Menu Content/Inhalt
Home
Kesepakatan KTM WTO di Bali tentang Ketahanan Pangan- Langkah Awal Reformasi Aturan-aturan WTO? PDF Print E-mail
Monday, 21 July 2014

[Jacques Berthelot- Toulouse, Prancis] Hasil Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO (World Trade Organization) di Bali tidaklah memuaskan, meski ada kompromi tentang isu cadangan pangan publik, namun dapat menjadi langkah awal dalam mereformasi ketidakadilan aturan-aturan WTO di bidang perdagangan.

Isu-isu Pertanian dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO kesembilan (Desember, Bali 2013) pada hakekatnya memfokuskan pada perubahan aturan-aturan WTO saat ini tentang cadangan publik demi tujuan ketahanan pangan, dan yang kedua tentang persaingan ekspor. Kami akan tunjukan bahwa, meski tercapai hasil yang kurang memuaskan dalam hal aturan-aturan cadangan publik, namun demikian, merupakan langkah awal untuk mengubah sepenuhnya aturan-aturan dalam Perjanjian WTO tentang Pertanian (WTO Agreement on Agriculture - AoA) yang tidak adil bagi negara-negara berkembang, asalkan mereka mengubah pola pikir mereka untuk memakai sikap ofensif terhadap negara-negara maju dalam kelompok kerja yang akan melanjutkan isu ini dalam Komisi WTO untuk Pertanian. Untuk mewujudkannya, masyarakat sipil negara-negara Utara maupun Selatan harus meningkatkan dukungan nyata mereka untuk anggota WTO dari negara-negara berkembang.

Hasil Yang Tidak Memuaskan Namun Merupakan Sebuah Langkah Awal Untuk Mengubah Perjanjian WTO Tentang Pertanian.

India, bicara atas nama kelompok G33[1] mengusulkan pada pertemuan informal Sesi Khusus Komite WTO di bidang pertanian pada tanggal 14 November 2012 agar aturan-aturan tentang cadangan pangan publik untuk tujuan ketahanan pangan,[2] diangkat untuk menjadi keputusan formal oleh Konferensi Tingkat Menteri di Bali pada bulan Desember 2013.

India meminta perubahan kata terakhir dalam catatan kaki kelima dari paragrap 3 lampiran 2 dalam Perjanjian WTO tentang Pertanian, sebagai berikut: ‘akusisi cadangan  bahan pangan oleh anggota WTO dari negara-negara berkembang dengan tujuan mendukung produsen yang bersumber daya rendah atau berpendapatan rendah seharusnya tidak termasuk dalam AMS’.

AMS  (Aggregate Measurement of Support)  adalah Pengukuran Keseluruhan Dukungan atau ‘Kotak Jingga (amber box)’ dari dukungan terhadap pertanian dalam negeri yang dianggap sebagai pendistrosi perdagangan dan dikenakan pengurangan 20% dari tahun 1995 hingga 2000 untuk negara maju, dan 13,3% dari 1995 hingga 2004 untuk negara berkembang kecuali  negara-negara miskin yang tidak terikat pengurangan apapun karena negara-negara miskin hanya punya sedikit sekali cara untuk mensubsidi pertanian mereka, lebih-lebih karena  mewakili mayoritas penduduk mereka.

Lebih tepatnya, apa yang dianggap  sebagai subsidi yang mendistorsi perdagangan disini adalah perbedaan antara ‘harga akusisi dan harga referensi eksternal’ – rata-rata batas harga (harga FOB jika negara tersebut adalah negara eksportir dan harga CIF jika negara tersebut importir)[3] dari tahun 1986 hingga 1988, periode dasar untuk perhitungan – kalikan dengan kuantitas mungkin untung dari pembelian cadangan untuk ketahanan pangan yang kemudian didistribusikan dengan harga subsidi pada konsumen-konsumen miskin. India mengusulkan penghapusan ‘perbedaan antara harga akusisi dan harga referensi eksternal dicatat dalam AMS’.

