Dari Havana hingga Bali, Negara Dunia Ketiga Mendapat Remahan
Monday, 04 August 2014
[Chakravarthi Raghavan* - Jenewa]  Dunia saat ini sangatlah berbeda dari dunia diakhir Perang Dunia Kedua, tidak ada lagi negara-negara jajahan,  meski ada beberapa wilayah masih ‘tak merdeka’.

Pada tahun 1950-an maupun 1960-an, saat berlangsung proses dekolonialisasi, pada sebagian besar pemimpin-pemimpin negara yang baru merdeka yang hanya melawan kekuasaan asing tanpa berfikir banyak tentang ekonomi paska kemerdekaan maupun tujuan-tujuan sosial dan kebijakan-kebijakan.

Beberapa pemimpin bahkan berfikir naif bahwa melalui kekuasaan dan kemerdekaan politik otomatis tercipta kesejahteraan ekonomi.

Pada akhir 1950an, negara-negara koloni dan para pemimpin barunya, dalam diri mereka merindukan kondisi yang lebih baik bagi rakyat mereka, menyadari bahwa membutuhkan hal lebih dari sekedar kemerdekaan dan mulai melihat lingkungan ekonomi internasional, organisasi dan institusi

Pada pertengahan tahun-tahun pasca Perang Dunia Kedua, fokus upaya melakukan cara-cara institusi ekonomi internasional ( yang muncul dari perjanjian-perjanjian kebijakan komersial AS - Inggris masa perang) menjadi gerakan internasional untuk  rekonstruksi dan pembangunan dalam masa Eropa yang dilanda perang.

Hasilnya, di sektor keuangan dan pendanaan dibentuk  Institusi Bretton Woods [Dana Moneter Internasional/ the International Monetary Fund (IMF)] dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development) atau Bank Dunia - Bahkan mendahului persetujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta prinsipnya akan kesetaraan kedaulatan negara-negara (satu negara satu hak suara dalam badan-badan PBB) - dengan dasar prinsip ‘satu dolar satu hak suara’.

Dalam mengejar perjanjian kebijakan komersial mereka di masa perang, Inggris dan Amerika Serikat menyerahkan proposal pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) pada tahun 1946 untuk dibentuk sebuah badan perdagangan internasional, sebuah  Organisasi Perdagangan Internasional (International Trade Organization – ITO).

ECOSOC menyelenggarakan konferensi PBB mengenai Perdagangan dan ketenagakerjaan untuk mempertimbangkan proposal tersebut; Komite Persiapan Konferensi menrancang piagam untuk badan perdagangan, dan piagam tersebut didiskusikan dan disetujui pada tahun 1948 pada konferensi PBB di Havana.

Tertundanya ratifikasi Piagam Havana, bab kebijakan komersial dari rancangan Badan perdagangan internasional digerakan dalam  perjanjian umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) dan dibawa menjadi protokol ketetapan pemakaian, sebagai kesepakatan eksekutif multilateral untuk mengatur hubungan perdagangan, yakni pemerintah sepakat untuk melaksanakan komitmen mereka untuk mengurangi hambatan perdagangan dan melanjutkan hubungan perdagangan sebelum perang melalui langkah-langkah pelaksanaan yang mengikuti aturan hukum-hukum dalam negeri mereka.

Di Havana, selama perundingan-perundingan tentang piagam tersebut, Brazil dan India telah menyampaikan ketidakpuasan mereka namun secara enggan menyetujui hasil dan ketentuan-ketentuan GATT.

Senat AS sebagai hasil lobi dari perusahaan namun bersedia mengijinkan Amerika Serikat untuk tunduk pada tata tertib piagam Havana dan tidak menyetujui Piagam ITO, hasilnya bahwa GATT tetap sementara hingga 47 tahun, hingga perjanjian Marrakesh yang menghantarkan terbentuknya organisasi perdagangan dunia (WTO) pada tahun 1995.

Tidak ada fokus langsung di dalam Institusi-Institusi Bretton Wood untuk meningkatkan
"pembangunan" negara-negara bekas koloni; hal kecil yang terjadi adalah paling mungkin sekedar efek samping dari meminjam kebijakan-kebijakan institusi-institusi Bretton Wood ini dan sedikit remahan jatuh dari meja sini dan meja sana, sering kali untuk melanjutkan kepentingan-kepentingan perang dingin.

Sejak sekitar awal 1950 an,  sebanyak yang disediakannya,  tiap pinjaman pembangunan dan rekonstruksi bagi negara berkembang, IBRD bertindak dalam kepentingan Amerika Serikat, satu-satunya pemegang saham terbesar dan menyenangi sektor swasta.

