WTO membahas subsidi perikanan
Sunday, 20 February 2011

[Kanaga Raja-Jenewa] kelompok perundingan dalam WTO (World Trade Organization) yang merundingkan rules, mendiskusikan beberapa usulan tentang subsidi perikanan termasuk tiga usulan tentang perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang pada pertemuan informal tanggal 7-9 Februari 2011.

Di awal sesi yang berlangsung selama tiga hari ini, Jepang memperkenalkan usulan baru untuk mendisiplinkan subsidi perikanan. Namun, usulan Jepang dikritik oleh beberapa negara karena usulan ini berambisi rendah.

Menurut usulan Jepang (TN/RL/GEN/171), hal yang paling pokok dan mendasar bagi perundingan yang masih tertunda adalah memutuskan jenis subsidi-subsidi perikanan yang dilarang yang menyebabkan kelebihan kapasitas dan kelebihan penangkapan ikan.

Dokumen Usulan tertulis dari Jepang memuat larangan subsidi-subsidi tertentu di bidang industri perikanan, pengecualian umum serta skema perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang.

Dalam usulannya Jepang mengutarakan ketidakyakinannya bahwa subsidi menyeluruh dan tanpa syarat bagi industri perikanan merupakan hal yang sesuai dengan tujuan konservasi dan penggunaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Jepang mengatakan bahwa usulannya terutama untuk mempertimbangkan pengecualian umum serta larangan atas subsidi-subsidi berikut: konstruksi dan perbaikan kapal, perpindahan kapal, biaya operasi tertentu, dan pengalihan hak akses penangkapan.

Namun Jepang bertahan pada posisi subsidi infrastruktur, dukungan pendapatan, dan mencoret apa yang disebut sebagai aturan tangkap-semua” karena tidak ada alasan untuk pelarangan karena baik infrastruktur maupun dukungan pendapat tidak terkait dengan kelebihan kapastias serta kelebihan penangkapan dan justru sebaliknya menurunkan kelebihan penangkapan.  

Jepang mengatakan tidak mendukung “aturan tangkap-semua” karena 1) amat sulit untuk sebelumnya menetapkan larangan-larangan tertentu 2) larangan bisa meluas, meliputi setiap aktivitas yang tidak hati-hati dan menangkap spesies-spesies ikan langka; dan (3) bisa mengakibatkan pelarangan subsidi-subsidi yang diperlukan bagi pemulihan persediaan ikan langka tersebut.

Menurut Pejabat WTO, Jepang mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan mendesaknya Putaran Doha dan karenanya Jepang menyampaikan usulan tertulis untuk membantu ketua Sidang membuat teks baru.  

Usulan Jepang menekankan tiga poin : subsidi-subsidi yang dilarang harus terbatas pada hal-hal yang benar-benar mengakibatkan kelebihan kapasitas serta kelebihan penangkapan; sistem manajemen perikanan merupakan hal terpenting bagi keberlangsungan jangka panjang sumber daya perikanan; dan bahwa perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang harus berada dalam semangat tanggung jawab bersama.  

Menurut pejabat WTO, usulan itu mendapat dukungan dari Taipei Cina dan Korea.  

Taipei Cina mengatakan bahwa infrastruktur dan dukungan pendapatan tidak harus ditertibkan, sementara Korea memandang banyak kesamaan pendapat dengan Jepang dan mengatakan bahwa proposal tersebut menjadi kontribusi positif bagi perundingan.

Sebaliknya, Selandia Baru mengatakan bahwa proposal dengan ambisi rendah tersebut tidak sesuai dengan mandat kelompok dan saat ini proposal tersebut menjadi terlalu rumit untuk diterapkan. Selanjutnya dikatakan bahwa fokus kerja WTO di wilayah perikanan harusnya menertibkan subsidi bukan manajemen perikanan.  

Meksiko menyetujui pandangan Selandia Baru, mengatakan tidak sependapat dengan Jepang untuk mengecualikan penertiban perikanan skala kecil dari negara-negara maju. Argentina juga mendukung pernyataan Selandia baru sementara Australia menyatakan kecewa dengan usulan Jepang yang menurutnya merupakan sebuah langkah mundur.  

Amerika Serikat juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap usulan Jepang dan menyebutnya bagai keju swis yang berlubang untuk meloloskan pengecualian. Amerika Serikat menyebutkan Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) tentang penurunan tingkat perikanan dunia sehingga perlu langkah drastis.

Menurut pejabat WTO, Amerika Serikat selanjutnya mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengerti mengapa Jepang mengusulkan pengecualian secara umum bagi industri skala kecil dan menekankan bahwa WTO bukanlah organisasi manajemen perikanan.

