[Lutfiyah Hanim – Jakarta] Perundingan perdagangan bebas bilateral atau sering dikenal dengan FTA (free trade agreement) antara Uni Eropa (UE) dengan Kolombia dan Peru diselesaikan pada awal Maret lalu, di tengah kritik Bolivia dan Ekuador serta kelompok masyarakat sipil. Perundingan yang dimulai Sejak tahun 2007 lalu, berakhir setelah menyelesaikan sejumlah isu-isu yang masih mengganjal selama hampir tiga tahun.

Perundingan FTA UE dengan Kolombia dan Peru diawali dengan pendekatan bloc-to-bloc, blok regional Komunitas negara-negara Andean atau dalam bahasa Spanyol disingkat menjadi CAN, pada tahun 2007 dengan kawasan UE. CAN beranggotakan empat negara yaitu Kolombia, Peru, Bolivia dan Ekuador. Sedangkan UE adalah blok regional yang beranggotakan 27 negara. Namun, perundingan antar dua blok tersebut berakhir dan berubah menjadi bilateral, setelah Bolivia  pada tahun 2007 dan Ekuador pada 2009 menarik diri dari proses FTA tersebut. Karena perbedaan pandangan dan posisi di antara CAN mengenai isu-isu hak kekayaan intelektual/ HKI dan keragaman hayati dan tarif impor pisang di Eropa.

Bolivia dan Ekuador saat itu, meminta UE untuk memperhatikan perbedaan yang ada dalam negara-negara CAN, seperti tingkatan pembangunan dalam perundingan akses pasar, memberikan lebih banyak fleksibilitas (cakupan, jumlah) pada negara-negara yang lebih miskin dalam penurunan tariff. Penarikan dua negara tersebut dari FTA sempat membuat situasi di CAN memanas. Karena dua negara CAN yaitu Kolombia dan Peru serta UE memutuskan untuk terus melanjutkan perundingan FTA tanpa kedua negara tersebut.

Pemerintah Bolivia bahkan menyatakan akan memasukan komplain melalui sistem penyelesaian sengketa dalam CAN, karena menurut Presiden Bolivia, keputusan pembentukkan perjanjian perdagangan baru akan melanggar regulasi-regulasi dalam CAN, termasuk rejim bersama HKI CAN (Common Regime on Industrial Property). Bolivia juga menganggap bahwa Peru telah mengadopsi peraturan yang bertentangan dengan sistem hukum komunitas Andean.

Sedangkan kelompok masyarakat sipil, seperti Justice for Colombia mengkampanyekan untuk menghentikan perundingan FTA dengan UE. Sementara kelompok lain, Friends of the Earth Eropa juga mengkampanyekan hal serupa. Dalam pernyataannya menjelang perundingan di akhir tahun lalu, FoE Eropa menyatakan bahwa proses UE FTA ini mengabaikan keterlibatan masyarakat sipil. Karakter perundingan FTA yang tertutup, dan tidak demokratis. Padahal salah klausa yang ada dalam FTA tersebut adalah klausa demokrasi. FoE menganggap klausa tersebut tidak berguna karena bahkan proses untuk menyusun FTA pun tidak demokratis.

FoE juga mengatakan bahwa pembuatan FTA yang seharusnya melibatkan semua negara anggota CAN, faktanya hanya diikuti oleh 2 negara saja. Menurut FoE, FTA tersebut justru mengganggu integrasi di antara negara anggota CAN, yang jika tanpa ada FTA dapat saling bekerja sama untuk mengatasi berbagai krisis. FoE juga menyerukan bahwa untuk mencapai upaya hubungan ekonomi antara blok CAN dengan UE, harus menguntungkan masyarakat secara luas dan bukan hanya mempertahankan situasi yang tidak adil. Hubungan tersebut juga harus didasari berbagai kovenan dan perjanjian internasional lain di bidang perlindungan HAM.

Di tengah berbagai kritik tersebut Kolombia dan Peru terus melanjutkan perundingan FTA dengan UE yang diselesaikan setelah 9 putaran perundingan. Hasil akhir perundingan diperkirakan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Madrid Spanyol sekitar bulan Mei 2010 mendatang.

 “Implementasi dari perjanjian ini akan memakan waktu beberapa tahun mendatang, mungkin bisa sampai awal 2012,” kata  Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Wisata Peru, Martin Perez.

Sementara Menteri Perdagangan, Industri dan Wisata Kolombia, Luis Guillermo Plata, mengatakan bahwa perundingan yang lalu difokuskan pada beberapa isu-isu yang belum selesai, seperti akses pasar untuk produk pertanian dan aturan asal barang (RoO – rules of origins), perlindungan hak kekayaan intelektual dan produk-produk pertanian dan isu-isu institusional dari perjanjian ini.

Teks dari perjanjian belum dipublikasi, dan isinya termasuk adanya klausa yang bisa digunakan oleh setiap negara peserta yang memungkinkan dilakukannya tindakan jika ada pelanggaran berulang pada hak asazi manusia (HAM) atau interupsi yang mendadak dalam demokrasi. Aturan ini merupakan hasil dari tekanan dari kelompok-kelompok non pemerintah yang tidak sepakat dengan perjanjian dagang ini karena ada tudingan bahwa situasi HAM di dua negara (Kolombia dan Peru) tidak berubah terutama di Kolombia.

Bagi Santiago Pedro, Ketua perunding Kolombia, capaian utama dari putaran ini adalah isu HKI, aturan asal barang, jasa dan akses pasar.

Isu HKI diselesaikan melalui perjanjian yang mengatur mengenai keragaman hayati dan indikasi geografis. Lebih jauh, menurut pernyataan resmi, pemerintah sepakat untuk menyiapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyalahgunaan (misapropriasi) dari sumberdaya genetik dan pengetahuan, inovasi, dan praktek-praktek yang berkaitan. Para pihak juga sepakat untuk menetapkan kewajiban timbal balik untuk mengadopsi aturan yang melindungi isu-isu ini.

Berkaitan dengan akses pasar, tim perunding Kolombia dan dan Uni Eropa mengklarifikasi kondisi untuk akses preferensial produk semacam pisang, gula, rum, minyak sawit, permen dan coklat. Barang-barang tersebut tidak akan terkena tarif saat perjanjian mulai berlaku.

Uni Eropa juga sedang melakukan perundingan ke arah terbentuknya FTA antara UE dengan negara- negara Amerika Tengah, yaitu Honduras, Kostarika, El Salvador, Guatemala, Nikaragua, dan Panama. Perundingan yang rencananya dilakukan pada bulan Juli 2009 dan merupakan putaran ke-8 gagal dilakukan, karena kemelut yang terjadi dalam pemerintahan di Honduras.

Sumber: FoE website; Bridges Weekly Trade News Digest (EU Concludes FTA Talks with Colombia, Peru. 03 Maret 2010) dan edisi-edisi lain.