Undang-undang Paten, Sistem Budi Daya Tanaman dan Ketahanan pangan (2)
Friday, 22 May 2009

(Nurul Barizah*–Surabaya)-Tulisan ini adalah akan memfokuskan kaitan antara dua perundangan yaitu Undang-undang Paten dan Undang-undang Sistem Budi Daya Tanaman dengan ketahanan pangan. Ini adalah bagian kedua dari tiga tulisan. Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam ‘Dialog Petani: Perlindungan Varietas Tanaman dan Implikasinya pada Ketahanan Pangan’, diselenggarakan oleh API (Aliansi Petani Indonesia), UNDP (United Nations Development Programmes) dan TWN (Third World Network), pada 10-11 Februari 2009.

Undang Undang Tentang Paten.

Sama halnya dengan UU (Undang-undang) PVT, UU Paten di Indonesia juga dikembangkan dengan semangat perjanjian TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan dunia dan untuk melindungi pemegang hak paten. Untuk kepentingan tersebut Indonesia telah merubah beberaap kali undang-undang paten. Perubahan yang terakhir pada tahun 2001, ketika muncul masalah masalah yang berkaitan dengan sumber daya genetika, dan pengetahuan tradisional. Namun sayangnya, UU paten yang terakhir pun belum menjawab permasalahan tersebut.

Dikaitkan dengan PVT, memang paten, sebagaimana dijelaskan diatas tidak memberikan perlindungan terhadap produk dalam hal ini varietas yang berupa benih/bibit. Namun, paten memberikan perlindungan terhadap proses untuk mengembangan varietas tersebut. Jadi tergantung klaimnya, jika klaimnya, dalam artian yang ingin dilindungi adalah proses, maka bisa didaftarkan untuk mendapatkan paten, tetapi jika yang ingin dilindungi adalah hasil dari proses itu yang berupa varietas (benih) maka bisa didaftarkan untuk mendapatkan PVT.

Subyek perlindungan paten di Indonesia adalah sama atau bahkan lebih liberal jika di bandingkan dengan subyek perlindungan paten di negara-negara maju, seperti Eropa. Meskipun makhluk hidup tidak dapat dipatenkan menurut UU paten Indonesia, tetapi mikroorganisme atau jasad renik bisa dipatenkan.  Selanjutnya, masih belum jelas apakah gen tanaman, hewan dan manusia bisa dipatenkan berdasarkan UU Paten Indonesia. Ketidakjelasan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

Berkaitan dengan dapat dipatenkannya mikroorganisme atau jasad renik, hal ini mengundang kontraversi karena proses memisahkan jasad renik dari alam, atau proses mengisolasikannya bisa  dianggap sebagai sesuatu yang baru dan mengandung langkah inventif. Jika semua proses yang seperti itu dilindungi dalam UU paten, maka itu berarti UU Paten telah menerapkan standart patentabilitas yang sangat rendah, dimana perbedaan antara apa yang disebut dengan ‘discovery’ dengan apa yang dikenal dalam UU Paten sebagai suatu ‘invention’ menjadi sangat kabur. Kekaburan seperti ini mempunyai potensi bahwa apa yang sesungguhnya mesti berada dalam ranah publik domain, menjadi bagian yang bisa diprivatisasikan.

Terkait dengan perlindungan paten atas jasad renik, Indonesia juga menerapkan formulasi definisi jasad renik yang cukup luas. Definisi jasad renik berdasarkan UU Paten Indonesia merefleksikan definisi yang diajukan oleh Amerika Serikat kepada Dewan TRIPs yang memaksa penggunaan kamus Oxford untuk mendefinisikan jasad renik. Selain itu, kantor paten dari negara-negara lain juga menginterpretasikan definisi jasad renik dengan cara-cara tertentu untuk memasukkan sell tanaman dan hewan.  Dengan demikian maka, posisi Indonesia yang memberikan definisi yang luas untuk jasad renik  dianggap merefleksikan kepentingan peneliti dan industri yang berbasis pada jasad renik, dan kurang merefleksikan kepentingan petani kecil.

Namun, berdasarkan UU paten, proses-proses biologi yang esensial untuk pembuatan tanaman dan hewan tidak dapat dipatenkan di Indonesia. Sebaliknya, proses-proses non biologi atau proses mikrobiologi dapat dipatenkan. Pengertian ‘proses biologi yang esensial untuk pembuatan tanaman dan hewan mengacu pada proses perkembangbiakan yang alami atau konvensional, seperti teknik polinasi dan persilangan alami. Sedangkan proses-proses non biologi atau proses mikrobiologi didefinisikan sebagai proses rekayasa genetika atau transgenik untuk pembuatan tanaman atau hewan yang dilakukan dengan melibatkan proses kimia, fisika, dan penggunaan jasad renik atau bentuk-bentuk lain dari rekayasa genetika.  Dasar perlindungan paten untuk penemuan yang berkaitan dengan jasad renik, dan proses-proses non biologi dan proses mikrobiologi  adalah karena kemajuan perkembangan bioteknologi dalam abad terakhir ini yang mampu menghasilkan berbagai invensi yang penting bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses untuk memproduksi tanaman dan hewan melalui bioteknologi modern dan mikrobiologi, seperti rekayasa genetika dan teknik-teknik transgenik dapat dilindungi berdasarkan UU Paten Indonesia.  Namun, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut, hal ini berarti semua proses bioteknologi modern untuk memproduksi tanaman dan hewan dapat dipatenkan di Indonesia sama seperti hukum paten yang ada di negara-negara industri maju, sepanjang tidak bertentangan dengan agama, moral dan etika. Yang menjadi permasalahan adalah apakah proses yang terkait dengan terminator teknologi juga bisa dilindungi oleh hukum paten Indonesia? Jika menganut pada logika berpikir bahwa semua proses bioteknologi modern sebagaimana diatas dapat dipatenkan, maka proses pembuatan terminator teknologi juga bisa dipatenkan. Namun, apakah proses yang seperti ini tidak bertentangan dengan agama, etika, dllnya? Sehingga berakibat tidak dapat dipatenkannnya proses yang demikian, hal ini masih dalam tanda tanya besar.

