Petani: India Harus Berpendirian Kokoh dalam Isu Ketahanan Pangan
Monday, 11 August 2014

[Kanaga Raja-Jenewa]  Sejumlah organisasi petani di India telah menyerukan agar pemerintah mereka berpendirian kokoh pada isu ketahanan pangan terkait dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA – trade facilitation agreement)

Dalam sebuah pernyataan yang dilucunrkan di New Delhi ketika Sidang Dewan Umum WTO (24-25 Juli) di Jenewa Swiss sedang berlangsung, kelompok-kelompok petani menyerukan agar pemerintah India tidak bekerja keras menuruti tekanan Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara maju lainnya serta tidak menipiskan pendiriannya menghubungkan fasilitasi perdagangan dengan ketahanan pangan dan mata pencahariaan dan dengan mendesakan solusi permanen bagi usulan kelompok negara yang tergabung dalam G-33 tentang  Cadangan Pangan Publik  demi tujuan ketahanan pangan

"Kami menyerukan agar pemerintahan India memanfaatkan perundingan-perundingan saat ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan fundamental WTO, untuk membangun dan memimpin sebuah koalisi/aliansi negara-negara yang berpikiran sama untuk secara kolektif menjamin usaha perlindungan bagi ruang kebijakan kedulatan pembangunan dan mata pencaharian petani dan rakyatnya” kata kelompok-kelompok petani tersebut.

Dari kelompok-kelompok yang mendukung itu antara lain Aliansi untuk Pertanian yang menyeluruh dan berkelanjutan (The Alliance for Sustainable & Holistik Agriculture (ASHA), All India Kisan Sabha (AIKS);  Bharatiya Krishak Samaj (BKS); Persatuan Bhartiya Kisan,Haryana; Persatuan Bhartiya Kisan, Punjab; Brigade Hijau (Green Brigade), Karnataka; Asosiasi Perani Kelapa Kerala (Kerala Coconut Farmers Association - KCFA), Kerala; BJP Kisan Morchha; Maharashtra Shetkari Sangathan; dan Asosiasi Petani Tamil Nadu.

"Dengan latar belakang kenaikan harga dan berubah-ubahnya harga pasar global dan untuk memenuhi kewajiban konstitusional terhadap ketahanan pangan bagi rakyatnya dan juga untuk memastikan prosedur kemanan mata pencaharian, pemerintah India perlu mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian dalam negeri melalui dukungan harga, penyedian pasokan, dan langkah-langkah lain untuk mencapai kecukupan swasembada pangan dalam produksi pangan, seluruh beragam benih pangan," ujar Yudhvir Singh, Pemimpin Persatuan Bharatiya Kisan Union (BKU) , salah satu organisasi petani terbesar di India, dalam sebuah pernyataan persnya. "Hal ini merupakan yang terpenting dalam konteks ratusan ribu petani bunuh diri karena putus asa” ia menambahkan.

Kavitha Kuruganti, dari ASHA, menyatakan: " Pemerintah India kehilangan kesempatan historis dalam memperbaiki kesalahan mendalam WTO pada pertemuan tingkat menteri di Bali pada tahun 2013." Setidaknya saat ini mereka perlu berpendirian kokoh terhadap kedaulatan ruang kebijakan kami terkait dengan ketahanan pangan dan mata pencaharian serta jalan pembangunan berkelanjutan”.

"Pemerintah India saat ini menyelesaikan solusi sementara yang disebut sebagai 'klausul damai (peace clause)'. Kurangnya kemajuan yang mengarah pada  'solusi permanen'  mempertahankan pemahaman kita.  Pada titik ini, pemerintah seharusnya tidak tunduk karena tekanan internasional apapun. Pemerintah harus teguh pada posisinya,” tambahnya.

Dalam pernyataanya, organisasi-organisasi petani menyampaikan kekecewaannya terhadap  ringkasan ketua sidang pertemuan para menteri perdagangan G-20 (diselenggarakan di Sidney pada tanggal 19 Juli) yang menurut mereka merujuk terutama kepada Perjanjian Fasilitasi Perdagangan namun tidak merujuk kepada usulan ketahanan pangan yang merupakan pokok terpenting bagi rakyat India.