Contohnya, upaya awal India untuk memperoleh pinjaman IBRD bagi sektor swastanya untuk dapat menciptakan industri inti seperti baja, yang memerlukan infusi besar keadilan modal yang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta India, ditolak, murni berdasarkan dogma ideologi perusahaan swasta berhadapan dengan publik.

Baru setelah lama ada sebuah jendela pemisah, Asosiasi Pembangunan Internasional (the International Development Association - IDA) dibentuk di Bank Dunia untuk menyediakan pinjaman lunak (dengan bunga rendah dan jangka waktu pembayaran yang panjang) bagi negara-negara dengan pendapatan rendah.

Namun, Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) tidak berperan seperti yang diakui dan tidak menyediakan pinjaman untuk membangun industri atau meningkatkan pembangunan di negara-negara miskin; praktek sebenarnya IDA berperan untuk meningkatkan kepentingan negara-negara maju di negara dunia ketiga.

Pinjaman-pinjaman IDA hadir dengan syarat-syarat untuk meningkatkan program-program penyesuaian struktural, seperti liberalisasi perdagangan secara sepihak, menyebabkan deindustrialisasi di negara-negara miskin Afrika.

Bahkan lebih parah, pinjaman IDA hadir dengan syarat-syarat tambahan untuk memenuhi mode dan cara masa itu dan kepentingan kawasan utara, masyarakat sipil tertentu yang berasal dari Washington.
Negara-negara donor mendominasi tata kelola Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) dan menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi pinjaman IDA - awalnya IDA mendapatkan dana dari Amerika Serikat dan negara berkembang lain dan dua atau tiga penambahan substansial setelah itu.

Berikutnya, dana dari pembayaran kembali pinjaman serta keuntungan Bank Dunia (diperoleh dengan meminjamkan negara-negara berkembang  pada harga pasar) digunakan untul mendanai IDA, dengan kontribusi kecil donor pada setiap penambahan.

Melalui pinjaman negara-negara berkembang dari IBRD pada harga pasar dengan demikian ternyata menjadi penyandang dana dari IDA, mereka tidak memiliki suara dalam tata kelola IDA IDA, dan kebijakan-kebijakan IBRD, untuk mendorong kebijakan-kebijakan mereka sendiri dan kepentingan perusahaan-perusahaan mereka di negara dunia berkembang.

Di bidang perdagangan, dalam putaran perundingan-perundingan berturut-turut pada GATT kelompok negara-negara paling maju (Amerika Serikat, Kanada, Eropa dan kemudian Jepang) merundingkan pertukaran Konsesi tarif namun memberikan perhatian sangat kecil kepada negara-negara berkembang serta permintaan mereka untuk pengurangan tarif di ranah ekspor untuk kepentingan mereka.

Satu-satunya remah-remah yang mereka rasakan adalah hasil dari multilateralisasi tentang pertukaran konsesi bilateral pada putaran tersebut melalui penerapan prinsip Most favored nation (MFN-prinsip non diskriminasi). Sejak putaran Dillon dan (sepanjang Putaran Kennedy dan Tokyo), masing-masing melihat penetapan yang mendiskriminasi terhadap negara-negara dunia ketiga serta ekspornya.

Pada putaran Uruguay (1986-94), berujung pada Traktat Marrakesh, negara-negara berkembang menjalani komitmen berat dalam perdagangan barang, dan di area baru seperti perdagangan "jasa" dan pada perlindungan kekayaan intelektual, pada ikrar komitmen negara-negara maju untuk menjalankan reformasi besar atas subsidi perdagangan mereka atas pertanian dan area ekspor lain yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang.

Area-area tersebut tetap menjadi area janji sementara setelah konferensi tingkat menteri (KTM) di Bali bulan desember 2013, kepemimpinan di  Amerika Serikat, Eropa dan WTO berupaya untuk mengesampingkan dan menjadikan semua komitmen lama menjadi "ketinggalan jaman", seraya mengejar kesepakatan "Fasilitasi Perdagangan" tanpa ada konsesi dari mereka,  namun menghasilkan hasil yang setara dengan 10 persen pemotongan tarif oleh negara-negara berkembang.


Di sebagian besar Afrika akan selesai proses 'deindustrialisasi' dan memastikan bahwa negara dunia ketiga akan tetap menjadi"pemotong kayu dan laci air"


(* Chakravarthi Raghavan, Editor Emeritus SUNS, jurnalis terkenal dan lama menjadi pengamat perundingan-perundingan multilateral. Naskah ini berdasarkan bukunya yang baru diterbitkan ' negara dunia pertama pada milenium ketiga.).  

Tulisan ini dipublikasi dalam SUNS [south-north development monitor www.sunsonline.org]  edisi 7851,  24 Juli 2014.