Oleh karena draf modalitas yang telah direvisi, tertanggal 6 Desember 2008 telah mencapai kesepakatan dalam isu ini, termasuk disepakati oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, pengadopsian secara definitif pada Konferensi  Bali seharusnya menjadi formalitas saja. Namun, Amerika Serikat, diikuti oleh Uni Eropa dan negara-negara maju lainnya, belum siap untuk memberikan konsesi pada negara-negara berkembang terkait beberapa aturan Perjanjian WTO tentang Pertanian, khawatir bahwa konsesi tersebut akan membuka ruang mengugat semua aturan-aturan dan mengurangi ruang manufer mereka untuk mendesak pembukaan pasar domestik negara-negara berkembang untuk  ekspor produk barang dan jasa non-pertanian Amerika Serikat dan Uni Eropa. Inilah ambiguitas perundingan-perundingan dalam putaran WTO, dimana anggota-anggota WTO harus menyetujui seluruh isi naskah  – prinsip ‘Kesepakatan Tunggal’ dengan mengadopsi seluruh naskah melalui konsensus yang menyamarkan besarnya tekanan dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang – dimana setiap anggota mestinya kalah dalam satu isu dan diuntungkan dalam isu lain. Namun, nyatanya negara-negara maju selalu menjadi pemenang dan negara-negara berkembang hampir selalu menjadi yang kalah, terutama negara-negara miskin.

Namun Amerika Serikat dan Uni Eropa menyaksikan di hadapan mereka, Anand Sharma, Menteri perdagangan India, memperlihatkan kegigihan ekstrim dalam pernyataanya pada KTM di Bali: ‘Bagi India, Ketahanan pangan tidak bisa dinegosiasikan. Pemerintah dari seluruh negara-negara berkembang memiliki kewajiban dan komitmen moral mencapai ketahanan pangan dan mata pencaharian bagi ratusan juta rakyatnya yang miskin dan lapar. Pengadaan pangan dengan harga yang dapat ditentukan kerap kali menjadi satu-satunya metode untuk mendukung para petani dan membangun persediaan bagi ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Kebutuhan akan cadangan pangan publik untuk memastikan ketahanan pangan harus dihormati.[4]  Kegigihan ini didorong oleh beberapa faktor; implementasi Undang-Undang Ketahanan Pangan Nasional sejak 12 September 2013 yang meluas hingga 820 juta rakyat India disubsidi untuk bantuan pangan sebesar 60 kg beras atau gandum pertahun; besarnya tekanan politik karena pemilihan legilastif pada bulan Mei 2014; dan mobilisasi besar-besaran masyarakat sipil di India dan kehadiran masyarakat sipil Internasional di Bali, baik di dalam maupun diluar gedung konferensi.

Namun, karena sikap tegas India pada Konferensi Bali hanya didukung oleh suara negara-negara berkembang, sikap ini jarang mendapat peliputan dan peliputannya bernada lunak. Sharma akhirnya menyerah pada tekanan-tekanan bertubi-tubi dari negara maju - delegasi agribisnis AS yang kuat melobi Perwakilan Dagang AS Michael Froman – menerima konsesi-konsesi dalam  naskah draf akhir Perjanjian tersebut, yang beberapa poinnya tetap ambigu, termasuk poin-poin berikut :

Akankah ‘klausul perdamaian atau peace clause’ – masa sepanjang negara-negara anggota WTO berjanji tidak menuntut dalam WTO terhadap subsidi-subsidi terkait dengan subsidi pengadaan komoditi pangan publik di negara-negara berkembang di harga yang diatur lebih tinggi daripada harga dalam negeri –hanya berlangsung selama empat tahun? Interpretasi tersebut dominan di kalangan media namun juga banyak aktivis masyarakat sipil mengusulkan pembubaran WTO, atau setidaknya mengeluarkan bidang pertanian dari kewenangan WTO. Namun interpretasi ini dibantah oleh India dan delegasi-delegasi negara lain termasuk Prancis.

Memang, Naskah yang diadopsi di Bali menyatakan :‘negara-negara anggota setuju untuk meletakan sebuah mekanisme sementara seperti dikemukan di bawah ini, dan merundingkan sebuah perjanjian agar tercapai sebuah solusi permanen untuk diadopsi pada Konferensi Menteri Ke-11. Untuk sementara, sampai ditemukan solusi permanen.’ Jika benar tujuannya adalah membatasi masa sementara hingga empat tahun, frase terakhir semestinya di baca, ‘untuk sementara, paling lama empat tahun’. Jika belum tercapai sebuah solusi permanen sebelum Konferensi Tingkat Menteri  2017 – konferensi digelar tiap dua tahun – periode masa sementara akan berlanjut.

Anand Sharma menyatakan saat menggelar jumpa pers; ‘Bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, namun guru bahasa Inggris saya bagus dan dia pernah berkata bahwa ‘untuk sementara’ bukan berarti terbatas, melainkan, hal yang baru akan berakhir sampai ditemukan solusi permanen’. Maka, empat tahun sebelum Konferensi Tingkat Menteri ke-11 harus dipahami sebagai periode dimana kelompok kerja yang dibentuk dalam Komite WTO untuk Pertanian akan mengupayakan solusi yang memuaskan bagi kelompok G33 dan terutama India. Namun, diragukan keberhasilannya, hanya empat tahun, tanpa secara radikal mengugat aturan-aturan utama Perjanjian WTO tentang Pertanian, termasuk definisi beberapa jenis subsidi berdasarkan perkiraan tingkat distrorsi terhadap perdagangan.

