Konferensi Krisis Keuangan PBB: Isu-isu Kunci Belum Terpecahkan
Wednesday, 24 June 2009
[Martin Khor – New York] - Menjelang Konferensi Krisis Keuangan yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, banyak isu-isu kunci belum terpecahkan, walaupun pembahasan telah dilakukan sampai dinihari. Setelah pembahasan serius sepanjang hari Jumat (19 Juni 2009), draf kedua dari hasil dokumen berakhir pada Sabtu, pukul empat dinihari.

Pusat dari krisis adalah Amerika Serikat (AS) dan khususnya bermula dari Wall Street pusat keuangan dunia, yang terletak hanya beberapa blok dari markas besar PBB. Kemudian merembet ke institusi keuangan di Eropa, dan Jepang.

Tetapi negara berkembang yang bukan penyebab krisis berasal ikut terseret menjadi korban, dan justru menjadi korban yang terparah. Dengan kerugian, pendapatan nasional kotor (GNI - gross national income) turun 6 persen, dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan turun dari 8,3 persen pada tahun 2008 ke 1,6 persen rata-rata pada tahun 2009.

Telah dilakukan beberapa tindakan-tindakan internasioal untuk krisis, tetapi masih terbatas pada negara-negara kaya anggota G7, atau G20 (yang didominasi oleh negara-negara maju meskipun beberapa negara berkembang ada dalam kelompok tersebut).

Konferensi krisis keuangan PBB akan berlangsung pada 24 – 26 Juni, dan akan menjadi kali pertama semua negara-negara berkumpul membicarakan dan menentukan apa yang akan yang akan diilakukan dengan krisis. Ini menjadi pertemuan penting bagi negara-negara berkembang karena tidak ada forum lain, kecuali di PBB yang mendiskusikan krisis ekonomi paling serius dalam 70 tahun terakhir.

Dua tindakan akan didiskusikan dalam konferensi yaitu bagaimana membantu negara berkembang mengatasi krisis, dan reformasi sistem keuangan internasional.

Para diplomat di PBB telah bertemu sepanjang siang dan malam selama beberapa hari di New York untuk menyusun dokumen yang kemudian akan ditandatangani para pemimpin politik. Perdebatan sengit banyak terjadi untuk membahas dokumen tersebut. Negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok G77 dan China telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas kebutuhan dan perlunya reformasi sistem keuangan global.

Negara-negara maju menolak dilakukannya reformasi mendasar apapun. Di perundingan PBB, mereka telah membuat preferensi yang jelas untuk mempertahankan status quo dan memperlihatkan kesediaan hanya untuk perubahan marginal atas insitusi dan kebijakan yang ada sekarang.

Dalam perundingan draft dokumen hasil konferensi, yang dipersiapkan oleh dua fasilitator yaitu Duta besar Belanda dan Duta besar untuk St. Vincent dan Grenada, banyak pandangan-pandangan menentang yang diletakkan oleh berbagai kelompok. Draf baru telah dikeluarkan dan pembicaraan akan terus berlangsung, sampai konferensi dilakukan pada Rabu (24 Juni).

Banyak isu yang harus diselesaikan, lima atau enam isu akan sangat penting. Pertama apakah konferensi akan memutuskan mekanisme ‘tindak lanjut’. Negara-negara berkembang sangat percaya untuk membangun peran sentral PBB dan proses seharusnya tidak berakhir dengan konferensi ini.

Beberapa isu-isu substansi tidak bisa dipecahkan oleh konferensi, karena terlalu sedikit waktu untuk merundingkan isu-isu yang penting sekaligus kompeks.  Kurang dari tiga bulan sejak pertengahan April lalu ketika perundingan dimulai untuk memulai konferensi. G77 dan China menginginkan konferensi membentuk kelompok kerja baru untuk mengelaborasi berbagai keputusan dan isu yang muncul dalam konferensi, sehingga akan ada aksi nyata.

