Pembangunan Tidak Berkelanjutan dan Krisis Pangan
Friday, 15 May 2009

(Lutfiyah Hanim-Jakarta) - pertemuan Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN CSD - Commission on Sustainable Development) ke 17 tidak hanya membicarakan isu lingkungan dan konservasi, tetapi menyoroti berbagai isu-isu lain yang juga saling terikat satu sama lain. Karena pembangunan berkelanjutan bukanlah isu lingkungan semata, tetapi juga hak atas pangan.


CSD memiliki peran unik dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan di dunia, demikian dikatakan Pelapor Khusus PBB Hak untuk Pangan (UN Special Rapporteur on the Right to Food), Olivier De Schutter dalam pertemuan CSD ke 17 pada 7 Mei 2009, di Kantor PBB New York, Amerika Serikat.

Hal itu dikatakan dalam konstribusi Olivier De Schutter untuk CSD 17, yang berjudul ‘Hak atas Pangan dan sistem Pangan Global yang Berkelanjutan atau The Right to Food and a Sustainable Global Food System’.

Pertemuan yang difokuskan pada klaster tematik yaitu pertanian, pembangunan pedesaan, degradasi tanah, kekeringan, penggurunan dan Afrika telah dibuka oleh Gerda Verburg, Ketua CSD 17 yang juga Menteri Pertanian, Alam dan Kualitas Pangan Belanda, pada 4 Mei lalu.

De Schutter mengatakan, dalam krisis pangan global saat ini, sangat mudah untuk memindahkan gejalanya, harga yang tiba-tiba naik dapat diatasi dengan lebih banyak memproduksi, dan kemudian dihilangkan sesegera mungkin melalui sisi penawaran. Tetapi, ketika kita menentukan tujuan, untuk mencapai hak atas pangan, kita memerlukan seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. De Schuter kemudian mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji kebijakan dalam perspektif hak atas pangan. Apakah pengaturan yang diadopsi akan meningkatkan produksi sekaligus bermanfaat bagi yang mengalami ketidaktahanan pangan, ataukah hanya akan sekedar menurunkan harga, yang hanya akan menekan petani skala kecil dan meminggirkan mereka lebih jauh? Apakah pengaturan ini akan mengatasi kebutuhan semua orang yang berada di tingkat ketidakamanan dan kerentanan pangan? Akankah pengaturan ini menurunkan atau malah meningkatkan dualisasi di sektor pertanian?

Hak atas kecukupan pangan merupakan hak azasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Umum Hak Azasi. Lebih jauh hak ini tercantum dalam Kovenan Internasional atas hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya yang melindungi hak atas pangan sebagai bagian dari hak untuk mendapatkan penghidupan yang cukup dan menjamin hak dasar bebas dari rasa lapar. 

Oliver De Schutter mengatakan pendekatan atas dasar hak merupakan komponen yang sangat mendasar dalam isu atas kelaparan dan malnutrisi. Dalam makalahnya, degradasi lingkungan atau perubahan iklim yang ekstrim akan memiliki dampak langsung kepada kelompok yang paling rentan seperti petani kecil. Karena mereka tergantung secara langsung dengan kondisi lingkungan di mana mereka hidup. Karena itu, De Schuter mengatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan atas dasar hak, secara langsung akan meletakkan perlindungan atas sumberdaya pada pusat dari aksi dan menegaskan partisipasi dari kelompok-kelompok rentan dalam kebijakan yang akan berdampak kepada mereka.

Ada tiga hal yang yang disoroti oleh De Schutter berkaitan dengan pertemuan CSD 17. Pertama adalah invesasi dan ’revolusi hijau’ di Afrika; kemudian akses pasar dan rantai pangan yang berkelanjutan; terakhir adalah isu tanah. Di akhir masukan yang berjumlah enam halaman, De Schutter juga menyampaikan delapan butir rekomendasi kepada pertemuan CSD 17.

Berkaitan dengan isu investasi di pertanian, De Schutter berpendapat bahwa investasi ulang (reinvestment) di sektor pertanian itu perlu, dan harus dipikirkan secara serius. Merujuk pada usaha internasional dan juga pengalaman yang diperoleh dari krisis-krisis yang terjadi, menurutnya, pertanyaannya tidak hanya bagaimana menambah anggaran dalam pertanian. Tetapi kuncinya adalah, model pertanian seperti apa yang harus dipromosikan.

Demikian juga dengan isu ’revolusi hijau baru yang berkelanjutan’ di Afrika yang akhir-akhir ini banyak didiskusikan. De Schutter dalam makalah kontribusinya ke CSD mengatakan bahwa model revolusi hijau perlu untuk diklarifikasi dan bahwa penggunaan benih unggul dan pupuk merupakan salah satu model di antara model pertanian dengan keunggulan dan kelemahan yang harus hati-hati dipertimbangkan. De Schutter mengingatkan bahwa ada model lain yang sudah diterapkan serta potensial seperti pertanian konservasi atau dengan pendekatan agroekologi, dan sistem-sistem agro-pangan yang lain.