Kanada mengatakan Usulan tersebut membuka celah yang terlalu besar untuk meloloskan subsidi-subsidi lain.  

Menurut pejabat WTO, Cina mempertanyakan arah usulan Jepang karena menurut Cina usulan tersebut secara substansial telah menurunkan ambisi teks ketua sidang tentang subsidi perikanan di tahun 2007.

India menyampaikan keberatan karena menurutnya usulan Jepang mengikis penertiban-penertiban serta perlakuan khusus dan berbeda.

Brasil mengatakan usulan tersebut terlihat sebagai pengecualian bagi peserta baru dalam penangkapan ikan di laut luas, dan akan sulit menerima bahwa dalam usulan tersebut hanya memperbolehkan pembelian kapal bekas.

Pada tanggal 8 Februari, Kanada menyerahkan usulan yang telah direvisi (TN/RL/GEN/156/Rev. 1) tentang penetapan jumlah minimal industri perikanan yang akan dikecualikan dari penertiban penertiban.

Pada tahun 2008, Kanada mengusulkan tambahan untuk sebuah aturan-aturan baru (TN/RL/GEN/156) pada Bab II tentang usulan ketua sidang dalam lampiran VIII tentang Subsidi-subsidi serta tindakan-tindakan timbal balik (TN/RL/W/213). Usulan Kanada tersebut akan menambah aturan-aturan dalam lampiran industri perikanan dan memungkinkan para anggota untuk memberikan dukungan dalam jumlah tertentu (X%, untuk dirundingkan) bagi aktivitas-aktivitas penangkapan dalam perairan yang menjadi yuridiksi negara-negara anggota, asalkan nilai program-program tersebut tidak melebihi persentase yang ditentukan untuk nilai membawa panen ikan ke darat di perairan ini.

Menurut Kanada, agar lebih menyuarakan kebutuhan pembangunan Kanada mengusulkan untuk menyertakan sebuah komponen baru bagi negara-negara berkembang senilai kurang dari 0,5% dari perikanan global.

Kanada mengusulkan bahwa negara-negara berkembang akan mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pengecualian minimal yang tersedia bagi negara-negara maju dan skala penangkapan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang, yang mencerminkan kepentingan uniknya pertumbuhan (X% + Y%) tidak akan mengecualikan subsidi kecil.

Misalnya, menurut Kanada, ketika total tangkapan sebuah negara adalah 150.000 dolar dan subsidi yang disediakan untuk bahan bakar sebesar 15.000 dolar berarti nilai subsidi sebesar 10% dari nilai penangkapan dan akan melebihi tingkat terendah, tidak akan dikecualikan dari ambang batas yang telah ditetapkan.

Menurut petugas WTO, Selandia Baru berpendapat bahwa usulan Kanada akan menciptakan lubang besar yang meloloskan semua jenis subsidi perikanan.

Amerika Serikat berkata usulan Kanada tersebut tidak akan membatasi apapun dan kemungkinan justru mendorong panen yang lebih besar demi mendapat pengecualian subsidi.

Australia, Norwegia, Argentina dan Peru menyampaikan pandangan yang serupa, kata pejabat WTO

Menurut Cina dan India tidak ada perlakuan yang khusus bagi negara-negara berkembang karena tingkat minimal berlaku bagi semua, termasuk bagi negara-negara maju.  

Uni Eropa menyatakan sangat mendukung usulan Kanada. Uni Eropa mengungkapkan bahwa banyak komunitas-komunitas pesisir bergantung pada perikanan sebagai nafkah mereka.

Sementara, ada tiga usulan yang diserahkan terkait perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang: pertama dari Maroko (TN/RL/GEN/170), kedua dari Ekuador dan Peru (TN/RL/GEN/172) dan ketiga dari Argentina, Chili, Mesir dan Uruguay (TN/RL/GEN/173/Rev. 1)

Teks Maroko mengusulkan amandemen-amandemen terhadap teks ketua sidang (TN/RL/W/213) sebagai cerminan pandangan Maroko terkait penertiban di masa mendatang bagi subsidi perikanan seraya mempertahankan pendekatan dan struktur teks yang diusulkan oleh ketua sidang.

Amandemen yang diusulkan oleh Maroko terutama terkait Perlakuan Khusus dan Berbeda dan khususnya, artisanal atau industri perikanan skala kecil

Mengenai tidak adanya definisi yang disepakati secara universal bagi kategori ini, menurut Maroko harus ada upaya untuk mendasarkan definisi bagi artisanal atau industri perikanan kecil tentang kriteria obyektif yang tidak ambigu bagi seluruh anggota.

 

Dimuat dalam  SUNS #7088, Selasa 15 Februari 2011