‘Klausul perdamaian’ hanya akan berlaku bagi program-program cadangan publik untuk tujuan ketahanan pangan yang sudah berjalan pada tanggal Keputusan ‘Klausul Perdamaian tersebut’, negara-negara berkembang yang saat ini tidak menjalankannya, tidak akan dapat mengimplementasikannya hingga saat ‘solusi permanen ditemukan. Dan negara yang menjalankan setengahnya, seperti India, tidak dapat memperluas ke produk lain, selain  produk pertanian ‘primer’yang menjadi bahan baku utama makanan tradisional populasinya.

Bagi kelompok masyarakat sipil India, termasuk Right to Food Campaign, naskah ‘klausul perdamaian’ yang tidak mencantumkan kacang-kacangan dan minyak sayur bisa diperdebatkan, karena tidak didefinisikan konsep ‘bahan baku utama’ , dan kacang-kacangan (seperti buncis dan miju-miju) jelaslah bahan baku untuk pelengkap sereal yang menjadi diet harian orang miskin. Akan tetapi, benar bahwa produk-produk ini tidak termasuk penyediaan cadangan publik di India, kecuali di sejumlah kecil negara bagian seperti Chhattisgarh.

Fakta bahwa Konferensi Bali mensyaratkan data statistik yang terperinci selama tiga tahun terakhir atas tiap program-program cadangan publik untuk tujuan ketahanan pangan, menjadi ancaman bagi kemungkinan perluasan atas produk yang memenuhi syarat menurut cakupan Klausul Perdamaian.

Jika tidak ada syarat statistik selama tiga tahun terakhir, naskah tidak menyatakan secara tegas ‘program yang telah diimplementasikan’, maka negara dapat memperpanjang program tersebut untuk semua ketetapan, termasuk untuk masa mendatang, Undang-Undang Ketahanan Pangan nasional - adalah program yang telah ada pada tanggal Keputusan tersebut – dimana dalam bab 13, menghantarkan: (2)Tanpa mengabaikan apapun yang tercantum dalam aturan ini, Pemerintah negara boleh melanjutkan dengan atau merumuskan rencana atau skema pangan atau nutrisi yang memberi manfaat lebih tinggi daripada manfaat yang diberikan menurut aturan ini, dari sumber daya sendiri.'

 

Kendala lain:’ tiap negara berkembang anggota WTO  yang meminta cakupan program-program dalam paragrap 2 harus memastikan bahwa pembelian cadangan dalam program tersebut tidak mendistorsi perdagangan atau berdampak buruk bagi ketahanan pangan negara-negara anggota lain. ‘Terutama karena Pakistan melobi permintaan G33, mengatakan bahwa India menjual cadangan beras publiknya, melampaui persaingan ekspornya sendiri, klaim yang sangat diragukan. [5]

 

Akhirnya, jika perjanjian kompetisi ekspor yang diadopsi di Bali tidak mengubah hal apapun terkait dengan pernyataan yang telah dibuat pada Konferensi Tingkat Menteri Hongkong tahun 2005, layak untuk diingat bahwa Badan Banding WTO mengecam ekspor produk susu Canada pada tahun 2001 dan 2002, ekspor kapas AS pada tahun 2005 dan ekspor gula Uni Eropa pada tahun 2005 dengan dasar bahwa subsidi-subsidi dalam negeri mereka memiliki dampak pembuangan (dumping) sekaligus tegas-tegas merupakan subsidi – subsidi ekspor.

 

Beberapa kutipan dari Keputusan Badan Banding WTO ini :

‘Pembedaan antara bidang dukungan dalam negeri dan bidang subsidi ekspor dalam Perjanjian WTO tentang pertanian juga akan terkikis apabila satu anggota WTO diberikan hak menggunakan dukungan dalam negeri, tanpa batas untuk menyediakan dukungan ekspor produk-produk pertanian…apabila dukungan dalam negeri boleh digunakan tanpa batas untuk menyediakan dukungan ekspor, akan melemahkan keuntungan  yang bisa diperbanyak melalui komitmen-komitmen anggota WTO untuk dukungan ekspor.’[6]

 

Pasal 9.1(c) menyampaikan kemungkinan ini dengan mengangkat, beberapa keadaan, tindakan pemerintah terhadap pasar dalam negeri dalam ruang lingkup disiplin bidang“subsidi-subsidi ekspor” dalam pasal 3.3.’[7]