”Karena itu, kita harus mempertimbangkan pilihan-pilihan yang tersedia di sekitar kita, menyeimbangkan satu sama lain. Dalam konteks ini, kerangka hak atas pangan dapat membantu pemerintah membuat pilihan-pilihan yang benar. Kerangka ini mensyaratkan agar kita mempriotritaskan kebutuhan dari yang paling rentan, sehingga kita tidak hanya merujuk pada level produksi pangan. Dan bahwa kita membuat keputusan mengenai pertanian dan pangan yang didasarkan atas mekanisme partisipasi,” demikian kata De Schutter.

Dalam kontribusinya, Oliver de Schutter sepakat dengan ketua CSD 17, Gerda Verburg yang mengidentifikasi kebutuhan untuk menciptakan ’lingkungan yang memungkinkan’. ”Ini sangat krusial, dan ada tiga hal yang dapat dikaitkan dengan kebutuhan tersebut yaitu ’pengembangan rantai nilai yang berkelanjutan’, ’akses pasar’; dan ’ketahanan pangan dan mekanisme jaring keamanan (safety net mechanism)’.”

Karenanya, kata De Schutter, investasi yang besar dan memiliki target sasaran yang baik tidak cukup. Petani kecil yang merupakan kelompok paling rentan (50 persen dari mereka kelaparan) tidak akan bisa memperbaiki situasinya tanpa lingkungan sosial politik dan ekonomi yang berpihak ke mereka, Usaha-usaha para ahli pertanian akan tidak berguna jika institusi yang benar, mekanisme dan akuntabilitas tidak dibangun dan dilaksanakan. “Kita harus membangun lingkungan yang memungkinkan mengenai ‘bagaimana membantu dunia memberi makan dirinya sendiri’ daripada sekedar ‘bagaimana memberi makan dunia’,” tulis Oliver De Schutter.

Dalam isu tata pengaturan global, Oliver De Shutter menggarisbawahi dua isu yaitu akses pasar dan perdagangan dan regulasi rantai perdagangan global. Dalam isu akses pasar dan perdagangan, De Schutter berpendapat bahwa akses pasar dan harga yang menguntungkan adalah kondisi krusial untuk Petani kecil dan komunitasnya lepas dari rasa lapar. Namun, menurutnya, kondisi sistem perdagangan saat ini timpang, hanya berpihak pada sedikit negara saja, dan karenanya sangat perlu direformasi. Dalam sektor pertanian, aturan yang mendistorsi perdagangan, seperti subsidi tinggi di negara-negara maju dan kesulitan akses pasar bagi produk pertanian negara berkembang, serta pemberian subsidi ekspor di negara maju, telah menempatkan petani skala kecil dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, dengan hanya menghilangkan distorsi yang ada tidak akan cukup. Jika perdagangan memang bekerja untuk pembangunan dan berkontirbusi pada pencapaian hak atas kecukupan pangan, perdagangan perlu untuk mengakui kekhususan produk-produk pertanian, daripada memperlakukannya seperti komoditas lain; dan memberikan lebih banyak fleksibilitas pada negara berkembang dalam rangka upaya melindungi produsen pertanian dari kompetisi dari petani negara-negara industri.

Berkaitan dengan regulasi rantai pangan global, De Schutter mengatakan, perdagangan saat ini tidak dilakukan oleh antar negara tetapi antar perusahaan transnasional. “jika tujuan kolektif kita adalah sistem perdagangan yang bekerja untuk pembangunan termasuk hak untuk pangan, maka peran aktor-aktor perusahaan ini harus dipertimbangankan.  Sering terjadi, di akhir rantai pangan global, pekerja sektor pertanian tidak menerima gaji yang memungkinkan mereka untuk hidup layak. ILO (Badan PBB untuk Perburuhan) memperkirakan bahwa terdapat 700 juta pria dan wanita yang bekerja di sektor pertanian. Mereka memproduksi pangan untuk kita, tapi seringkali justru tidak bisa mendapatkannya. Ini tidak bisa diterima,” kata Oliver De Schutter.

