Perlindungan Varietas Tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan pangan (1)
Friday, 22 May 2009

(Nurul Barizah*–Surabaya)-Tulisan ini akan memfokuskan kaitan antara tiga perundangan yaitu UU perlindungan varietas tanaman (PVT); UU Paten dan UU Sistem Budi Daya Tanaman (SBT) dengan ketahanan pangan. Tulisan akan dibagi menjadi tiga bagian, ini adalah bagian pertama yang membahas mengenai PVT. Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam ‘Dialog Petani: Perlindungan Varietas Tanaman dan Implikasinya pada Ketahanan Pangan’, diselenggarakan oleh API (Aliansi Petani Indonesia), UNDP (United Nations Development Programmes) dan Third World Network (TWN), pada 10-11 Februari 2009.

Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman.

Ada beberapa motivasi dari diundangkan UU PVT ini. Pertama, untuk melaksanakan kewajiban internasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia (WTO). Akibat dari keanggotaan ini, maka negara harus menyesuaikan hukum nasional yang mereka buat dan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah dibuat oleh organisasi perdagangan dunia itu. Salah satu dari kewajiban yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan dengan hak-kekayaan intelektual (HKI) mensyaratkan negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru; Kedua, untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru dibidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung pembangunan ekonomi; Ketiga, untuk mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi mereka (badan usaha atau orang) yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman. Dan, keempat, untuk mendorong dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di dibidang pertanian, memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan.

Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Konsep ini dikembangkan karena ketentuan tentang paten tidak memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru, sebagai hasil dari proses permuliaan tanaman. Berdasarkan ketentuan internasional tentang HKI jika negara tidak memberikan PVT dalam UU paten, maka negara tersebut harus membuat undang-undang khusus tersendiri yang efektif untuk perlindungan varietas tanaman baru ini.

Hukum tentang paten Indonesia hanya melindungi proses untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan menggunakan teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan PVT memberikan perlindungan atas produk, yang berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru.

Persyaratan Perlindungan dan Perkecualian.

Varietas tanaman yang tidak dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam UU PVT. Semua jenis varietas tanaman dapat dilindungi oleh PVT apakah varietas tersebut dikembang biakkan secara generatif maupun vegetatif, kecuali mikroorganisme  (jasad renik) yang dilindungi dalam bentuk paten.

Definisi mengenai varietas dalam UU PVT sama dengan definisi yang terdapat dalam UU no 12 tahun 1992 mengenai Sistem Budidaya Tanaman (SBT) dengan tambahan penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi genotipe sebagai salah satu unsur karakter dasar yang membedakan varietas tanaman yang satu dengan yang lainnya.

Persyaratan perlindungan berdasarkan pada UU PVT Indonesia adalah sama dengan persyaratan pendaftaran di negara –negara lainnya yang telah meratifikasi UPOV 1991. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika tingkat  pembangunan pertanian untuk mengembangkan varietas yang baru di Indonesia tidak sama dengan negara-negara di mana UPOV berasal, mengapa Indonesia memberikan perlindungan dengan standart yang sama dengan yang ada di jurisdikasi negara lain? Mengapa Indonesia tidak mengikuti standart dari negara yang mempunyai kesamaan tingkat pembangunan pertanian dalam memberikan perlindungan yang seperti itu?

Untuk dapat dilindungi dalam PVT suatu varietas harus : baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Sifat kebaruan dan keunikan dari suatu varietas ditentukan pada saat permohonan penerimaan hak PVT. Suatu vareitas dianggap baru jika bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia dan sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari satu tahun, atau telah diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unik jika berbeda dengan varietas lain. Suatu varietas dianggap seragam jika sifat utama varietas tersebut meskipun cara tanan dan lingkungan yang berbeda-beda, namun hasilnya tetap seragam. Sedangkan suatu varietas dianggap stabil jika sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang.

