-masing negara.

Beberapa isu lain yang akan dibahas antara lain isu subsidi kapas; perdagangan, hutang dan keuangan; perdagangan dan transfer teknologi; isu-isu negara kurang berkembang; dan isu-isu yang berkaitan dengan TRIPs (Haki yang terkait dengan perdagangan); serta Aid for trade (Bantuan untuk Perdagangan). 

Sementara itu, Direktur Jenderal WTO, Pascal Lamy pada bulan September lalu telah mengusulkan program yang terstruktur dan intensif untuk pertemuan, dan perundingan dalam tiga bulan mendatang, dimana pejabat senior dari negara-negara masing-masing akan terlibat setiap bulannya.

Menurut salah seorang pejabat perdagangan, beberapa anggota mengatakan bahwa retorika prolitik harus di terjemahkan dalam aksi kongkrit di Jenewa.

Dalam pertemuan Komite Perundingan Perdangan (Trade Ngotiationg Committee) di WTO pada September tersebut, Mesir yang berbicara atas nama Kelompok Afrika menekankan agar proses perundingan harus dijaga untuk tetap multilateral dan trasnparansi yang penuh, dengan pendekatan dari bawah ke atas. Mesir juga menekankan perlunya untuk menghindari pengenalan gagasan dan ide-ide baru yang akan memperumit proses perundingan. Perundingan yang tidak ‘penuh kejutan’ akan bisa dicapai jika elemen dan modalitas merefleksikan putaran pembangunan yang nyata direalisasikan.

Mesir lebih jauh mengatakan bahwa negara-negara Afrika prihatin karena tidak ada kemajuan yang berarti yang dibuat untuk beberapa isu yang menjadi kunci kepentingan mereka. Mesir menyerukan kepada negara-negara yang berkaitan untuk memberikan prioritas untuk menyelesaikan isu subsidi kapas dan isu-isu yang menjadi perhatian utama negara-negar Afrika dan negara kurang berkembang seperti, bebas bea; akses pasar bebas kuota untuk negara kurang berkembang.

Menurut salah seorang pejabat perdagangan, Brazil menyatakan kepeduliannya atas langkah perundingan. Dikatakannya seakan terdapat ketidaksejalanan antara retorika dan aksi. Brazil berpendapat setiap orang harus berunding atas dasar apa yang sudah ada dalam meja perundingan.  

Sementara Afrika Selatan yang berbicara atas kelompok NAMA 11 (kelompok 11 negara berkembang untuk perundingan non agriculture market access) mengatakan bahwa dari hasil beberapa perundingan di WTO, konsituuen di negara-negara berkembang tersebut tidak puas yang tingkat ambisi dalam draft teks NAMA dan menyerukan akses pasar yang lebih besar untuk produk-produk industri di negera-negara berkembang.

Kelompok NAMA 11 juga menyerukan semua negara-negara menghormati mandat pembangunan agenda Doha, dan menghormati kesepakatan yang telah dicapai sampai saat ini. NAMA 11 juga mendesak negara-negara maju untuk menghormati fakta bahwa perundingan sektoral adalah bersifat sukarela dan harus tidak dibuat seakan-akan menjadi wajib.