Berkaitan dengan akses tanah, Oliver De Schutter menyambut keputusan dari CSD sebelum pertemuan ke 17 ini, yang mengidentifikasi akses atas tanah dan kepemilikan menjadi salah satu prioritas kerja di masa depan. Menurut De Schutter perbaikan dalam kepemilikan dan lebih meratanya akses atas lahan sangat penting dalam pencapaian hak atas pangan. Karena 50 persen dari yang lapar adalah pemilik lahan kecil kurang dari 2 hektare, dan 20 persen adalah buruh tani. Distribusi lahan yang merata telah terbukti krusial di banyak negara untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Pertanian skala kecil juga produktif dank arena penggunaan tenaga kerja yang intensif telah menjadi sumber pekerjaan di pedesaan. “Akses atas lahan adalah krusial untuk mereka dan kita,” demikian kata De Schutter.

Prof. Oliver De Shutter yang ditunjuk oleh Dewan Hak Azasi Manusia PBB sebagai Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan sejak 2008 lalu, berpendapat CSD memiliki kontribusi yang unik dalam membuat diskusi mengenai masa depan pembangunan pertanian. Konsisten dengan berkembangnya konsensus bahwa produksi pertanian yang bertambah harus sejalan dengan pertambahan pendapatan kelompok miskin, terutama petani skala kecil dan beralih dari cara produksi yang tidak berkontribusi pada perubahan iklim. Karena itu menurut De Schutter, CSD harus mempertimbangkan beberapa hal dalam pernyataan visinya.

Rekomedasi De Schutter untuk pernyataan visi dalam CSD antara lain, menegaskan kebutuhan, tidak hanya peningkatan produksi pertanian, tetapi reorientasi sistem agro-pangan dan regulasi yang mempengaruhinya di level nasional dan internasional ke arah yang berkelanjutan dan realisasi progresif ke arah hak atas pangan. De Schutter menegaskan kembali kesimpulan-kesimpulan dalam Penilaian Internasional Pengeahuan, Ilmu dan teknolgi Pertanian untuk Pembanguan mengenai perlunya untuk pergantian paradigma dalam institusi, kebijakan dan ilmu pertanian. Selanjutnya, rekomendasi juga menyebutkan perlunya mengantisipasi dampak dari perubahan iklim pada pertanian dan sistem Agro-pangan; memperingatkan komunitas internasional mengenai perlunya mendorong keberagaman sistem pertanian yang berdaya tahan untuk mengatasi gangguan iklim termasuk sistem agroekologi.

De Schutter juga menyarankan untuk menyerukan kepada Konferensi Tingkat Tinggi Pangan dengan agenda yang komprehensif dalam upaya mendorong komunitas internasional mengatasi penyebab struktural ketidaktahanan pangan; serta mengisi kesenjangan dari kerangka tata kelola global, seperti isu ketidakcukupan instrumen dalam pertanian, pasar yang tidak teregulasi yang tidak menjamin stabilitas dan harga yang pantas; spekulasi dalam pasar komoditas pertanian, regulasi yang cukup pada sistem rantai agri-pangan dan buruknya perlindungan buruh pertanian.

De Schutter merekomendasikan beberapa hal dalam keputusan-keputusan kebijakan yang dirundingkan untuk CSD. Beberapa hal tersebut adalah mempromosikan penerapan hak atas pangan di tingkat nasional, dengan mengikuti Petunjuk Sukarela (voluntary guideline) FAO (Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian) atas realisasi progresif dari hak atas kecukupan pangan; mengambil kepemimpinan dalam mendorong negara-ngara dan organisasi internasional untuk melaksanakan kesimpulan dan rekomendasi IAASTD lihat catatan di bawah); berkontribusi dalam memperbaiki pengakuan komunitas internasional atas akses pemilik lahan kecil pada isu tanah dengan menekankan peran penting dari reforma agraria (redistribusi lahan) dalam realisasi hak azasi dasar; ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan; serta menyerukan adopsi petunjuk internasional mengenai akusisi lahan di luar negaranya.

Pertemuan CSD 17 akan berlangsung selama dua minggu, dan berakhir pada 15 Mei 2009, hari ini. Selama waktu tersebut, delegasi akan banyak melakukan pembahasan, dialog dan perundingan yang terkait dengan tema.

Catatan:

Versi sedikit berbeda dari berita ini telah ditampilkan dalam www.beritabumi.or.id pada 12 Mei 2009.

IAASTD : International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development merupakan laporan komprehensif yang disusun oleh lebih dari 400 ilmuwan dari seluruh dunia.  Laporan itu telah melibatkan 64 negara, yang berkumpul dalam pertemuan paripurna antar pemerintah di Johannesburg Afrika Selatan, 9-12 April 2008. Penyusunan laporan tersebut mendapat dukungan dari lembaga-lembaga internasional FAO, GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, Bank Dunia dan WHO. Bisa dilihat dalam www.agassesment.org atau berita dalam bahasa Indonesia bisa akses ke http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&newsID=B0055&ikey=1).

Untuk informasi mengenai makalah kontribusi Prof. Oliver De Schutter bisa mengunjungi www.srfood.org.