 

‘Memperkuat  temuan Pleno, dalam Paragrap 7.1416 dan pada bagian 8.1 (g) (i) dari Laporan Panel, bahwa efek dari pembayaran-pembayaran program pinjaman pemasaran, Pembayaran tahap 2, Pembayaran asistensi kerugian pasar, dan pembayaran tak sesuai peredaran (subsidi-subsidi penyatuan harga) merupakan tekanan signifikan terhadap harga dalam pengertian pasal  6.3(c) Perjanjian Subsidi dan Tindakan Pengimbang (SCM-Subsidies and Countervailing Measures Agreement).'[8]

 

‘Efek dari Perintah Penyatuan harga langkah-langkah subsidi Amerika Serikat - pembayaran program pinjam pemasaran, pemasaran pembayaran pemasaran pengguna (tahap 2), pembayaran MLA dan Pembayaran CCP, merupakan tekanan harga yang besar di pasar dunia yang sama, dalam pengertian pasal 6.3(c) Perjanjian Subsidi dan Tindakan Pengimbang (SCM), sangat merugikan bagi kepentingan Brazil dalam arti Pasal 5(c) Perjanjian Subsidi dan Tindakan Pengimbang.’ [9]

 

Memperkuat  temuan Pleno, dalam  paragrap ke 7.334 dari Laporan Pleno, bahwa produksi gula C menerima “pembayaran terhadap ekspor didanai oleh tindakan pemerintah”, dalam arti Pasal  9.1(c) perjanjian WTO tentang Pertanian, dalam bentuk transfer sumberdaya keuangan melalui subsidi silang hasil dari berjalannya rejim masyarakat gula Eropa.[10]

 

Namun, apabila kejadiaan-kejadian ini tidak digunakan oleh negara berkembang, mereka dapat melakukannya setelah konferensi Bali.

 

Perundingan-perundingan akan dimulai, memberikan tantangan bagi aturan-aturan yang tidak adil dalam Perjanjian WTO untuk Pertanian

Meski dengan seluruh keterbatasan dan kendala, Keputusan Konferensi Bali tentang cadangan publik merupakan sebuah langkah awal :

Negara-negara berkembang telah menginjakan kaki di pintu aturan Perjanjian WTO tentang pertanian yang kini, pasca program Bali harus sepenuhnya dibuka agar dapat disusun ulang. Every cloud has a silver lining (setiap situasi sulit selalu ada hal positifnya) karena perjanjian ini sangat ambigu dan tidak lengkap dalam hal cadangan ketahanan pangan sehingga akan dibentuk kelompok kerja dalam Komite WTO untuk Pertanian untuk mencari solusi bagi permintaan kelompok G33.

 

Tidak diragukan lagi Amerika Serikat dan Uni Eropa akan menempatkan banyak rintangan dalam kelompok kerja agar tidak membahayakan aturan lain dalam Perjanjian WTO untuk pertanian karena dua sekutu ini telah melakukan ‘main mata’ selama putaran Uruguay yang tidak adil bagi negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang kini harus mendesak Amerika Serikat dan Uni Eropa; yang memiliki segala kemungkinan kalah karena sangat mudah untuk menunjukan bahwa mereka tidak mematuhi sejumlah besar aturan-aturan WTO dan ini akan memicu negara-negara berkembang, dimulai dari India untuk menuntut mereka di WTO sehingga memaksa mereka untuk menyusun ulang aturan-aturan tentang kedaulatan pangan ini.

 

Seluruh kekuatan masyarakat sipil termasuk mereka yang telah mengkampanyekan WTO keluar dari pertanian atau untuk membubarkan WTO, sekarang menjadi lebih realistik dengan bergabung pada dengan kelompok-kelompok yang berjuang dalam WTO untuk mengubah aturan-aturan dan arah kedaulatan pangan, terutama dalam jaringan Our World is not For Sale.