Mengingat bahwa rangkuman ketua sidang sangat senyap terhadap kekuatiran akan mata pencaharian petani dan orang-orang lain yang terkena pengaruhnya di negara-negara berkembang, pernyataan sikap kelompok-kelompok Petani menyatakan : "jelas terlihat bahwa kelompok G20 semakin bergerak membenahi kepentingan negara-negara maju dan sepenuhnya mengabaikan kekuatiran akan mata pencaharian rakyat negara berkembang dan negara miskin."
"Pertanian adalah tulang punggung ekonomi India. Ketahanan pangan India sangat bergantung pada sistem distribusi publik (public distribution system - PDS) dan sistem tersebut tak dapat dijalankan kecuali para petani diberikan cukup dukungan sehingga para petani dapat terus berproduksi".

Dalam konteks kenaikan harga dan terus-menerus berubahnya harga pasar global dan untuk memenuhi kewajiban konstitusional akan ketahanan pangan bagi rakyatnya, Pemerintah India perlu untuk melanjutkan dan meningkatkan produksi pertanian dalam negeri melalui dukungan harga, penyediaan pasokan dan langkah-langkah lain demi mencapai swasembada dalam produksi pangan, pada seluruh beragam benih pangan.

"Hal tersebut menjadi semakin penting dalam konteks saat ini saat terjadi krisis agraria berwujud dalam ratusan ribu produsen bunuh diri karena putus asa," ujar kelompok-kelompok petani.

" Pada pertemuan tingkat menteri di Bali, pemerintah India telah meminta untuk mengamankan subsidi-subsidi bagi para petani tersebut melalui Usulan Ketahanan Pangan dalam kelompok G33. Namun, karena perundingan yang serampangan, bangsa tersebut bersedia menerima sebuah klausul damai yang memperbolehkan subsidi tersebut hanya untuk periode sementara sementara negara-negara maju mendesakan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang merupakan perjanjian permanen," kata kelompok tersebut seraya menambahkan bahwa mereka dijanjikan oleh pemerintah India bahwa mereka akan mendesakan sebuah solusi permanen bagi usulan ketahanan pangan.

Kelompok-kelompok petani itu menekankan, Kepentingan pokok India, baik dalam negeri maupun global, haruslah kepentingan akan pelindungan terhadap mata pencaharian produsen-produsen pertanian dan produksi pangan dalam rangka memenuhi hak akan pangan bagi rakyatnya.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa India saat ini telah mengambil sebuah sikap untuk menghentikan ratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) kecuali unsur-unsur lain dari Hasil Bali termasuk sebuah solusi permanen untuk usulan ketahan pangan dan paket untuk negara-negara miskin dikedepankan.

Duta besar India kembali menekankan dalam pernyataannya di WTO mengatakan bahwa “akan sulit bergabung dalam konsensus tentang protokol amandemen hingga kami memiliki sebuah jaminan serta hasil-hasil yang nyata yang dapat meyakinkan negara-negara berkembang bahwa negara-negara anggota akan yang akan ikut dalam perundingan dengan komitmen mencapai sebuah solusi permanen tentang pemegangan saham masyarakat dan semua hasil-hasil Bali terutama hasil-hasil yang diperuntukan bagi negara-negara miskin.”

"Namun kami mendengar laporan-laporan yang bertentangan tentang bagaimana India menjadi ' sangat berkomitmen terhadap paket (Bali). Hal tersebut jelas menimbulkan kesan bahwa India mungkin setuju untuk menyelesaikan protokol Putaran Doha terutama pada isu Ketahanan Pangan, yang bertentangan dengan prinsip single undertaking," menurut pernyataan petani tersebut.

Organisasi-organisasi petani tersebut meminta klarifikasi dari pemerintah India apakah pemerintah India telah meninggalkan pendirian sebelumnya.+

Catatan: single undertaking = prinsip dimana satu kesepakatan akan berlaku jika semua kesepakatan lainnya dalam paket yang sudah disepakati sudah diselesaikan.

Dipublikasi melalui TWN Info Service on WTO and Trade Issues (Jul14/16) 30 Juli 2014 http://www.twn.my/title2/wto.info/2014/ti140716.htm