Undang-undang Paten dan Hak Petani
Monday, 16 April 2012

[Nurul Barizah - Surabaya] Di bagian kedua ini, Penulis berpendapat Undang-undang Paten di Indonesia juga dikembangkan dengan semangat perjanjian TRIPs untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan dunia dan untuk melindungi pemegang hak paten. Tulisan berikut pernah dipresentasikan dalam Dialog Petani: Dampak perlindungan Varietas Tanaman pada Petani, yang diselenggarakan atas kerjasama Aliansi Petani Indonesia, Third World Network dan United Nations for Development Program di Jakarta pada Februari 2009. Redaksi membaginya menjadi tiga tulisan, ini adalah bagian kedua.

Sama halnya dengan UU PVT, UU Paten di Indonesia juga dikembangkan dengan semangat perjanjian TRIPs untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan dunia dan untuk melindungi pemegang hak paten. Untuk kepentingan tersebut Indonesia telah mengubah beberapa kali undang-undang paten. Perubahan yang terakhir pada tahun 2001, ketika muncul masalah masalah yang berkaitan dengan sumber daya genetika, dan pengetahuan tradisional. Namun sayangnya, UU paten yang terakhir pun belum menjawab permasalahan tersebut.

Dikaitkan dengan PVT, memang paten, sebagaimana dijelaskan diatas tidak memberikan perlindungan terhadap produk dalam hal ini varietas yang berupa benih/bibit. Namun, paten memberikan perlindungan terhadap proses untuk mengembangan varietas tersebut. Jadi tergantung klaimnya, jika klaimnya, dalam artian yang ingin dilindungi adalah proses, maka bisa didaftarkan untuk mendapatkan paten, tetapi jika yang ingin dilindungi adalah hasil dari proses itu yang berupa varietas (benih) maka bisa didaftarkan untuk mendapatkan PVP.  

Subyek perlindungan paten di Indonesia adalah sama atau bahkan lebih liberal jika di bandingkan dengan subyek perlindungan paten di negara-negara maju, seperti Eropa. Meskipun makhluk hidup tidak dapat dipatenkan menurut UU paten Indonesia, tetapi mikroorganisme atau jasad renik bisa dipatenkan.  Selanjutnya, masih belum jelas apakah gen tanaman, hewan dan manusia bisa dipatenkan berdasarkan UU Paten Indonesia. Ketidakjelasan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

Berkaitan dengan dapat dipatenkannya mikroorganisme atau jasad renik, hal ini mengundang kontraversi karena proses memisahkan jasad renik dari alam, atau proses mengisolasikannya bisa  dianggap sebagai sesuatu yang baru dan mengandung langkah inventif. Jika semua proses yang seperti itu dilindungi dalam UU paten, maka itu berarti UU Paten telah menerapkan standart patentabilitas yang sangat rendah, dimana perbedaan antara apa yang disebut dengan ‘discovery’ dengan apa yang dikenal dalam UU Paten sebagai suatu ‘invention’ menjadi sangat kabur. Kekaburan seperti ini mempunyai potensi bahwa apa yang sesungguhnya mesti berada dalam ranah publik domain, menjadi bagian yang bisa diprivatisasikan.

Terkait dengan perlindungan paten atas jasad renik, Indonesia juga menerapkan formulasi definisi jasad renik yang cukup luas. Definisi jasad renik berdasarkan UU Paten Indonesia merefleksikan definisi yang diajukan oleh Amerika Serikat kepada Dewan TRIPs yang memaksa penggunaan kamus Oxford untuk mendefinisikan jasad renik. Selain itu, kantor paten dari negara-negara lain juga menginterpretasikan definisi jasad renik dengan cara-cara tertentu untuk memasukkan sell tanaman dan hewan.  Dengan demikian maka, posisi Indonesia yang memberikan definisi yang luas untuk jasad renik  dianggap merefleksikan kepentingan peneliti dan industri yang berbasis pada jasad renik, dan kurang merefleksikan kepentingan petani kecil.

Namun, berdasarkan UU paten, proses-proses biologi yang esensial untuk pembuatan tanaman dan hewan tidak dapat dipatenkan di Indonesia. Sebaliknya, proses-proses non biologi atau proses mikrobiologi dapat dipatenkan. Pengertian ‘proses biologi yang esensial untuk pembuatan tanaman dan hewan mengacu pada proses perkembangbiakan yang alami atau konvensional, seperti teknik polinasi dan persilangan alami. Sedangkan proses-proses non biologi atau proses mikrobiologi didefinisikan sebagai proses rekayasa genetika atau transgenik untuk pembuatan tanaman atau hewan yang dilakukan dengan melibatkan proses kimia, fisika, dan penggunaan jasad renik atau bentuk-bentuk lain dari rekayasa genetika.  Dasar perlindungan paten untuk penemuan yang berkaitan dengan jasad renik, dan proses-proses non biologi dan proses mikrobiologi  adalah karena kemajuan perkembangan bioteknologi dalam abad terakhir ini yang mampu menghasilkan berbagai invensi yang penting bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses untuk memproduksi tanaman dan hewan melalui bioteknologi modern dan mikrobiologi, seperti rekayasa genetika dan teknik-teknik transgenik dapat dilindungi berdasarkan UU Paten Indonesia.  Namun, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut, hal ini berarti semua proses bioteknologi modern untuk memproduksi tanaman dan hewan dapat dipatenkan di Indonesia sama seperti hukum paten yang ada di negara-negara industri maju, sepanjang tidak bertentangan dengan agama, moral dan etika. Yang menjadi permasalahan adalah apakah proses yang terkait dengan terminator teknologi juga bisa dilindungi oleh hukum paten Indonesia? Jika menganut pada logika berpikir bahwa semua proses bioteknologi modern sebagaimana diatas dapat dipatenkan, maka proses pembuatan terminator teknologi juga bisa dipatenkan. Namun, apakah proses yang seperti ini tidak bertentangan dengan agama, etika, dllnya? Sehingga berakibat tidak dapat dipatenkannnya proses yang demikian, hal ini masih dalam tanda tanya besar.

Selanjutnya mengenai kepentingan petani, berbeda dengan PVT yang masih memberikan sedikit kesempatan bagi petani untuk menggunakan benih dari varietas yang lindungi sepanjang tidak untuk komersial, UU Paten tidak memberikan sedikitpun ruang bagi proses yang telah dikembangkan oleh petani untuk dilindungi paten. UU ini pun tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menggunakan proses yang sudah dipatenkan meskipun untuk kepentingan yang tidak komersial. Dan karena proses biologi yang esensial dan konvensional yang dilakukan dan dikembangkan oleh petani tidak dapat dilindungi oleh paten, tidak hanya karena tidak memenuhi syarat-syarat patentabilitas seperti kebaruan, dan mengandung langkah inventif, tetapi karena berdasarkan UU, proses tersebut dikecualikan dari perlindungan paten. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya UU Paten, seperti halnya UU PVT tidak dibuat untuk mengakomodasi kepentingan petani, tetapi kepentingan industri. 

Namun, ketentuan diatas tidak berarti bahwa proses untuk pengembangan varietas secara konvensional yang dilakukan oleh petani tidak bisa dikembangkan lagi. Petani masih punya hak, sebagaimana sebelum adanya UU ini untuk menggunakan proses yang biasa mereka gunakan untuk pengembangan varietas. Namun, petani tidak boleh melanggar hak paten atau meniru proses pembuatan tanaman dan hewan yang dimiliki oleh industri perbenihan yang telah mendapatkan hak paten atas proses tersebut.