Konferensi Keuangan dan Krisis Ekonomi PBB Mengadopsi Dokumen Akhir (1)
Friday, 10 July 2009

[Bhumika Muchhala dan Meena Raman – New York] - Dokumen akhir konferensi Perserikatan  Bangsa-bangsa (PBB) tentang ekonomi dan krisis global diadopsi secara konsensus pada sidang pleno 26 Juni di markas besar PBB di New York. Walaupun Negara-negara anggota berbeda pandangan bagaimana menangani krisis ekonomi, dan mereformasi arsitektur keuangan global. Bagian pertama akan banyak melaporkan pandangan Amerika Serikat mengenai dokumen akhir konferensi.    

Pengadopsian dokumen akhir tersebut merupakan sebuah langkah awal menempatkan dunia ke arah solidaritas, stabilitas dan kesinambungan, demikian kata Presiden Sidang/Majelis Umum, Miguel d'Escoto Brockmann dalam sambutannya. “Capaian terpenting adalah ditetapkannya G-192 menjadi pusat forum pendiskusian isu-isu ekonomi dan keuangan dunia.”

Ia menambahkan bahwa konferensi bersejarah tersebut juga meminta Majelis Umum untuk menindaklanjuti isu-isu yang diusung – termasuk stimulus global, peran Special Drawing Rights (SDR), cadangan devisa, reformasi institusi-institusi Bretton Wood, hutang luar negeri dan regulasi pasar keuangan – melalui sebuah kelompok kerja

[Paragrap 54 dokumen tersebut menyatakan: “Kami mengajak Dewan Umum untuk membentuk sebuah kelompok kerja yang bersifat ad hoc dan terbuka untuk menindaklanjuti isu-isu yang tertuang dalam dokumen akhir konferensi PBB tentang ekonomi dunia dan krisis global dan menyerahkan laporan perkembangan kepada Dewan Umum sebelum akhir sidang ke 64”]

Pengadopsian dokumen, tanpa negosiasi ulang, telah menjadi sebuah kesimpulan draf yang dipresentasikan oleh dua fasilitator  (duta besar Belanda dan Duta Besar ST Vincent and Granada dan telah ada keputusan lain di hari pertama konferensi untuk tidak membentuk sebuah komite utama untuk mendiskusikan draf.

Setelah dokumen akhir diadopsi, beberapa negara serta kelompok-kelompok negara menyampaikan pandangan mereka terhadap dokumen tersebut.

Amerika Serikat yang didukung Kanada, menyampaikan keberatan terhadap beberapa Paragrap, sementara Uni Eropa dan Jepang secara umum menyetujui. G77 dan Cina secara positif menerima dokumen hasil konferensi. Cuba, Venezuela dan Nicaragua menyampaikan beberapa kekhawatiran.

Amerika Serikat menyambut tiga hari terakhir sebagai sebuah kesempatan penting untuk mendiskusikan krisis global. Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek pelaksanaan Institusi-institusi Keuangan, khususnya institusi-institusi Bretton Wood, AS menyatakan bahwa badan-badan dalam institusi tersebut memiliki struktur pemerintahan yang indepeden dari PBB. Setiap keputusan tentang reformasi badan tersebut hanya bisa dibuat oleh para pemegang saham serta Dewan gubernur. AS tidak menafsirkan bahasa dalam dokumen sebagai pengesahan peran formal PBB dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi institusi-institusi tersebut.

Mengenai paragrap 54 (yang menenetapkan sebuah " kelompok kerja Dewan Umum yang bersifat ad hoc dan terbuka  untuk menindaklanjuti isu-isu yang terdapat dalam dokumen akhir), AS memandang bahwa PBB tidak memiliki keahlian ataupun mandat untuk memberikan arahan bagi dialog terhadap sejumlah isu, seperti sistim cadangan devisa, institusi-institusi keuangan internasional ataupun arsitektur keuangan internasional.  

Pada Paragrap 15, AS menyatakan bahwa ketika negara-negara menghadapi kekurangan akut cadangan devisa luar negeri, mereka harus menerapkan kebijakan yang efisien dan respon moneter. Langkah-langkah pertahanan perdagangan (Trade Defence) tidak akan mengatasi masalah-masalah neraca pembayaran dengan tekanan-tekanan perhitungan capital, meluasnya jurang fiskal atau kegagalan lain korporasi.

