Menu Content/Inhalt
Home
WTO Mencapai Kesepakatan Kecil PDF Print E-mail
Tuesday, 01 July 2014

[Martin Khor-Jenewa] Konferensi Tingkat Menteri Kesembilan WTO ditutup di Bali secara sederhana namun dengan hasil yang tidak seimbang. Sementara negara-negara kaya berhasil menyelesaikan perjanjian fasilitasi perdagangan  (trade facilitation agreement) yang telah lama mereka inginkan,  kekuatiran negara-negara berkembang masih belum terjamin. Martin Khor menyimpulkan hasil pertemuan itu.

Konferensi Tingkat Menteri/KTM  WTO di Bali diakhiri dengan kesepakatan kecil, diteriakan oleh banyak orang untuk menghidupkan kembali WTO sebagai sebuah tempat yang paling memungkinkan bagi perundingan-perundingan perdagangan. Namun, hasilnya sangat sederhana dan juga tidak seimbang antara keuntungan dan kerugian.

KTM ke-9 WTO diselenggarakan dengan pintu tertutup, Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo menyelenggarakan pertemuan masalah permasalah dengan sejumlah kecil negara. Para peserta diberikan draf akhir hanya beberapa jam sebelum pertemuan pleno terakhir.  Sebagian minggu dihabiskan untuk isu-isu ‘ketahanan  pangan, dengan Direktur Jenderal berada di antara Amerika Serikat dan India.

 Dari antara negara-negara berkembang, India paling lantang menginginkan perubahan aturan-aturan WTO saat ini tentang subsidi-subsidi pertanian yang merintangi kemampuan pemerintah negara-negara berkembang untuk membeli dan menyimpan bahan baku pangan dari para petani.

Konferensi tersebut menyetujui bahwa solusi permanen meliputi perubahan terhadap aturan-aturan WTO akan memerlukan waktu, maka Konferensi Bali mendiskusikan sebuah tindakan sementara – sebuah ‘klausul perdamaian atau peace clause’ dimana kasus hukum WTO tidak akan diberlakukan bagi negara-negara yang menyelenggarakan program cadangan pangan publik.

Masalahnya adalah seberapa lama klausul perdamaian ini akan bertahan. India, didukung oleh banyak negara-negara berkembang ingin klausul perdamaian itu berlaku sampai solusi permanen dicapai. Amerika Serikat dan negara lain ingin klausul perdamaian tersebut berakhir dalam empat tahun.

Kesepakatan akhir adalah WTO akan merundingkan solusi permanen dalam waktu empat tahun dan negara-negara akan menahan diri untuk menjalankan hal ini hingga solusi ini ditemukan.

Jadi, dalam hal ‘ketahanan pangan’ negara-negara berkembang memenangkan pertempuran durasi, namun pada kenyataannya klausul perdamaian ini membatasi nilainya.

Pertama, ketahanan pangan hanya dapat diterapkan dalam perjanjian WTO tentang pertanian (AoA - agreement on agriculture); negara-negara masih dapat dituntut melalui perjanjian lain tentang perjanjian tentang subsidi.

Kedua, klausul perdamaian hanya dapat diterapkan pada ‘program yang sedang berjalan’, maka tidak tercakup negara-negara yang belum ada program dan mau mulai menjalankan.

Ketiga, terdapat syarat-syarat yang menyulitkan, termasuk negara perlu menyediakan banyak informasi dan menyampaikan pemberitahuan bahwa negara itu telah mencapai batas subsidi yang diperbolehkan, sehingga mungkin tidak berfaedah untuk menggunakan klausul perdamaian.

Apa yang lebih penting adalah kerja sungguh-sungguh untuk mencapai solusi permanen.

Pada isu pertanian lain, WTO gagal untuk memenuhi harapan tenggat waktu yang ditetapkan oleh KTM 2005 untuk menghapuskan subsidi ekspor pada tahun 2013.  Malah, keputusan KTM Bali yang lemah tentang persaingan ekpor menyesali kegagalan mencapai tenggat waktu dan berupaya untuk mempertahankan kemajuan.

Fasilitasi Perdagangan

Dengan dibereskannya isu pangan, Konferensi Bali dapat mengadopsi traktat fasiiltasi perdagangan yang mengharuskan semua negara untuk mempersingkat prosedur kepabean mereka dan memperbaharui teknologi serta infrastruktur sehingga barang-barang impor dapat diperiksa lebih jelas dan lebih mudah.

Kewajiban-kewajiban baru dapat lebih mudah dicapai negara-negara maju yang telah memiliki langkah-langkah serta teknologi, namun berat bagi negara-negara miskin yang belum memiliki kapasitas tersebut.

Perjanjian Fasilitasi perdagangan akan lebih banyak menguntungkan negara-negara jaringan pengekspor karena barang-barang mereka melalui pemeriksaan lebih cepat di negara-negara lain. Negara-negara berkembang mengemukakan kekuatiran, dapat diperkirakan bahwa jaringan negara-negara pengimpor menyaksikan impor mereka meningkat pesat ketimbang ekspor, efek yang merugikan bagi keseimbangan perdagangan mereka.

Pertemuan Bali juga menyetujui keputusan-keputusan untuk membantu negara-negara miskin dalam hal Perjanjian Akses Pasar, Ketentuan asal barang, Kapas dan Jasa. Namun, keputusan-keputusan tersebut tidak megikat sehingga hanya memberikan sedikit manfaat praktis. Keputusan-keputusan bagi negara-negara miskin ini harus dipandang sebagai titik awal ketimbang titik akhir dengan perundingan-perundingan selanjutnya bagi keputusan-keputusan yang lebih bermanfaat di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kesepakatan Bali kurang berimbang, karena traktat fasilitasi perdagangan diusung oleh negara-negara maju bersifat mengikat (negara-negara yang tidak memenuhi kewajiban mereka akan berhadapan dengan kasus hukum WTO), sementara,  keputusan-keputusan tentang isu-isu negara miskin dan subsidi-subsidi ekspor yang dikehendaki oleh negara-negara berkembang bersifat tidak mengikat, di sisi lain, ketahanan pangan hanya sebuah langkah sementara (klausul perdamaian) dengan hanya memperoleh nilai terbatas.


Martin Khor adalah Direktur Eksekutif South Centre (www.southcentre.int), lembaga pengkajian kebijakan antarpemerintah negara-negara berkembang, dan mantan Direktur The Third World Network. Tulisan ini dimuat dalam Third World Resurgence No. 281/282, Januari/Februari 2014, halaman 23.
 
< Prev   Next >