Aturan pertama yang diubah adalah terkait dengan pengaturan harga. Paragrap 9 dalam lampiran 3 Perjanjian WTO tentang Pertanian menyatakan, harga tetap referensi eksternal harus didasarkan pada harga tahun 1986-1988, dimana, harga gandum dan beras dunia sangat rendah pada saat itu.   Dua jenis pangan tersebut dicakup dalam program pangan India. Harga pada tahun 1986-1988 sangat rendah karena dumping (pembuangan) besar-besaran beras dan gandum Amerika serta Gandum Eropa, dengan tingkatan dumping sebesar 137%  untuk beras dan 89% untuk gandum di Amerika,  dan Uni Eropa membuang 134% gandum. Amerika serikat adalah penentu harga gandum dunia dan AS sangat mempengaruhi harga beras global, dan karena pada masa itu AS dan Uni Eropa menyuplai 53,2 % ekspor gandum global.  Karena itu, jika nilai selisih antara pembayaran harga yang telah ditentukan dengan harga impor CIF 1986-1988 yang diterima petani kecil di India dianggap sebagai subsidi yang mendistorsi perdagangan,  secara ekonomi absurd dan secara politik tidak dapat dibenarkan.  Lebih lanjut, rendahnya harga beras dan gandum dunia dalam dolar pada masa itu juga karena di banyak tempat depresiasi dolar mencapai 23% sejak Desember 1985 hingga Desember 1988, 30% dari nilai itu adalah nilai tukar yang berlaku untuk ekspor beras AS.

 

Negara juga dapat mengubah paragrap 4 pasal 18 dalam Perjanjian WTO untuk Pertanian- ‘Negara-negara anggota boleh memberikan petimbangan yang sepantasnya terhadap Pengaruh nilai inflasi yang terlalu tinggi Terhadap Kemampuan tiap negara untuk mematuhi komitmen dukungan dalam negerinya, Dengan menghapuskan’terlalu tinggi’ seperti yang diusulkan oleh ahli perdagangan terkemuka India Anwarul Huda dan Ashok Gulati. Oleh karena rata-rata inflasi India selama 25 tahun terakhir sebesar 8%, pembaharuan batas harga 1986-1988 dengan dasar tingkat inflasi ini akan menaikan harga ke tingkat yang lebih besar dari 94% dari dukungan harga beras dan 74% dari dukungan harga gandum di tahun 2012-2013, sehingga nilai total dukungan (AMS-Aggregate Measurement of Support) yang sangat negatif ini tidak akan membahayakan implementasi Undang-Undang Ketahanan Pangan India yang Baru.[11]

 

Namun, lebih dari ini adalah dengan mempertanyakan konsep mendasar mengenai harga yang ditentukan (administered price) yang tidak didefinisikan  dalam perjanjian-perjanjian WTO dan diterapkan dengan cara yang berlawanan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di negara berkembang pengaturan harga adalah tetap di atas harga pasar untuk memastikan harga yang menguntungkan petani kecil, terutama setelah panen dan mewajibkan pedagang-pedagang swasta membayar harga pasar yang lebih tinggi. Sedangkan di negara maju penentuan harga adalah harga minumum tetap dibawah harga pasar untuk mengurangi tingkat harga yang lebih tinggi.

(catatan editor: Harga dari produsen di negara Barat lebih tinggi dari harga pasar. Sehingga subsidi pemerintah digunakan supaya produk pertanian harganya sama dengan harga pasar).

Namun, disinilah letak perbedaan mendasar – pengaturan harga terendah diterima oleh para petani Barat hanya karena mereka diimbangi oleh subsidi-subsidi dalam negeri. Diperkirakan berbagai macam subsidi diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, decouple subsidy dan couple subsidy dalam berbagai bentuk misalnya subsidi Amerika serikat untuk tunjangan pinjaman pemasaran, pembayaran countercyclical, dan subsidi-subsidi asuransi.[12] Di Negara maju pengaturan harga selalu memicu subsidi, terlepas dari penggunaan cara lain untuk  memberikan subsidi: pajak impor, pembatasan dan subsidi ekspor, penyisihan lahan, kuota produksi dan lain-lain . Memang rancangan Undang-Undang Lahan Pertanian  AS dan reformasi Kebijakan Pertanian Umum Eropa (Common Agricultural Policy (CAP) sejak tahun 1990 an telah mencapai penurunan oleh langkah pengaturan harga mereka untuk meningkatkan daya saing dalam dan luar negeri mereka.  – lebih banyak mengekspor dan mengurangi impor – melalui penggantian besar-besaran subsidi yang dianggap tidak mendistorsi perdagangan dalam kotak Biru dan Hijau.[13]

 

Perbandingan berimbang antara pengaturan harga Amerika Serikat (Uni Eropa) dan India harus dibuat dengan cara menginternalisasikan subsidi-subsidi ke dalam pengaturan harga rendah AS. Itulah yang telah dilakukan OECD dalam sebuah laporan tahun 2011 dimana konsep harga dalam negeri didefinisikan sebaga ‘harga produsen ditambah pembayaran-pembayaran terkait dengan produksi dari komoditas tertentu.[14] Sebuah konsep yang kita usulkan untuk mendefinisikan sebagai ‘harga komprehensif pertanian dalam negeri. Betapapun menariknya pendekatan ini, masih terlalu terbatas dan bias karena pendekatan ini tidak meperhitungkan subsidi decoupled yang telah menggantikan lebih dan lebih banyak subsidi coupled sejak 1998 di Amerika Serikat dan tahun 2005 di Uni Eropa.

