Konferensi Keuangan dan Krisis Ekonomi PBB Mengadopsi Dokumen Akhir (2)
Friday, 10 July 2009
[Bhumika Muchhala dan Meena Raman – New York] - Dokumen akhir konferensi Perserikatan  Bangsa-bangsa (PBB) tentang ekonomi dan krisis global diadopsi secara konsensus pada sidang pleno 26 Juni di markas besar PBB di New York. Bagian kedua akan melaporkan pandangan berbagai negara dan kelompok negara mengenai mengenai dokumen akhir konferensi yang menekankan bagaimana menangani krisis ekonomi, dan mereformasi arsitektur keuangan global.

Atas nama kelompok 77 dan Cina, Sudan mengajak negara-negara anggota bersatu mengadopsi dokumen akhir sebagai capaian luar biasa. Kelompok 77 menyambut baik dokumen akhir dan menyatakannya sebagai sebuah dasar yang benar. “ kita dapat membahas panjang lebar kelemahan maupun ketidaksempurnaanya, namun kita menghentikan tindakan itu,” tandas kelompok tersebut. Sebagai umat manusia, kita akan mengupayakan yang tertinggi namun kita tetap tidak sempurna.

Kelompok G77 dan China menyatakan mereka ingin agar dokumen akhir tersebut segera menyampaikan isu-isu mitigasi krisis. Mereka mengajak negara-negara anggota segera menyuarakan isu mitigasi krisis pada sesi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) pada pertemuan di Jenewa Juli 2009. 

Sudan menyatakan sulitnya tugas mendatang dan kelompoknya memiliki prioritas-prioritas utama sebagai berikut: pertama pembentukan kelompok kerja untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan yang spesifik serta tindakan-tindakan yang diadopsi menurut dokumen akhir. Kedua ialah penetapan sebuah panelis ad hoc para ahli independen untuk memberikan keahlian teknis mengenai krisis dunia, termasuk isu-isu seperti sistim neraca global, Hak tarik dan mekanisme restrukturisasi hutang (debt workout). Ketiga yakni penguatan kapasitas dan kepemimpinan PBB yang efektif dalam keterkaitan dan koordinasi kebijakan serta tindakan dalam ekonomi global dan keuangan, termasuk kajian kecepatan penerapan kesepakatan kerjasama antara PBB dan institusi Bretton Woods.

Uni Eropa menyatakan bahwa konferensi keuangan telah menjadi sebuah peristiwa penting terutama karena negara berkembang pertama kalinya memiliki kesempatan untuk bersuara sejak awal krisis keuangan.  

Uni Eropa juga menyatakan bahwa dokumen akhir sangat “ambisius” yang menyediakan basis bagi PBB untuk secara substantif menindaklanjuti melalui tiga cara yang spesifik. Mekanisme tindaklanjut yang pertama adalah membentuk kelompok kerja yang bersifat adhoc dan terbuka di bawah Dewan Umum. Kedua adalah memperkuat kolaborasi dan koordinasi antara PBB dan institusi-institusi Bretton Woods, yang ketiga diharapkan terbentuk panelis adhoc para ahli tentang krisis keuangan dan ekonomi dunia serta dampaknya terhadap pembangunan.

Uni Eropa menegaskan bahwa dokumen akhir berisi banyak referensi-referensi bagi integrasi dan pertalian antar sistim badan-badan khusus serta Program PBB dengan institusi-institusi lain seperti Institusi-institusi Bretton Wood dan Organisasi Perdagangan Dunia dan forum-forum perdagangan.

“Krisis saat ini membutuhkan tindakan internasional”, Ujar Uni Eropa, seraya menambahkan bahwa Uni Eropa puas akan tercapaianya tindakan internasional yang memperioritaskan langkah menuju pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan.

Jepang menyambut baik pengadopsian dokumen akhir ini melalui konsesus dengan mengatakan "Dokumen ini mencerminkan kepentingan seluruh negara-negara anggota serta kompleksitas kepentingan-kepentingan tersebut. Jepang menyambut proses tindak lanjut konferensi PBB ini, selain itu kelompok kerja yang bersifat adhoc dan terbuka tersebut perlu memaksimalkan pemanfaatan institusi-insitusi dan mekanisme yang berlaku.

Mengenai reformasi institusi-institusi Bretton Woods dan pengeluaran SDR untuk memenuhi kekurangan pendanaan di negara berkembang, Jepang mengatakan bahwa masalah ini harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing mandat dan struktur tata kelola  IMF dan Bank Dunia

Canada sepakat dengan AS tentang peran PBB, Canada“ tidak bisa mendukung peran formal PBB” dalam isu yang terkait dengan sistim ekonomi dan keuangan. Dalam hal proses tindak lanjut, Canada menyatakan bahwa kelompok kerja adhoc sebagaimana diusulkanuntuk memfokuskan tindak lanjut dalam dokumen. Tidak akan bermanfaat apabila kelompok kerja tersebut menyampaikan isu-isu di luar mandat dan keahlian PBB, seperti sistim neraca global, usaha mereformasi institusi-institusi Bretton Wood, dan kerangka kerja untuk restrukturisasi pengelolaan hutang.