Namun, bagi negara maju lebih menyukai G7/G8 atau G20. Mereka menolak ‘kompetisi apapun’ dari PBB, Mereka menentang proses tindak lanjut atau kelompok kerja spesifik.

Kedua, negara-negara berkembang menginginkan pembiayaan ekstra untuk mengatasi  kerugian sekitar 1000 (seribu) milyar dolar dari dari turunnya ekspor dan pelarian modal (capital outflow) yang disebabkan oleh krisis. Mereka menginginkan dapat ikut serta melakukan paket stimulus keuangan untuk mensimulasi perbaikan ekonomi nasional. Dan ini akan bisa dilakukan jika ada tambahan dana untuk mengisi kesenjangan satu trilyun dolar.

G77 dan china mengusulkan bagian dari dana datang bisa dari SDRs (special drawing rights) baru dimana Lembaga Moneter Internasional (IMF – International Monetary Fund)  dapat mengeluarkannya untuk negara-negara berkembang, SDRs adalah semacam jenis uang yang dapat ditukarkan dengan dolar atau mata uang lain dan kemudian dapat digunakan.

Selama pembicaraan di PBB, AS khususnya menentang dikeluarkan SDRs baru, AS berargumen akan menimbulkan inflasi, tetapi mungkin keberatan utama yang tidak diutarakan adalah SDRs ini ditakutkan akan menjadi awal dari penggantian dolar AS sebagai mata uang utama global, yang selama ini digunakan dalam perdagangan dan tabungan mata uang asing.

Ketiga, ada keprihatinan bahwa negara berkembang akan jatuh dalam krisis utang baru. Bank Dunia memperkirakan hampir 40 negara berkembang rentan kesulitan dalam mendapatkan mata uang asing untuk membayar utang atau membayar impor-impor penting. Daftarnya mungkin akan bertambah jika krisis berlanjut.

G77 dan China telah mengusulkan moratorium hutang secara temporer untuk negara negara yang mengalami kesulitan, dan juga pengadilan utang internasional yang dapat memperbolehkan negara-negara yang menghadapi masalah utang untuk menyatakan ‘debt standstill’, dan akan mengatur restrukturisasi utang antara negara yang pengutang dan negara kreditur. Sejauh ini, negara-negara maju telah menolak pendekatan untuk mengatasi utang dalam konferensi PBB.

Empat, G77 dan China telah meminta negara-negara berkembang untuk diberikan ‘ruang kebijakan’ yang memungkinkan mereka menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi krisis. Ruang ini telah dihalangi oleh persyaratan utang Bank Dunia dan IMF yang biasanya melarang dilakukannya pembatasan modal (capital control) dan debt standstill, menerapkan tarif rendah dan kebijakan pro-cyclical (kebijakan moneter dan fiscal yang ketat).

Sementara banyak perjanjian bebas bilateral (FTAs- free trade agreements) mengandung provisi yang membatasi penggunaan berbagai kebijakan untuk mengatasi stabilitas keuangan. Negara-negara berkembang yang menghadapi keterbatasan neraca pembayaran juga tidak bisa menerapkan kebijakan counter-cyclical.

G77 dan China telah mengusulkan agar IMF mengubah kebijakan kondisionalitasnya. Kelompok tersebut juga menginginkan pengakuan hak negara-negara berkembang untuk mengambil langkah-langkah dalam perdagangan pada aturan-aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO – World Trade Organisation) dan mengambil pilihan debt standstill serta pembatasan modal (capital control). Usulan ini juga ditentang oleh negara-negara maju.

Kelima, diatara isu yang menjadi perdebatan adalah mengenai pembentukan dewan ekonomi global di bawah PBB untuk mengkoordinasi kebijakan dan memastikan koherensi kebijakan yang diambil oleh berbagai lembaga internasioal. G77 dan China percaya bahwa G20 terlalu ekslusif dimana hanya sedikit negara berkembang (seperti Brazil, Indonesia, India dan Afrika selatan) yang bisa bergabung.