 

Demikian pula, sebuah laporan terbit bulan oktober 2013 oleh Institute Penelitian Pertanian dan Pangan (FAPRI-Food and Agricultural Policy Research Institute) sebuah lembaga pusat penelitian milik pemerintah AS mengusulkan penerbitan dua rancangan undang-undang pertanian (Farm Bills) diadopsi pada tahun 2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat menyampaikan tabel perkiraan rata-rata pendapatan tanaman dalam dolar per acre  untuk beberapa biji-bijian selama periode 2014-2018.[15] Dalam tabel serangkaian bantuan ditambahkan pada penjualan pasar, yang dibagi dengan hasil per acre, memberikan harga komprehensif per tanaman, meski FAPRI tidak menggunakan konsep ini, melainkan konsep ‘pendapatan per acre.  Dan FAPRI memperkirakan bahwa akan meningkat 9% untuk beras dan 6,6% untuk gandum sepanjang periode 2014-2018, dibandingkan dengan harga yang diramalkan jika rancangan Undang-Undang saat ini tidak diubah.

 

Kombinasi tingginya tingkat dumping gandum AS dan Uni Eropa dan dumping  beras AS pada tahun 1986 – 1988 dengan depresiasi dolar yang besar pada periode itu, membenarkan pembaharuan harga CIF India 1986-1988 (dan negara-negara berkembang lainnya) dengan mengalikannya dengan tingkat dumping AS dan Uni Eropa yang lagi-lagi akan menaikan pembaharuan harga CIF diatas harga dukungan terkecil India untuk beras dan gandum pada tahun 2012-2013, maka hasil negatif AMS (total seluruh dukungan) tidak akan mencegah India menerapkan Undang-Undang Ketahanan Pangannya.

 

Pelanggaran aturan-aturan Perjanjian WTO tentang Pertanian oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa

 

Melampaui penyesuaian – penyesuaian yang diperlukan bagi aturan-aturan Perjanjian WTO tentang  Pertanian mengenai pengadaan cadangan pangan publik ketahanan pangan, negara-negara berkembang yang paling penting harus menggabungkan semua kekuatan, dalam kelompok kerja tentang isu tersebut, untuk mengadukan sejumlah besar pelanggaran aturan-aturan AoA oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tanpa mengarah kepada terlalu banyak rincian, mari kita memperhitungkan hal-hal yang utama : 

 

1.    Pembayaran tetap langsung Amerika diperintah oleh Badan Banding WTO, karena bukan pembayaran decouple, maka seharusnya bukan di Kotak Hijau, jelaslah bahwa Uni Eropa diduga memisahkan  pembayaran – terutama skema pembayaran tunggal (Single Payment Scheme -SPS) – yang mencapai 37.7 Milyar Euro pada tahun 2012, akan lebih mudah diatur bukan dalam Kotak Hijau, karena akan menjadi kasus sejak 2014 dan seterusnya bagi skema pembayaran dasar (BPS Basic Payment Scheme) yang baru dan meski kedua Racangan undang – undang Lahan pertanian dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun senat telah menghilangkan pembayaran tetap secara langsung, Dewan Perwakilan Rakyat mempertahankan pembayaran langsung terhadap kapas pada tahun 2014 dan 2015.

2.    Bertentangan dengan Pasal 6.2 ketetapan tentang subsidi-subsidi input bagi negar-negara maju dalam perjanjian WTO tentang Pertanian, Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak menotifikasi dalam total AMS,  sejumlah besar pembayaran langsung mereka untuk pakan  ternak – yang mencapai 13.7 milyar Euro pada tahun 2009-2010 dalam UE 27 negara. Meski sejauh ini subsidi input utama mereka yang telah tercakup  dalam AMS bagi seluruh produk-produk hewani mereka (daging, produk susu dan telur) terutama di Uni Eropa dimana subsidi ini, menurut dugaan disembunyikan dalam pengabungan SPS (sanitary and phitosanitary).

3.    Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak memberitahukan dalam AMS mereka sejumlah besar subsidi input untuk sereal dan minyak sayur yang diproses menjadi bahan bakar nabati, etanol dan biodiesel, pertama tegas-tegas sebuah produk pertanian dan kedua dengan destinasi produk pertanian (lampiran 3 paragrap 7 dari Perjanjian WTO untuk Perdagangan).[16]

4.    Kita telah melihat bahwa Badan Banding WTO telah memutuskan empat kali bahwa subsidi domestik untuk produk-produk pertanian yang diekspor harus dianggap sebagai subsidi ekspor, sehingga hampir semua ekspor Uni Eropa bisa dituntut di WTO dengan alasan dumping.