Selanjutnya mengenai kepentingan petani, berbeda dengan PVT yang masih memberikan sedikit kesempatan bagi petani untuk menggunakan benih dari varietas yang lindungi sepanjang tidak untuk komersial, UU Paten tidak memberikan sedikitpun ruang bagi proses yang telah dikembangkan oleh petani untuk dilindungi paten. UU ini pun tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menggunakan proses yang sudah dipatenkan meskipun untuk kepentingan yang tidak komersial. Dan karena proses biologi yang esensial dan konvensional yang dilakukan dan dikembangkan oleh petani tidak dapat dilindungi oleh paten, tidak hanya karena tidak memenuhi syarat-syarat patentabilitas seperti kebaruan, dan mengandung langkah inventif, tetapi karena berdasarkan UU, proses tersebut dikecualikan dari perlindungan paten. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya UU Paten, seperti halnya UU PVT tidak dibuat untuk mengakomodasi kepentingan petani, tetapi kepentingan industri.

Namun, ketentuan diatas tidak berarti bahwa proses untuk pengembangan varietas secara konvensional yang dilakukan oleh petani tidak bisa dikembangkan lagi. Petani masih punya hak, sebagaimana sebelum adanya UU ini untuk menggunakan proses yang biasa mereka gunakan untuk pengembangan varietas. Namun, petani tidak boleh melanggar hak paten atau meniru proses pembuatan tanaman dan hewan yang dimiliki oleh industri perbenihan yang telah mendapatkan hak paten atas proses tersebut.

UU Tentang Sistem Budidaya Tanaman (SBT).

Berbeda dengan UU PVT dan Paten, yang dibuat dan disahkan setelah Indonesia menjadi anggota WTO dan menyepakati perjanjian TRIPs. UU SBT disahkan tahun 1992, dua tahun sebelum dibentuknya organisasi perdagangan dunia.

UU SBT ini dibuat tidak dalam kerangka melindungi hak mereka yang melakukan budidaya tanaman sebagaimana UU PVT dan Paten, tetapi UU ini dibuat dengan semangat untuk mengembangkan sistem pertanian yang maju, efisien dan tangguh, dan untuk melindungi tanaman dari segala upaya yang menyebabkan kerugian pada budidaya tanaman. Dengan demikian maka kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri dan eksport pertanian dapat ditingkatkan. Namun kelihatannya, UU SBT ini juga dipersiapkan untuk menghadapi liberalisasi dan globalisasi di bidang pertanian.

Untuk mencapai tujuan tersebut semua hal yang terkait dengan perencanaan budidaya tanaman ditentukan oleh pemerintah, termasuk penetapan wilayah pengembangan, pengaturan produksi berdasarkan kepentingan nasional, dllnya. Peran serta atau kontrol pemerintah yang cukup besar termasuk pengontrolan pada cara dan pola tanam mengakibatkan hak-hak yang dimiliki oleh pemangku kepentingan atas tanahnya, seperti petani, menjadi terpinggirkan.

Hal ini nampak jelas dalam ketentuan yang menetapkan bahwa petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. Namun kekebasan tersebut diikuti dengan kewajiban petani untuk berperan serta dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman diwilayahnya. Selanjutnya, jika petani harus mengikuti ketentuan pemerintah, sehingga kebebasan untuk menentukan jenis tanamannya, maka pemerintah harus berusaha agar petani tersebut mendapatkan jaminan penghasilan tertentu. Ketentuan seperti ini bisa diartikan bahwa hak-hak petani untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditaman di tanahnya sendiri dibatasi.

Ketentuan yang amat penting dalam UU SBT mengatur mengenai perbenihan. Dalam kaitannya dengan perbenihan ini, untuk pengembangan budidaya tanaman, perolehan benih dapat dilakukan dengan kegiatan penemuan varietas unggul, atau benih yang berasal dari luar negeri.  UU ini juga mengatur bahwa benih yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standart mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Benih yang telah lulus sertifikasi juga harus diberi label. Ketentuan-ketentuan mengenai benih diatas bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian yang tangguh dan juga untuk mengembangkan industri perbenihan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah UU SBT tersebut tidak mempertimbangkan atau seakan-akan menegasikan adanya benih yang dikembangkan secara konvensional oleh petani. Selanjutnya, sistem perbenihan yang ditetapkan dalam UU tersebut menutup kemungkinan bagi petani untuk bisa menggunakan benih yang mereka kembangkan sendiri, karena petani harus mematuhi program pemerintah. Selanjutnya, sistem ini juga menutup kemungkinan bagi petani yang biasanya menjual, mengedarkan, atau membagi benihnya kepada teman sesama petani, karena harus memenuhi persyaratan yang sangat susah dipenuhi oleh petani.

*Nurul Barizah, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.