Varietas transgenik yang dikembangkan melalui rekayasa genetika juga bisa di lindungi dalam PVT ini sepanjang pendaftar memberikan penjelasan secara penuh mengenai varietas tersebut, yang termasuk: Uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tertuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.

Namun, UU PVT tidak secara tegas menetapkan apakah varietas yang dikembangkan dengan menggunakan terminator teknologi juga dapat dilindungi dalam PVT.

Penting untuk dicacat bahwa UU ini memfasilitasi perkembangan bioteknologi modern  yang memproduksi varietas yang baru melalui rekayasa genetika. Namun, kelihatannya UU ini kurang memberikan perlindungan terhadap varietas tradisional yang telah dikembangkan oleh petani, karena sangat sulit bagi petani dengan varietas tradisionalnya untuk memenuhi kriteria seragam dan stabil sebagaimana disyaratkan oleh UU PVT.

Hak-Hak Pemulia dan Hak-Hak Petani.

UU tentang PVT memberikan perlakuan yang tidak sama antara hak-hak pemulia dan hak-hak petani, dan mempromosikan  perlindungan yang kurang seimbang antara kepentingan umum dan kepentingan pemegang hak PVT. Hal ini karena UU PVT ini dibuat untuk melindungi hak-hak pemulia, peneliti dan pemulia tanaman yang komersial, dan bukan untuk melindungi hak-hak petani.  Misalnya, UU menegaskan bahwa pemuliaan tanaman adalah: Rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Ketentuan tersebut mengandung resiko karena bisa diinterpretasikan bahwa  proses pemuliaan yang dikembangkan oleh petani dan masyarakat lokal tidak akan dianggap sebagai pemuliaan tanaman berdasarkan ketentuan diatas.  Sebaliknya, varietas baru yang dikembangkan oleh pemulia tanaman komersial  mungkin berasal dari tanaman asal yang dikembangkan oleh petani, tetapi UU tidak secara jelas menegaskan kompensasi untuk petani dalam mengembangkan varietas lokal yang digunakan oleh pemulia komersial untuk menbuat varietas baru.

Adapun cakupan hak-hak pemulia ini sangat luas, sebagaimana dibawah ini:

1.      menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

2.      menggunakan varietas untuk kegiatan:

a)      memproduksi atau memperbanyak benih;

b)      menyiapkan untuk tujuan propogasi;

c)       mengiklankan;

d)      menawarkan;

e)      menjual atau memperdagangkan;

f)        mengekspor;

g)      mengimport;

h)      mencadangkan untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, c, d, e, f dan g.

Hak-hak tersebut diatas juga berlaku untuk varietas turunan esensial, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dengan varietas yang dilindungi; dan varietas yang diproduksi dengan menggunakan varietas yang dilindungi.

Untuk mencegah terjadinya perbanyakan benih, maka penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propogasi dan yang berasal dari varietas yang dilindungi harus mendapatkan persetujuan dari pemegang PVT.

Dengan luasnya hak yang diberikan kepada pemulia, maka hak yang tersisa bagi petani hanyalah penggunaan sebagian dari hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang bukan untuk tujuan komersial. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan yang bersifat non-komersial adalah untuk aktifitas individu petani itu sendiri, terutama bagi petani-petani kecil untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak termasuk aktifitas untuk memenuhi kebutuhan temannya sesama petani.

Meskipun begitu, PVT tidaklah menjadi masalah bagi petani yang biasa melakukan kegiatan tukar-menukar benih sepanjang benih yang dipertukarkan oleh petani bukan benih yang dilindungi oleh PVT, dalam artian petani tetap bisa melakukan kegiatan tukar menukar benih, sepanjang benih yang dipertukarkan adalah benih yang tidak dilindungi oleh PVT, dan bukan benih varietas baru yang dibeli dipasar komersial, dan karenanya tidak dilindungi oleh PVT. Benih-benih varietas tradisional masih bisa dipertukarkan dan didistibusikan kepada petani-petani tradisional dan tetangga-tetangganya tanpa melanggar hak pemulia tanaman.