5.    Naskah rancangan WTO tentang modalitas pertanian tertanggal 6 Desember 2008 yang didasari untuk menyelesaikan perundingan-perundingan pertanian pada putaran Doha, menyatakan bahwa dukungan pada produk spesifik de-minimis yang diperbolehkan kurang dari[17] 5% dari nilai total produksi negara-negara maju (10 % bagi negara-negara berkembang). Ketika nyatanya Bab 6.4 Perjanjian WTO tentang Pertanian menyatakan bahwa hanya 5% (10%) nilai produksi dari tiap produk memiliki AMS. ‘Penipuan’ ini berdampak luas pada tingkat keseluruhan dukungan dalam negeri yang mendistorsi perdagangan (OTDS - overall trade-distorting domestic support ) pada periode dasar 1995-2000 untuk komitmen pengurangan dukungan dalam negeri selama periode pelaksanaan Putaran Doha. OTDS adalah indikator baru dari seluruh dukungan domestik yang mendistorsi perdagangan ditetapkan oleh WTO pada bulan Juli 2004 sebagai jumlah dari total batas akhir AMS di akhir 2000, de-minims rata-rata produk tertentu, rata-rata produk non tertentu , dan kotak biru di periode yang sama 1995-2000.

6.    Sejak tahun 2008, Amerika Serikat setiap tahun mengelabui dalam pemberitahuan dukungan harga pasar terhadap produk-produk dari susu telah menurun 2,1 Milyar dolar (atau 42%) dari tingkat yang dilaporkan tahun lalu, setelah dalam rancangan Undang-undang Pertanian (Farm Bill) 2008 tidak akan memberitahukan lagi AMS produk dari susu ini dengan dasar keseluruhan nilai produksi susu tapi hanya dasar produksi bubuk susu, mentega dan keju chedar. Perubahan ini tidak diperbolehkan oleh Lampiran 3 Paragrap 5 Perjanjian AoA ‘perhitungan AMS seperti digambarkan dibawah ini untuk periode dasar merupakan tingkat dasar bagi implementasi komitmen pengurangan dukungan domestik.

 

Kesimpulan

 

Sebagai kesimpulan, meski terbatas, Keputusan Konferensi Bali tentang cadangan ketahanan pangan melapangkan jalan bagi perbaikan perjanjian AoA di WTO, namun, agar ini terwujud, penting bahwa masyarakat sipil negara-negara selatan dan utara mengabungkan kekuatan dalam masalah yang penting ini.

 

Pastinya, akan sulit bagi Via Campasena kordinasi Eropa dan anggotanya seperti Confedration Paysanne di Prancis untuk berpartisipasi secara langsung dalam pertarungan ini, karena kritikan non-compliance tentang pembayaran langsung yang masif dari Uni Eropa dengan aturan-aturan AoA dan aturan Badan Banding WTO jelaslah bukan situasi yang menyenangkan bagi petani-petani anggotanya. Berhadapan dengan situasi runtuhnya mata pencaharian mereka, para petani Uni Eropa mungkin akan bereaksi keras dengan meminta otoritas Uni Eropa membangun kembali pada harga yang amat menguntungkan, kedaulatan pangan, seperti yang terjadi sampai tahun 1992.  Namun, hal itu akan meningkatkan proteksi impor dan  secara radikal mengubah Perjanjian WTO tentang Pertanian, kembali pada situasi yang biasa dilakukan sebelum WTO, dimana sektor pertanian diuntungkan dari pengecualian terhadap aturan-aturan GATT tanpa ada kendala terkait tingkat-tingkat dan jenis proteksi impor, Uni Eropa telah menggunakan  variabel pajak besar-besarn dan kuota Impor AS. Namun kali ini, pengecualian yang memungkinkan penggunaan subsidi ekspor tanpa batas harus dihapuskan secara keseluruhan.

 

Jacques Berthelot seorang aktifis masyarakat sipil berada di Toulouse,Prancis. Ia seorang ekonom bidang pertanian dan mantan pengajar di Ecole Nationale Superieure Agronomique De Toulouse (ENSAT), dan seorang matan ketua sidang Jean Monnet di Integrasi Ekonomi Eropa di National Polytechnic Institute of Toulouse. Makalah ini adalah versi revisi  dari sebuah artikel yang sebelumnya terbit di South-North Development Monitor (SUNS, No. 7718, 16 Desember 2013).

