Seruan untuk Moratorium Hutang dan Sistem Arbitrase
Tuesday, 07 July 2009

[Meena Raman – New York] – Krisis Hutang di negara-negara berkembang menjadi salah satu isu dalam diskusi pada Konferensi Krisis Keuangan yang diadakan PBB di New York 24 – 26 Juni lalu.

Sekeretaris Jenderal Lembaga PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD - UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), Dr. Supachai Panitchpakdi, dan Direktur Eksekutif South Centre, Martin Khor mengingatkan bahwa jumlah negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan dalam menangani (baca membayar) hutang-hutangnya selama krisis cukup signifikan. Keduanya menyerukan perlu ada pengaturan moratorium hutang dalam jangka pendek dan pengaturan struktural untuk menetapkan sistem arbitrase hutang dimana negara-negara yang kesulitan membayar dapat menyatakan penghentian pembayaran cicilan hutan dan mencari kemungkinan untuk merestrukturisasi hutang-hutangnya.

Supachai dan Khor juga menekankan perlunya untuk mengeluarkan special drawing rights

(SDR) atas dasar kebutuhan, sehingga negara berkembang yang menghadapai jatuhnya pendapatan dapat dengan cepat mendapat jalan pembiayaan baru.

Mereka berdua berbicara dalam satu panel diskusi roundtable dari empat diskusi serupa yang diadakan selama Konferensi krisis ekonomi dan ekuangan global. Topik dari diskusi tersebut adalah "Tindakan-tindakan Kolaboratif dan Terkoordinasi serta Pengaturan yang tepat untuk Mengurangi Dampak dari Krisis pada Pembangunan’, Kegiatan tersebut diadakan pada 25 Juni lalu.

Diskusi roundtable tersebut diketuai secara bersama oleh Jean Asselborn, wakil perdanan menteri dan menteri luar negari dan imigrasi Luksemburg;  Tongloun Sisoulit, wakil perdana menteri dan menteri luar negeri Laos. Anggota panel yang lain termasuk Noeleen Heyzer, Sekretaris eksekutif dari Komisi ekonomi dan sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UN-ESCAP  - Economic and Social Commission for Asia and the Pacific);  Robert Johnson, mantan Ekonom pada Komite Anggaran Senat AS; dan  Yaga Venugopal Reddy, Mantan Gubernur Bank Sentral India.

Supachai mengatakan negara-negara berkembang kehilangan 2 trilyun dolar akibat pelarian modal dan turunnya pendapatan ekspor. Dia mengatakan bahwa hampir di semua negara, terdapat pinjaman baru. Di negara-negara kaya, dana Moneter Internasional memperkirakan hutang publik akan mencapai 106 persen dari pendapatan domestic brutto (PDB). Dan akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang, Diperkirakan akan terdapat penambahan hutang baru sebesar 9 trilyun dolar dalam tiga tahun ke depan.

Karena itu akan situasi yang berat dalam pembiayaan publik. Ada tiga pilihan untuk mengatasi masalah ini, menurut Supachai,  membiarkan inflasi dan terus mencetak uang baru untuk memenuhi kebutuhan; tidak bayar hutang (default). Tetapi kompetisi yang ketat dalam pasar hutang, akan menyuliskan pembiayaan bagi negara-negara berkembang. 

Supachai mengatakan perlunya ada tindakan untuk mengatasi ini, terutama dengan negara-negara yang memiliki ekonomi yang rentan, Sekitar 90 negara berkembang mungkin memiliki hutang yang melebihi 100 persen dari PDB mereka. Padahal, pertumbuhan PDB seharusnya lebih tinggi dari pembayaran hutang untuk menghindari masalah-masalah pembangunan. Karena itu, perlu untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih banyak sehingga negara dapat terus melakukan stimulus fiskal dan mereka seharusnya dapat menyimpan pendapatan devisa luar negeri tidak untuk membayar hutang tetapi membiayai impor yang penting.

Berkaitan dengan janji G20, yang memberikan dana tambahan 1,1 trilyun dolar ke Dana Moneter Internasional (IMF-international monetary fund) dan bank pembangunan regional, perlu dilihat apa yang telah terjadi dengan dana tersebut. Tidak ada kejelasan bagaimana dana tersebut akan dialokasikan dari IMF karena beberapa negara saat ini memilih mencari sumber lain selain IMF karena penetapan kebijakan IMF yang cenderung mensyaratkan kebijakan procylical (kebijakan pengaturan fiskal dan moneter yang ketat). 

