Menu Content/Inhalt
Home
Perjanjian Gilead - Medicine Patent Pool: Jebakan di Balik Teks yang Rinci (1) PDF Print E-mail
Tuesday, 22 November 2011

 

(Sangeeta Shashikant dan K. M. Gopakumar – London, New Delhi) Ada beragam reaksi terhadap perjanjian lisensi pertama untuk memproduksi beberapa obat-obatan HIV AIDS, antara Gilead Science, salah satu perusahaan farmasi terbesar dunia, dengan Medicine Patent Pool (MPP) sebuah organisasi Swiss. Tulisan di bawah ini berupaya menganalisa detail perjanjian yang menimbulkan perdebatan mengenai peranan lisensi sukarela dalam penyediaan obat HIV/AIDS. Artikel ini pernah diterbitkan oleh SUN, edisi 7195, 21 Juli 2011, versi terjemahan di bawah ini telah banyak dimodifikasi, naskah asli dalam bahasa Inggris bisa di unduh pada www.twnside.org.sg. Karena cukup panjang, terjemahan ini dimuat dalam dua tulisan, ini adalah bagian pertama.

Medicine Patent Pool (MPP) dan UNITAID (sebuah organisasi yang memfasililtasi pembelian obat-obatan untuk kemudian menyediakannya pada orang-orang miskin dengan HIV/AIDS, malaria dan tuberkulosis) pada tanggal 12 Juli mengumumkan perjanjian lisensi yang dilakukan secara sukarela antara MPP dan Gilead Science untuk memproduksi tenofovir, emtricitabine, cobicistat and elvitegravir serta kombinasi dari tiga obat-obat tersebut yakni “Quad” untuk pengobatan HIV/AIDS. Tenofovir juga merupakan obat yang dilisensikan untuk digunakan dalam pengobatan Hepatitis B, umum digunakan rakyat miskin di negara-negara berkembang.

Elen’t Hoen, Direktur eksekutif Medicines Paten Pools (MPP), mengatakan perjanjian tersebut sebagai “tonggak sejarah pengelolaan paten bagi kesehatan publik”, sementara Stephen O Brien, Menteri Luar negeri Inggris, menyambut baik perjanjian tersebut dan menyatakan bahwa Ingris akan terus mendukung MPP karena kontribusi pentingnya dalam menjamin sejumlah besar orang yang hidup dengan HIV/AIDS untuk mendapatkan akses bagi perawatan kesehatan yang mereka butuhkan.

Namun, kekuatiran juga disampaikan oleh pihak-pihak lain yang menginginkan akses yang lebih baik untuk obat-obatan yang terjangkau, dengan merujuk kepada kekurangan-kekurangan dalam perjanjian tersebut. Medecins Sans Frontieres (MSF) dalam siaran persnya mengungkapkan bahwa “perjanjian tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan publik untuk HIV/AIDS.

MPP adalah sebuah organisasi independen dari Swiss yang berkantor pusat di Jenewa dan didanai oleh UNITAID melalui Nota Kesepahaman selama lima tahun. MPP berfokus melakukan negosiasi dengan para pemegang hak paten agar berminat memberikan lisensi hak kekayaan intelektual mereka bagi produser lain agar dapat memfasilitasi produksi obat-obatan generik diawali dengan pengobatan HIV/AIDS.

[Pada tahun 2006, Brazil, Chili, Prancis, Norwegia dan Inggris memutuskan untuk membentuk UNITAID, sebuah organisasi internasional pembelian obat-obatan yang didukung dengan dana tanpa henti. Pajak tiket penerbangan dipilih sebagai sumber yang paling layak untuk menyediakan pendanaan terus-menerus. Saat ini sejumlah 29 negara penyokong UNITAID dan tiga penyakit yang ditangani adalah HIV/AIDS, malaria dan tuberkulosis]

Pada bulan Juli 2008, dewan pengurus UNITAID memutuskan untuk mengeksplorasi kemungkinan untuk membangun sebuah patent pool (Patent Pool) untuk obat-obatan, dan pada bulan Desember 2009, sepakat untuk mendirikan MPP sebagai sebuah entitas terpisah, yang hanya akan berfokus untuk meningkatkan akses terhadap obat-obatan HIV di negara-negara berkembang.