 

Artikel ini dimuat dalam Third World Resurgence No. 281/282, Januari/Februari 2014, halaman  39-43. Untuk tulisan dalam bahasa Inggris bisa mengunjungi situs www.twn.my.

 

Diperbolehkan mengutip artikel di atas dengan menyebutkan sumbernya.

 



[1] sebuah kelompok yang terdiri dari 46 negara berkembang dibentuk sesaat sebelum Konferensi Tingkat Menteri WTO di Cancun, pada bulan September 2003 dan memprioritaskan perlindungan pasar pertanian dalam negeri mereka -

[2] telah dicantumkan dalam draf modalitas yang telah direvisi tertanggal 6 Desember 2008,

[3]  Harga barang hanya ke atas kapal angkut(FOB – Free on Board) dari barang-barang ekspor yang akan dimuat dalam kapal, siap berangkat; Harga biaya + Asuransi + Ongkos pengangkutan (CIF (cost+insurance+freight) barang-barang impor masih di kapal sebelum membayar biaya pelabuhan dan pajak impor.

[4] http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/stat_e/ind.pdf

[5] 'Pakistan is shooting itself in the foot when it follows suit the developed countries' fight against the G-33 proposal' and 'Indian food security stocks of rice and wheat do not distort trade', Solidarit, 22 November 2013, http://www.solidarite.asso.fr/Papers-2013?debut_documents_joints=10#pagination_documents_joints

[6] Paragrap 91, Dairy products of Canada, WT/DS113/AB/RW, 3 Desember 2001

[7] Paragraph 148, Dairy products of Canada, WT/DS103/AB/RW2, 20 Desember 2002

[8] US cotton case, WT/DS267/AB/R, 3 Maret 2005

[9] US cotton case, paragrap 8.1(g)(i) dari laporan pleno WT/DS267/R, 8 September 2004

[10] EU sugar case, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R, 28 April 2005

[11] 'Updating the Indian CIF prices of 1986-88 is fully justified', http://www.solidarite.asso.fr/Papers-2013#pagination_documents_joints

[12] Subsidi ‘couples’ jika subsidi itu terkait dengan produksi atau tingkat harga dan untuk hal yang berlawanan, subsidi itu ‘decouples

[13] ‘Kotak Biru ' sama dengan Pembayaran Tetap secara langsung per hektar milik Uni Eropa (sereal dan minyak sayur) kepala sapi (daging sapi dan daging lembu), atau liter susu diputuskan oleh reformasi CAP tahun 1992, 1999 dan 2004 menutupi repreduksi penjaminan harga (‘intervensi), namun para petani hanya menerimanya apabila mereka memproduksi produk yang sama. ‘Kotak Hijau’ meluputi dua jenis subsidi yang diduga tidak mendistorsi perdagangan; 1) bantuan-barang dalam Kotak Hijau Tradisional hingga layanan pertanian umun yang secara kolektif mengungkan petani : infrastruktur pertanian, sekolah, penelitian, lingkungan-pertanian, bencana, peringatan phitosanitasi dll ; 2) Kotak hijau memisahkan bantuan pendapatan dilaksanakan di AS sejak 199 dan di Uni Eropa sejak 2005  dimana para petani terus menerima jumlah rata-rata  pembayaran langsung Kotak Biru diterima pada tahun 2000-202 tanpa kewajiban untuk menghasilkan sesuatu atau diperbolehkan untuk memproduksi produk-produk lain selain produk yang mendapat keuntungan dari pembayaran Kotak Biru.

[14] .Jean-Pierre Butault, 'Evolution of Agricultural Support in Real Terms in OECD Countries and Emerging Economies', OECD, 2011, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download5kgkdgf25x20.pdf?expires

=1385386110&id=id& accname=guest&checksum= 476FE82E1A92E7409C7AAE4E85F48958

[15]http://www.fapri.missouri.edu/outreach/publications/2013/FAPRI_MU_Report_06

[16] Jacques Berthelot, Rguler les prix agricoles, L'Harmattan, 2013

[17]  Ketika perhitungan AMS dari produk lebih rendah dari 5% dari nilai produksinya di negara-negara maju (10% di negara-negara berkembang),  produk tersebut dianggap tanpa AMS produk tertentu karena lebih rendah dari tingkat de-minimis. Dan ketika AMS non produk tertentu (misalnya pinjaman atau bunga ) lebih rendah dari 5% dari keseluruhan nilai produksi pertanian (10% di negara berkembang), tidak dihitung dalam total AMS. Namun baik jumlah minimal produk tertentu dan bukan produk tertentu diperhitungkan dalam jumlah dukungan domestik yang mendistorsi perdagangan (OTDS).

 

 
< Prev   Next >