Menu Content/Inhalt
Home
Isu-isu dalam Pertemuan Rio+20 yang Hangat Diperdebatkan PDF Print E-mail
Thursday, 05 April 2012

[Martin Khor – Jenewa] Acara PBB terbesar tahun ini adalah pertemuan puncak lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro pada bulan Juni, dan lebih dari 127 kepala pemerintahan telah terdaftar untuk berbicara pada konferensi tersebut. Apakah semua pemimpin politik itu pada akhirnya akan hadir, semua itu kembali lagi kepada mereka mengenai penting atau tidaknya hal ini.

Semoga, mereka menganggap ini penting. Dunia sedang menghadapi krisis ganda, termasuk memburuknya masalah lingkungan seperti pemanasan global, kelangkaan air dan hilangnya keanekaragaram hayati. Ada juga masalah sosial, seperti adanya kemiskinan, lebarnya kesenjangan sosial, serta berkurangnya efektifitas pengobatan modern karena bakteri mulai kebal terhadap antibiotik.

Kemudian ada lagi krisis keuangan dan ekonomi global serta susulannya. Sebuah periode dengan ketidakpastian yang besar ada di depan mata, dengan perlambatan yang tak terelakan di negara-negara maju dan berkembang.

Isu-isu inilah yang menjadi bagian dari area pembangunan yang berkelanjutan, yang memiliki tiga pilar (sosial, ekonomi dan lingkungan) dan dengan janji terhadap dukungan keuangan dan teknologi bagi negara-negara berkembang.

Dua minggu lalu (19-27 Maret), kantor PBB di New York menjadi tuan rumah pertemuan yang dikenal sebagai negosiasi “informal-informal” untuk menyusun rencana aksi bersama yang akan diadopsi di KTT. Rancangan terakhir ini memiliki 206 halaman.

Setelah membacanya, isu-isu kunci yang harus ditangani dalam pertemuan  lebih jelas. Setiap isu hangat diperdebatkan, terutama antara Negara-negara Utara dan Selatan.

Yang pertama adalah konsep “Ekonomi Hijau”. Negara-negara berkembang merasa tidak nyaman dengan konsep ini, karena dapat diartikan hal yang berbeda oleh setiap orang. Ketakutan mereka adalah jika istilah yang terlalu umum diterima dalam pertemuan tingkat tinggi PBB, ada kemungkinan membuka jalan bagi digunakannya isu lingkungan dalam proteksi perdagangan atau menjadi persyaratan baru bagi pinjaman dan bantuan. Pejabat Negara-negara berkembang juga takut, produk ekspor barang dan jasanya terpukul di negara maju.

Nampaknya, draft saat ini berisi usulan-usulan proposal suatu negara untuk mengubah aturan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO/world trade organization) sehingga negara-negara dapat menggunakan aturan perdagangan suatu produk berdasarkan bagaimana barang tersebut diproduksi. Dengan kata lain, polusi atau emisi yang dihasilkan  dalam membuat produk dapat dijadikan dasar sebagai tarif tambahan yang dikenakkan dari produk tersebut. Ini sebenarnya dilarang atau tidak didukung dalam aturan WTO.

Negara-negara Eropa menginginkan eloborasi peta jalan Ekonomi Hijau, dengan tujuan dan target dari berbagai sektor dan isu, untuk diadopsi dalam pertemuan tingkat tinggi nanti. Negara-negara berkembang di sisi lain ingin membatasi teks ekonomi hijau menjadi prinsip yang umum, dan untuk mendapatkan konsep yang dapat didefinisikan sedekat mungkin dengan pembangunan berkelanjutan.

Isu besar yang kedua masih terkait erat dengan isu yang pertama. Kebanyakan negara telah sepakat bahwa pertemuan tingkat tinggi nanti akan membentuk “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” (SDGs/sustainable development goals), yang diharapkan menjadi cara alternatif menuju ide peta jalan ekonomi hijau. Negara-negara berkembang merasa lebih nyaman dengan SDGs, karena mereka memahami pembangunan berkelanjutan, dengan ketiga pilarnya dan janji dukungan terhadap keuangan dan teknologi bagi negara-negara berkembang.

Negara-negara maju sekarang menginginkan untuk dimasukkan juga dalam SDGs sebanyak mungkin dan untuk memiliki tujuan, indikator dan target dengan tenggat waktu yang telah disebutkan dalam teks pertemuan tingkat tinggi tersebut. Yang mereka utamakan adalah isu lingkungan, seperti mengatasi perubahan iklim, penggunaan sumber daya dan polusi. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa tujuan ekonomi dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan dan reformasi sistem keuangan global harus juga disertakan kedalamnya.

Tinggal 20 hari negosiasi lagi sebelum pertemuan tingkat tinggi yang akan diadakan pada 20-22 Juni, sulit nampaknya kesepakatan spesifik tentang SDGs dapat tercapai.. Sehingga sepertinya pertemuan tingkat tinggi tidak akan mampu mencapai keputusan detail namun membutuhkan proses satu atau dua tahun untuk Majelis Umum PBB atau sebuah kelompok kerja di bawahnya untuk merencanakan tujuan, indikator dan tenggat waktu yang dapat dijangkau.

