[Lutfiyah Hanim – Jakarta] Tidak hanya di bidang pertanian, UE juga banyak memberikan subsidi di bidang perikanan. Fenomena itu disoroti oleh salah satu lembaga non pemerintah dalam berbagai laporannya di situs www.fishsubsidy.org. Karena dana-dana publik dari para pembayar pajak disinyalir juga digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan mendorong penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing).

Selama ini mungkin anda sering mendengar CAP (common agriculture policy) yaitu kebijakan subsidi pertanian di negara-negara Uni Eropa (UE) yang banyak merugikan para petani di negera-negara berkembang. Yang sering dijadikan contoh adalah bagaimana sapi-sapi di Uni Eropa yang memperoleh subsidi sebesar 2 dolar per hari. Subsidi tersebut merupakan salah satu isu yang menjadikan putaran perdagangan Doha dalam agenda organisasi perdagangan dunia (WTO) mandeg sejak 2008 lalu. Keengganan negara-negara maju, seperti AS, Swiss, UE untuk mengurangi dukungan domestik dan subsidi, menjadi penyebabnya.

Kali ini mengenai subsidi perikanan yang juga menimbulkan dampak serius dalam tekanan cadangan ikan tidak hanya di UE tetapi juga di perairan Afrika.

Organisasi lainnya dalam suratnya kepada para pemimpin negara-negara G20, menyebutkan bahwa subsidi perikanan telah meningkatkan kapasitas dan kemampuan kapal dalam menangkap ikan. Dan ini sangat berpotensi menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan. Data dari Oceana (sebuah organisasi yang peduli pada laut dan lingkungan) menyebutkan bahwa kapal-kapal yang disubsidi telah meningkatkan kapasitasnya sampai 2,5 kali lebih besar dari tingkat penangkapan yang berkelanjutan. Jumlah subsidi diperkirakan mencapai 20 milyar dolar per tahun, nilai yang setara dengan 25 persen tangkapan total dunia.

Sementara fishsubsidy.org, Organisasi yang berbasis di London Inggris dalam berbagai laporan investigasi yang disusunnya, mengatakan bahwa pembayaran UE pada sektor perikanan tangkap sebesar lebih dari 1 milyar euro. Celakanya, beberapa diantara perusahaan perikanan yang disubsidi tersebut tertangkap melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Afrika.

"Fakta bahwa pembayaran subsidi UE ke perusahaan kapal yang melakukan penangkapan ikan di Afrika, itu masalah karena dengan melakukan hal demikian, pembayar pajak UE (sumber subsidi) telah memperburuk hidup masyarakat miskin di Afrika dalam keberlanjutan hidupnya,” kata Isabella Loevin, anggota komite perikanan Parlemen Eropa dalam wawancaranya dengan kantor berita IPS.

"Tetapi bahwa subsidi yang telah diberikan telah melanggar hukum internasional itu sangat memalukan dan tak bermoral,” demikian Loevin menambahkan.

Subsidi perikanan di Eropa diatur dalam Kebijakan Perikanan Bersama atau common fisheries policy (CFP), dimana sistem aturan, kuota perikanan, pengawasan dan subsidi diatur. Sampai tahun 2004, sejumlah besar uang telah dikeluarkan untuk membangun kapal-kapal baru, modernisasi kapal, memperluas pelabuhan dan lainnya, yang menurut fishsubsidy.org akan meningkatkan tekanan pada cadangan ikan.

Dalam kajiannya, fishsubsidy. org, membandingkan perbagai data dari berbagai sumber, termasuk membandingkan keputusan pengadilan dengan data-data pembayaran subsidi di UE. Studinya difokuskan pada 2 negara perikanan utama di Eropa yaitu Spanyol dan Perancis.
Salah satu penerima utama dari subsidi UE adalah kapal penangkap ikan dari Spanyol Vidal Armadores, yang menerima minimal 2,8 juta Euro pada tahun 2004 dan 2005.  Pada tahun 2004, kapal tersebut ditangkap dengan 24 ton ikan patagonia (patagonian tootfish) ilegal. Dua tahun kemudian, pengadilan AS memutuskan untuk menghentikan sementara operasi kapal selama 4 tahun dengan denda sebesar 400 ribu dolar. Jumlah yang jauh kecil di bandingkan subsidi yang diterima, sepanjang tahun 2004 dan 2005.