Supachai juga mengatakan bahwa negara-negara seharsnya tidak salah mengerti tentang pernyataan mengenai adanya indikasi perbaikan ekonomi (sering disebut dengan green shoots).  Supacahi tidak menampik data adanya perbaikan dalam pasar saham dan dimulainya kembali pembiayaan oleh bank-bank di AS. Karena menurutnya, indikator lain dalam perbaikan ekonomi, seperti perumahan, pasar tenaga kerja dan perdagangan internasional, masih jauh untuk dikatakan mengalami perbaikan.

Karena itu, Supachai mengatakan perlu hati-hati dalam membicarakan ‘green-shoots’’ sehingga tidak ada langkah mundur dalam pemberian stimulus fiskal. Ketika membicarakan perbaikan ekonomi maka seharusnya diukur dengan penciptaan lapangan kerja yang layak, tidak hanya dengan sinyal perbaikan keuangan.

Martin Khor mengatakan bahwa negara-negara berkembang yang bukan penyebab krisis harus menganggung kerugian. Dengan turunnya 7 persen dari pendapatan nasional kotor , karena pertumbuhan ekonomi mereka diperkirakan jatuh dari 8.7 persen pada tahun 2007 ke 1,6 persen di 2009 secara rata-rata.

Dengan jatuhnya pendapatan sekitar 1 – 2 trilyun di negara-negara berkembang, krisis hutang baru akan terjadi. Dan kekurangan akibat krisis ini harus dipenuhi oleh negara-negara maju. Ini bukan isu moralitas atau sumbangan, tetapi kewajiban dari negara-negara maju, karena krisis hutang (baru) ini bukanlah kesalahan dari negara berkembang. Khor mengatakan bahwa pembiayaan ulang harus dilakukan bukan dengan penciptaan hutang baru dan seharusnya dijadikan kompensasi keuangan pada negara berkembang dari negara maju dan keuangan internasional.

Khor mengatakan jumlah yang disarankan untuk membantu negara-negara berkembang dan negara kurang berkembang adalah 100 milar dolar, terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang disediakan untuk menalangi (bailout)dan stimulus fiskal yang diberikan di negara-negara maju. Dia memperkirakan bahwa jumlah talangan dan stimulus fiskal di AS sendiri mencapai 3 trilyun dolar, atau sekitar 8 ribu dolar per orang, sementara dengan 100 milyar dolar, setiap orang hanya menangggung sekitar 70 dolar per orang.

Khor setuju dengan Supachai mengenai perlunya moratorium hutang dan sistem arbitrase hutang internasional, yang diaktakan menjadi bagian penting dari sistem reformasi keuangan.

Ada empat komponen dalam sistem semacam tersebut, negara menerapkan untuk debt standstill (penghentian temporer pembayaran hutang) ; pengadilan mengatur semacam perjanjian antara kreditur dan debitur; penghapusan hutang; pembiayaan baru untuk debitur, sehingga ekonomi negara dapat lebih baik. Sistem ini telah diterapkan dalam prosedur kebangkrutan Chrysler dan General Motors (dua perusahaan mobil AS), dan jika prinsip ini bisa diterapkan pada perusahaan, maka seharusnya bisa juga diterapkan untuk negara yang mengalami kesulitan hutang.

Khor juga menambahkan perlunya ruang kebijakan untuk mengambil langkah stimulus fiskal, memastikan kecukupan sadangan devisa, pencegak ketidakstabilan fiskal dan spekulasi. Namun, seringkali ada penghalang yang membatasi kebijakan-kebijakan tersebut diambil seperti persyaratan hutan dari lembaga-lembaga Bretton woods, dan juga persyaratan dalam perjanjian perdagangan bilateral (FTA - free trade agreements). Karena beberapa provisi dalam FTA mewajibkan negara penandatangannya untuk tidak meregulasi aliran modal dan penurunan tariff yang mendorong berkurangnya pendapatan dan memperlebar defisit perdagangan dan akan memperburuk negara-negara berkembang menghadapi krisis.

Khor juga mengatakan reformasi dalam sistem keuangan internasional juga seharusnya mencakup tata kelola dari IMF dan Bank Dunia, regulasi pasal keuangan dan arus modal; dan penciptaan sistem cadangan yang lebih mengandalkan pada SDRs.

Khor menekankan perlunya koherensi di tingkat internasional dalam hal tata kelola ekonomi. Misalnya perolehan keuntungan yang dibuat dalam perdagangan dapat lenyap seketika akibat pergerakan nilai tukar, dan karenanya ahrus ada badang koordinasi yang mengatasi masalah tarikan kebijakandalam pengaturan yang berbeda. Khor berpendapat PBB adalah tempat yang paling tepat untuk mengatasi isu koherensi melalui kelompok kerja ekonomi atau semacam dewan. Tindak lanjut dari konferensi ini, karenanya menjadi penting untuk beberapa isu seperti menghindari hutang.