Isu ketiga adalah bahwa institusi yang akan menindaklanjuti rencana, diskusi selanjutnya dan aktivitas setelah pertemuan tingkat tinggi. Isu ini sangatlah penting, karena sebuah konferensi, termasuk konferensi tingkat tinggi, pada akhirnya akan bagus bila memiliki pengaruh dan dampak yang sifatnya jangka panjang.

Saat ini institusi-institusi yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan terlalu lemah. Kebanyakan negara-negara membuat usulan atau pertimbangan untuk membuat Dewan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Council) baru dibawah Majelis Umum (general assembly) PBB. Ini akan menjadi versi terbaru dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan/Commission on Sustainable Development (CSD) saat ini (yang dibentuk dalam pertemuan Pembangunaan dan Lingkutan setelah pertemuan tingkat tinggi Rio tahun 1992) yang secara umum sepertinya terlalu lemah dalam desain dan  struktur. CSD bertemu hanya selama dua minggu dalam sesi tahunan (dan bahkan hanya satu atau dua minggu dalam beberapa tahun saja) dan itu masih tidak cukup mengatasi lusinan isu sosial, ekonomi dan lingkungan  dalam Agenda 21 (salah satu hasil pertemuan tingkat tinggi Rio tahun 1992) dan tindak lanjut hasil pertemuan tahun 2002 di Johannesburg (Rio plus 10), yang merupakan isi dari pembangunan berkelanjutan.

Dewan yang baru dapat bertemu lebih sering, bahkan sepanjang tahun (seperti Dewan hak asazi manusia/HAM atau WTO) dan diharapkan memiliki sekretariat yang lebih kuat. Ini seperti yang menjadi usulan beberapa negara, yang juga didukung oleh sekretariat Rio+20 di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial (DESA/Economic Social Affairs) di PBB.

Namun, beberapa negara lainnya tidak menginginkan Dewan baru, mereka lebih memilih untuk melakukan reformasi dan penguatan keberadaan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC/Economic and social Council). Itu tidak masalah  asalkan dapat dilaksanakan, tapi Negara lain menunjukkan bahwa reformasi ECOSOC telah dilaksanakan selama beberapa tahun dengan sedikit hasil positif. Mungkin KTT akan menyusun hanya sebuah Dewan baru, dengan desain baru, yang dapat melakukan tugas-tugas besar. 

Beberapa negara Eropa dan Afrika juga ingin meningkatkan keberadaan Program Lingkungan PBB (UNEP – UN Environment Program) agar menjadi badan spesial PBB (seperti Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization atau WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian/Food and Agriculture Program atau FAO). Mereka berpendapat bahwa keberadaan mandat dari UNEP terlalu lemah dan sempit untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan.

Namun beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Rusia membuat pernyataan ketidaksetujuan untuk menciptakan sebuah entitas baru di PBB, karena itu akan membebani Negara seperti mereka. Banyak negara berkembang yang juga ingin memperluas otoritas dan kelembagaan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas daripada hanya sekedar lingkup lingkungan saja.

Karena itu, mungkin kesepakatan akhirnya adalah memperkuat mandat dan tata kelola UNEP dan kerja-kerjanya tetapi tidak, namun tidak mengubahnya menjadi lembaga khusus.

Isu utama keempat yang muncul dalam negosiasi di bulan Maret 2012 adalah “Cara  Pelaksanaan”, yang biasanya didefinisikan sebagai ketentuan dalam keuangan dan teknologi yang memungkinkan negara-negara berkembang menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Kesepahaman terakhir adalah negara-negara maju berkomitmen untuk membiayai dan alih teknologi kepada negara-negara berkembang sebagai pengakuan tanggung jawab masa lalu dan tingkat ekonomi yang lebih tinggi.

Sejak Pertemuan tingkat tinggi tahun 1992, negara-negara berkembang telah melaksanakan  komitmen yang menjadi inti dari proposal mereka untuk kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dan kesepakatan lingkungan, termasuk pada CSD, konvensi perubahan iklim dan keragaman hayati.

Selama negosiasi di bulan Maret, negara-negara G77 dan China telah melakukan komitmen ulang dengan negara maju untuk menyediakan sarana pelaksanaan dari permintaan utama mereka. Namun ada resistensi dari  negara-negara maju. Sebagian besar teks proposal G77 dan China dalam isu ini telah ditolak oleh negara-negara maju,  yang  mengecewakan negara-negara berkembang. Dengan demikian, perjuangan yang harus dilakukan mengenai cara pelaksanaan dari setiap isu, nampaknya akan menjadi hal yang utama dari  perjalanan menuju Rio 2012.

 

Martin Khor adalah Direktur Eksekutif dari South Centre (www.southcentre.org), yang berkantor di Jenewa. Diterjemahkan dari tulisan Martin Khor, Rio Plus 20 Summit issues hotly debated, diterbitkan dalam TWN Update on Sustainable Development Conference 2012 (Apr12/01) di www.twnside.org.sg

 
Next >