Kapal lainnya, yaitu dari Perancis yang menangkap ikan di laut Mediterania dan perairan Libya. Dimana organisasi tersebut percaya bahwa operasional kapal tersebut telah membuat ikan-ikan tuna sirip biru dalam kelangkaan.

Kajian Fishsubsidy.org  menunjukan bahwa 42 kapal yang melanggar hukum telah menerima 13,5 juta euro subsidi dari UE antara 1994 dan 2006. Bahkan lima dari kapal-kapal tersebut, masing-masing menerima lebih dari satu juta euro dari subsidi UE.

Pelangaran yang dilakukan, beragam dari tidak melaporkan nilai tangkapan sesungguhnya, menangkap ikan yang lebih kecil dari nilai minimal yang diperbolehkan, menangkap lebih banyak dari kuota atau menggunakan alat penangkapan yang tidak diperbolehkan.

Beberapa dari kapal yang menerima subsidi juga dinyatakan bersalah berkali-kali dan telah dikenakan denda yang cukup berat. Di tahun 2001, Hodeiertza dan Gure Reinare, dua kapal tersebut telah diputuskan bersalah menggunakan penangkapan ikan yang ilegal. Masing-masing kapal telah didenda 35 ribu euro. UE telah membiayai pembuatan kapal tersebut sampai mencapai 2 juta euro. Hodeiertza bahkan menerima hibah pada 2006 untuk melakukan modernisasi kapal.

Salah satu pendiri fishsubsidy.org Jack Thurston, mengatakan bahwa kajian ini menunjukkan bahwa subsidi di UE telah berkontribusi langsung dalam kegiatan penangkapan berlebihan (over fishing) dari cadangan ikan.  Kajian ini juga memperlihatkan adanya hubungan antara subsidi dengan penangkapan ilegal, katanya.

“Negara-negara UE seharusnya memastikan bahwa penerima subsidi tidak terlibat dalam penangkapan ikan illegal. Subsidi di masa lalu telah mendorong penangkapan berlebihan, sehingga sekarang dan nanti mereka harusnya mendukung perikanan yang berkelanjutan,” demikian kata Markus Knigge dari Pew Environment Group, yang menjadi salah salah satu pendiri fishsubsidy.org yang mengawasi pembayaran subsidi perikanan.

Menurut fishsubsidy.org, kajian ini hanyalah memberikan gambaran singkat mengenai masalah penangkapan ikan ilegal dan kejadian pembayaran subsidi UE kepada kapal yang melakukan penangkapan ilegal dan kapal yang menerima subsidi dan kemudian tertangkap melakukan pelanggaran. Data pelanggaran dan siapa yang menerima subsidi menurut para peneliti sulit diperoleh, jika hanya bersandar pada koran, akan sangat terbatas.

“Karena itu pemerintah Eropa harusnya mempublikasi daftar kapal atau pemilik kapal yang diyakini melakukan penangkapan legal, sehingga kami tahu siapa yang menerima uang dan yang melanggar hukum. Ini hanya salah satu cara dana-dana publik tidak jatuh pada orang yang melanggar hukum yang melindungi kekayaan ikan kita, “ demikian kata Jack Thurston.

Sumber: Situs FollowTheMoney.eu: http://www.followthemoney.eu - URL http://www.followthemoney.eu/through-the-net/; When Crime Pays: How the EU subsidises illegal Fishing  http://www.followthemoney.eu/when-crime-pays-how-the-eu-subsidises-illegal-fishing/ http://fishsubsidy.org/infringements;http://followthemoney.eu/docs/prosecution_reports_20100310.pdf : Situs www.oceana.org