Sekretaris eksekutif UN-ESCAP, Dr. Noeleen Heyzer dalam presentasinya mengatakan bahwa 60 juta angkatan kerja diperkirakan hilang di Asia pada akhir tahun ini karena krisis. Rataprata pertumbuhan turun dari sekitar 8.8 persen pada 2007 menjadi sekitar 2.8 persen tahun ini. Dia mengatakan tidak seperti krisis sebelumnya, negara berkembang sulit keluar dari krisis dengan sendirinya. Paket stimulus fiskal juga harus mentargetkan kaum miskin. Noleen juga menyarankan reformasi arsitektur keuangan internasional harus mencakup sistem cadangan global.

Robert Johnson, yang tergabung dalam Komisi Ahli PBB yang diketuai oleh Prof. Joseph Stiglitz, mengatakan bahwa IMF dan Bank Dunia adalah institusi yang melekat dengan visi dan model keliru yang percaya bahwa pasar adalah sempurna. Karena keliru maka kreditu dan debitur enggan datang ke dokter yang tidak paham penyakitnya.

Sementara Yaga Venugopal Reddy, yang juga tergabung dalam Komisi Ahli PBB, mengatakan manajemen krisis seharusnya dilihat dalam konteks pembangunan. Jika sebuah negara memiliki sumberdaya terbatas, perlu ada keseimbangan untuk tidak hanya memuaskan pemegang obligasi dengan perlindungan pada kaum miskin dan mendorong pembangunan.   

Reddy juga menekankan pentingnya ruang kebijakan untuk pemerintah nasional, karena institusi dan tata kelola global tidak bisa menjaga langkah dalam globalisasi keuangan. Jika tata kelola global tidak ada, maka setiap negara harus memiliki ruang kebijakan untuk memformulasikan kebijakan nasional mereka sendiri. +

Diterjemahkan dan diringkas dari versi Bahasa Inggris berjudul Conference panel calls for debt moratorium and arbitration system diterbitkan dalam SUNS no 6729, Senin 29 Juni 2009

Daftar Istilah:

Debt Standstill :mekanisme dimana negara menghentikan pembayaran utangnya sampai ada kesepakatan restruturisasi dirundingkan dengan negara kreditornya.

G7: Kelompok 7 negara-negara maju yang dibentuk tahun 1975, dan diinisiasi oleh Perancis. Forum yang awalnya hanya 6 negara sekarang beranggotakan Kanada, Perancis, Italia, Jepang, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Sering juga disebut G8, karena Komisi Eropa yang diwakili oleh Presidennya memiliki keanggotaan khusus dalam kelompok tersebut. [Sumber; Wikipedia]

G20 : merupakan kelompok Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral  dari 19 negara yang didirikan tahun 1999. G20 membicarakan isu-isu kunci dalam ekonomi dan keuangan global. Anggota saat ini adalah Argentina,  Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. [lihat www.g20.org]

G77 plus China :merupakan kelompok negara-negara berkembang, yang awalnya hanya berjumlah 77 negara. Didirikan pada 1964 pada pertemuan UNCTAD. Sekarang jumlahnya lebih dari 77 negara, yaitu sekitar 132 negara. Kelompok ini berupaya mengharmoniskan posisi negara-negara berkembang dalam berbagai perundingan terutama di forum PBB.

SDR (special drawing right): merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh dana moneter internasional (IMF) pada tahun 1969, sebagai suplemen dari cadangan resmi yang dilakukan oleh masing-masing negara anggota. Nilainya didasarkan atas sekelompok mata uang internasional. (www.imf.org)

Sidang Umum atau Majelis Umum (General Assembly): merupakan badan utama dari PBB (perserikatan bangsa-Bangsa). Terdiri atas perwakilan dari semua negara anggota PBB, dimana satu negara memiliki satu suara.

UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development - Organisasi PBB untuk Konferensi Perdagangan dan Pembangunan. Organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969. UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan dan investasi dan pembangunan. UNCTAD beranggotakan 193 negara (sampai November 2008) dan bermarkas di Jenewa, Swiss.

WTO :Organisasi Perdagangan Dunia, merupakan organisasi multilateral yang beranggotakan 153 (awal 2009), didirikan 1994. Di antara tujuannya adalah sebagai forum untuk merundingkan proses liberalisasi perdagangan barang (produk pertanian dan non pertanian), sector-sektor jasa dan mengatur perlindungan HKI yang terkait dengan perdagangan. Indonesia adalah salah satu pendiri sekaligus anggota.