Amerika menyatakan bahwa langkah tersebut harus dihindari dan hanya dipilih ketika pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan WTO. Pasal 12 dan 18 terkait tentang GATT dan kesepahaman syarat-syarat neraca pembayaran. Keadaan tersebut tercantum dalam syarat bukan tercantum dalam hasil akhir. Tidak ada ketetapan dalam kesepakatan WTO untuk penggunaan “langkah-langkah pertahanan perdagangan“ untuk menanggapi isu-isu neraca pembayaran

Amerika Serikat menambahkan bahwa Paragrap 15 juga menggambarkan pembatasan sementara modal dan penghentian hutang sebagai jalan untuk menyikapi kekurangan cadangan luar negeri. Amerika Serikat tidak memaafkan penggunaan kontrol-kontrol modal. Jika terpaksa dilakukan, Kontrol modal hanya boleh diterapkan sebagai usaha terakhir dan dilaksanakan sementara sesuai dengan kesepakatan bilateral serta multilateral. 

[Paragrap 15 menyatakan bahwa negara berkembang “ sangat kekurangan cadangan devisa luar negeri karena jatuh dalam krisis”, semestinya tidak “diabaikan hak untuk menggunakan langkah-langkah  pertahanan perdagangan yang sah menurut ketetapan-ketetapan WTO dan menjadi sebuah upaya terakhir menerapkan pembatasan modal dan berupaya menegosiasikan kesepakatan antara debitor dan kreditor untuk sementara menghentikan hutang. “]

Pada paragrap 20, yang mendorong persiapan cadangan devisa regional, Amerika mengatakan bahwa persiapan tersebut harus dinilai melalui apakah persiapan cadangan devisa tersebut berkontribusi bagi kawasan dan stabilitas finansial global.

Terkait dengan paragrap 25 mengenai “langkah-langkah proteksionis”, Amerika mencatat bahwa WTO telah terlibat dalam sebuah proses pemantauan langkah-langkah proteksionisme yang diterapkan oleh beberapa negara. Amerika Serikat menyatakan tidak boleh ada upaya bersifat serupa dilaksanakan oleh lintas badan lain. Amerika memandang bahwa usulan-usulan dalam paragrap tersebut akan merusak proses monitoring dan pelaporan yang berlaku, dan seluruh negara harus hati-hati dalam merespon krisis. .

Mengenai pasal 27,tentang penganguran, Amerika Serikat menyatakan bahwa ia memperkenankan migrasi tenaga untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja tapi hal ini merupakan wilayah hukum dalam negeri.

Pada paragrap 28 tentang “kebutuhan mendesak bagi seluruh donor untuk mempertahankan dan mengirimkan Bantuan Resmi Pembangunan (Official Development Assistance) bilateral yang berlaku dan komitmen-komitmen multilateral serta target…”, Amerika Serikat menafsirkan referensi target ODA sebagai target masing-masing negara-negara donor.

Pada paragrap 34 yang memfokuskan kebutuhan kerangka kerja terstruktur untuk kerja sama dalam  wilayah hutang, Amerika mengatakan bahwa kerangka kerja tersebut harus diteliti berdasarkan struktur-struktur yang telah ada termasuk Paris Club

Mengenai Paragrap 35, Amerika bergabung bersama dengan yang lain dalam mendukung alokasi umum SDR yang akan menyuntik dana 250 miliar bagi likuiditas global. Namun, SDR merupakan aset moneter dan tidak tepat  untuk pendanaan pembangunan.

Terkait dengan perbaikan regulasi, monitoring global dan pasar keuangan nasional yang tercantum dalam paragrap 37 pada dokumen akhir konferensi keuangan PBB , Amerika Serikat menyatakan bahwa ia menafsirkan kata-kata “komitmen internasional’ termasuk standar-standar keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip dan disepakati secara internasional bagi tiap negara mengatur pasar keuangan mereka.

Paragrap 38 merujuk kepada kesepakatan mempromosikan kesepakatan pajak ganda, menurut Amerika Serikat langkah ini seharusnya hanya diterapkan apabila pemberlakuan pajak ganda penting  antara juridiksi-juridiksi yang relevan.

 

Amerika Serikat juga menambahkan bahwa agar lebih produktif, proses kelompok kerja harus didasarkan pada mandat PBB dan studi lapangan. PBB tidak memiliki keahlian atau mandat untuk memberikan arahan terhadap sejumlah isu seperti sistim neraca, Institusi-institusi keuangan internasional dan arsitektur keuangan internasional.

Bersambung pada bagian 2.