Namun, pertukaran bibit akan menjadi suatu problem jika seseorang mendapatkan bibit yang dilindungi oleh PVT dan kemudian dia menaman kembali benih-benih itu untuk masa tanam selanjutnya dan juga kemudian menukarkan itu ke teman-teman sesama petani. Kondisi seperti ini menjadi dilema bagi petani, hal ini karena jika petani mempertahankan benih-benih tradisional, mereka mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan dari kemajuan dibidang pertanian yang ditawarkan oleh bibit-bibit yang dilindungi oleh PVT, sehingga menjadi tidak kompetitif. Tetapi, petani-petani yang seperti ini biasanya menjual hasil panennya dalam pasar tradisional dengan skala yang lebih kecil dan bukan pasar benih komersial dengan skala yang lebih luas yang menggunakan PVT.

Untuk bisa berkompetisi, petani-petani dianjurkan untuk menggunakan benih-benih yang dilindungi oleh PVT, tetapi karena hasil panen dari varietas tersebut tidak dapat dipertukarkan dan bahkan untuk jenis-jenis benih tertentu tidak dapat ditanam kembali, ketergantungan petani-petani pada industri perbenihan tidak dapat dielakkan. Dan dengan memperhatikan karakteristik petani di Indonesia yang merupakan petani kecil, dengan kepemilikan tanah yang terbatas, dan yang secara ekonomi terpinggirkan, maka jika mereka harus bersandarkan pada benih yang dibeli dengan mahal dari industri perbenihan maka kondisi seperti ini kemungkinan kurang menguntungkan bagi petani.

Perlindungan Varietas Local.

UU PVT menetapkan bahwa negara menguasai varietas lokal yang dimiliki oleh masyarakat.  Varietas lokal ini mengacu pada varietas yang telah ada dan telah dibudidayakan oleh petani-petani secara turun temurun dan menjadi milik masyarakat. Salah satu wujud dari kontrol negara terhadap varietas lokal ini adalah bahwa pemerintah  berkewajiban memberikan nama terhadap varietas lokal tersebut. Pemerintah juga mengatur hak imbalan dan penggunaan varietas tersebut dalam kaitannya dengan PVT serta usaha-usaha pelestarian plasma nutfah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 13 tahun 2004, mandat untuk mengontrol varietas lokal diberikan kepada Bupati atau Walikota untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat di dalam wilayahnya sebagai pemilik varietas lokal. Konsekuensinya, mereka yang ingin menggunakan varietas lokal sebagai varietas asal untuk mengembangkan varietas turunan esensial harus melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan Bupati atau walikota.

Melalui UU PVT, pemerintah bertindak sebagai otoritas yang mengontrol benih varietas tanaman. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah berusaha untuk mencegah penyalahgunaan varietas tanaman lokal. Namun, komunitas lokal yang telah mengembangkan varietas tanaman tersebut mungkin  menolak penguasaan pemerintah yang berlebihan. Berdasarkan prinsip bahwa pemerintah mempunyai hak berdaulat atas sumber daya yang ada di wilayahnya, penguasaan dan kontrol yang seperti itu dapat dibenarkan. Namun, ketentuan seperti itu juga bisa bersebrangan dengan prinsip-prinsip hak petani yang terkandung dalam International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture dan usaha yang dilakukan oleh Convention on Biological Diversity dan Bonn Guidelines yang memperluas kontrol terhadap sumber daya biologi oleh petani lokal dan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun PVT tidak bertujuan untuk menutup kesempatan petani kecil untuk menggunakan varietas baru untuk kepentingan mereka sendiri, namun dalam prakteknya UU PVT mempunyai potensi membatasi kesempatan bagi petani untuk mengembangkan varietas yang baru.

*Nurul Barizah, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.