Tidak mengejutkan, banyak negara-negara maju juga meneriakkan dukungan mereka terhadap MPP karena MPP menyokong pengunaan langkah-langkah sukarela untuk memfasilitasi akses terhadap obat-obatan.

[Negara-negara maju seperti Inggris dan Uni Eropa memiliki sejarah panjang mengecam dan mengancam langkah-langkah retaliasi atas penggunaan lisensi wajib negara-negara berkembang dalam penyediaan perawatan kesehatan bagi rakyat mereka ]

Pendekatan yang diambil MPP telah membangkitkan kekuatiran bahwa saat “perusahaan farmasi besar” mendapatkan publisitas atas peran sertanya dalam organisasi tersebut, mekanisme “sukarela” kemungkinan akan melemahkan pengunaan fleksibilitas-fleksibilitas (misalnya lisensi wajib) yang diatur dalam perjanjian-perjanjian WTO (organisasi perdagangan dunia) tentang hak kekayaan intelektual untuk memfasilitasi akses terhadap obat-obatan. Ada juga kekuatiran bahwa MPP akan melemahkan dukungan dan sumberdaya bagi yang melawan (pre dan post grant opposition) hak paten di India, melegitimasi tindakan-tindakan “evergreening sekaligus memotong pasar negara-negara berkembang.

[“Evergreening” merupakan strategi yang sering digunakan oleh para pemegang hak paten untuk memperpanjang periode monopoli mereka atas produk tertentu. Misalnya, hak paten baru untuk 20 tahun berikutnya diperoleh karena perubahan kecil dilakukan ketika paten menjelang kadaluarsa sehingga membenarkan sebuah paten baru, memperpanjang monopoli produk di pasar. Beragam langkah-langkah teknis serta hukum untuk memperpanjang paten tersebut selama dua dasawarsa terakhir telah dikecam oleh para pembela kesehatan publik. Misalnya, hak-hak paten diberikan terhadap kombinasi dosis tertentu dan juga terhadap pengunaan formula baru dari produk yang telah dikenal]

Kekuatiran-kekuatiran akan pembenaran paten tersebut mengingat syarat dan ketentuan yang tercantum dalam lisensi-lisensi yang disepakati oleh MPP dan Gilead memicu pertanyaan dari kelompok organisasi non pemerintah tentang akankah “langkah-langkah sukarela” berhasil meningkatkan akses terhadap obat-obatan.

Health Gap, dalam pernyataan sikapnya, menekankan bahwa lisensi Patent Pool “menunjukan keterbatasan inheren atas langkah-langkah sukarela dalam memenuhi kebutuhan akan obat-obatan yang terjangkau”.

Glosari:

 

Patent pool: merupakan mekanisme untuk mempermudah pihak produsen untuk memproduksi suatu barang yang dilindungi oleh banyak paten. Mekanisme ini banyak digunakan untuk barang industri, misalnya pesawat terbang. Pihak perantara melakukan perundingan dengan pemegang paten supaya para pemegang paten dari suatu produk meletakkan hak patennya ke dalam ‘Patent Pool/patent pool’ kemudian pihak produsen yang berminat dapat menggunakan paten sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah disepakati oleh penyelenggara patent pool.

Pre-grant opposition dan post-grant opposition: dalam UU paten di India, dimungkinkan pihak lain seperti organisasi dalam melakukan perlawanan atas aplikasi paten (sebelum paten diberikan/pre grant opposition) dan setelah paten diberikan (post grant opposition). Pasal-pasal ini telah membatalkan banyak aplikasi paten dan paten karena dianggap tidak sesuai dengan criteria pemberian paten.

 

 
< Prev