Kelompok tersebut menginginkan adanya proses yang mempertimbangkan pembentukan Dewan Ekonomi global (Global Economy Council) di bawah PBB yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam diskusi dan keputusan atas krisis-krisis yang sekarang terjadi dan bebagai isu lainnya. Namun, Negara-negara maju tidak setuju bahkan sekedar untuk mempertimbangkan membuat dewan semacam itu. Mereka mungkin takut Dewan tersebut akan mengancam dominasi negara maju dalam sistem yang sekarang ini ada.

Isu keenam, adalah proposal untuk reformasi sistem keuangan dan ekonomi global. G77 dan China menginginkan reformasi dalam tata kelola dan kebijakan di IMF dan Bank Dunia, regulasi pasar keuangan dan penguatan dari pengawasan atas kebijakan negara-negara maju dan pembentukan sistem cadanga baru yang berbasis pada SDRs.

Ketiadaan regulasi dan reformasi atas isu-isu yang kompleks ini telah berkontribusi pada terjadinya krisis. Sekali krisis berakhir di negara-negara maju, mereka mungkin kehilangan minat untuk reformasi, seperti yang sudah terjadi, contohnya krisis keuangan Asia.

G 77 dan China telah meletakkan proposal untuk reformasi tetapi negara maju masih mempermasalahkan diletakkannya isu ini dalam konferensi PBB.

Draf baru nampaknya belum akan memecahkan isu-isu di atas karena lebarnya kesenjangan posisi di antara mereka, Perundingan minggu ini akan krusial dalam menentukan tidak hanya suksesnya konferensi tetapi apakah akan ada kerjasama internasional untuk mengatasi krisis.

 

Versi Bahasa Inggris yang berjudul United Nations: Key issues unresolved on eve of financial crisis conference diterbitkan oleh SUNS edisi 6725, 23 Juni 2009. Martin Khor adalah Direktur Eksekutif dari South Centre, dan mantan Editor SUNS.

 

Daftar Istilah:

Debt Standstill :mekanisme dimana negara menghentikan pembayaran utangnya sampai ada kesepakatan restruturisasi dirundingkan dengan negara kreditornya.

WTO :Organisasi Perdagangan Dunia, merupakan organisasi multilateral yang beranggotakan 153 (awal 2009), didirikan 1994. Di antara tujuannya adalah sebagai forum untuk merundingkan proses liberalisasi perdagangan barang (produk pertanian dan non pertanian), sector-sektor jasa dan mengatur perlindungan HKI yang terkait dengan perdagangan. Indonesia adalah salah satu pendiri sekaligus anggota.

G77 plus China :merupakan kelompok negara-negara berkembang, yang awalnya hanya berjumlah 77 negara. Didirikan pada 1964 pada pertemuan UNCTAD. Sekarang jumlahnya lebih dari 77 negara, yaitu sekitar 132 negara. Kelompok ini berupaya mengharmoniskan posisi negara-negara berkembang dalam berbagai perundingan terutama di forum PBB.

UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development - Organisasi PBB untuk Konferensi Perdagangan dan Pembangunan. Organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969. UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan dan investasi dan pembangunan. UNCTAD beranggotakan 193 negara (sampai November 2008) dan bermarkas di Jenewa, Swiss.

Sidang Umum atau Majelis Umum (General Assembly): merupakan badan utama dari PBB (perserikatan bangsa-Bangsa). Terdiri atas perwakilan dari semua negara anggota PBB, dimana satu negara memiliki satu suara.

G20 : merupakan kelompok Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral  dari 19 negara yang didirikan tahun 1999. G20 membicarakan isu-isu kunci dalam ekonomi dan keuangan global. Anggota saat ini adalah Argentina,  Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. [lihat www.g20.org]

G7: Kelompok 7 negara-negara maju yang dibentuk tahun 1975, dan diinisiasi oleh Perancis. Forum yang awalnya hanya 6 negara sekarang beranggotakan Kanada, Perancis, Italia, Jepang, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Sering juga disebut G8, karena Komisi Eropa yang diwakili oleh Presidennya memiliki keanggotaan khusus dalam kelompok tersebut. [Sumber; Wikipedia]