Canada menyepakati AS, mengatakan bahwa SDR tak dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. SDR hanya dapat digunakan untuk kebutuhan syarat likuiditas internasional melalui alokasi berdasarkan kuota terhadap cadangan, seperti misalnya disepakati dalam komunikasi G20 tentang alokasi 250 miliar untuk SDR melalui IMF.

Mengenai pekerja dan migrasi pekerja dalam paragrap 27, Canada mengklarifikasi bahwa legislasi tentang buruh migran tidak dapat diterapkan secara universal di seluruh negara serta harus mengikuti ketetapan-ketetapan legislasi nasional di masing-masing negara dan perlakuan para pekerja migran.

Kuba mengungkapkan ketidakpuasannya yang disebutnya sebagai  “jauh dari apa yang dibutuhkan” karena dokumen akhir tidak memuat sumber daya baru maupun tambahan yang sangat diperlukan bagi negara berkembang yang saat ini ekonominya kritis akibat krisis. Ajakan untuk berkontribusi 0,7 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) negara maju tidak memadai untuk kebutuhan bantuan resmi pembangunan (ODA).

Kuba menyatakan bahwa negara berkembang masih menjadi objek “ derma memalukan dari negara kaya yang disyaratkan dalam kebijakan-kebijakan mereka.” Selain itu, menurut pandangan Kuba dokumen akhir ini luput dari kebutuhan akan sebuah transformasi radikal pada arsitektur keuangan internasional, dokumen ini juga tidak mencerminkan sebuah diskusi substantif tentang akar penyebab krisis keuangan.

Kuba juga menyatakan bahwa ia menolak frase” keamanan manusia” dalam dokumen hasil konferensi, yang baginya suatu“konotasi nyata bersifat intervensi” yang terkait dengan “serangan terhadap kedaulatan teritori internasional”. Krisis finansial mengawali suatu krisis hutang di negara berkembang, tandas kuba, dimana sebagian besar negara berkembang rentan akan penurunan tajam dalam cadangan mata uang luar negeri.

Venezuela mengatakan bahwa meski dokumen hasil konferensi PBB memiliki banyak kekurangan, Venezula setuju untuk pencantuman tinjauan cara PBB dan institusi-institusi Bretton Woods mengkoordinasikan program-program mereka dan untuk meneliti pendekat untuk menstrukturasi pengelolaan hutang seperti yang tercantum dalam paragrap 34.

Mengenai Bantuan formal Pembangunan (ODA) dalam paragrap 28, Venezuela mengangap genting pernyataan cara pengefektifan hutang. Terkait dengan paragarap 30 tentang peningkatan dan pengefektifan inisiatif kerjasama Selatan-Selatan, Venezuela menyatakan bahwa negara-negara Selatan telah bekerjasama dalam berbagai hal, seperti melalui inisiatif Amerika Latin, ALBA, alliansi minyak Karibia, Petro dan beragam kendaraan lain yang berdasarkan pada solidaritas dan saling mengisi.”

Nicaragua menegaskan bahwa institusi-institusi keuangan internasional perlu bekerja bagi kemajuan rakyat, bukan bagi modal. Proses tindak lanjut harus memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi kelompok kerja diterapkan melalui keputusan sidang Dewan Umum ke 64.

Bolivia mengatakan bahwa dengan dokumen akhir, G192 telah menunjukan bahwa PBB merupakan tempat yang tepat untuk mendiskusikan respon global. Bolivia berharap dokumen tersebut menyediakan landasan untuk mengatasi krisi. Untuk mencapai tujuan itu, penting agar kelompok kerja terbuka menindaklanjuti paragrap 15, yang menyentuh cadangan luar negeri serta dampak negatif mereka terhadap neraca pembayaran. Namun, betapa banyak modal lari dari negara-negara berkembang ke negara kaya merupakan paradoks yang tidak adil.

Sangat jelas bahwa perdagangan menjadi bagian dari diskusi. Pada paragrapparagrap 24 dan 25, Bolivia yakin bahwa krisis keuangan telah menunjukan bahwa perdagangan bebas tidak bisa dibiarkan tertata dengan sendirinya. Mengenai paragrap 10, Boliva menyatakan betapa pentingnya untuk memitigasi dampak krisis dengan tekanan khusus terhadap negara tertinggal. Terutama negara-negara yang terkurung oleh daratan. Selain itu, bagian terlemah dari dokumen tersebut adalah kurangnya kritikan terhadap Institusi-institusi Bretton Woods.

Jamaica yang berbicara atas nama negara-negara anggota dari masyarakat kepualauan Karibia (CARICOM) menambahkan pentingnya pertemuan konferensi PBB ini, dan bahwa konferensi telah memberikan kesempatan bagi negara-negara kecil kepulaun seperti negara-negara Karibia untuk berbicara. Jamaika juga menyatakan bahwa proses tindak lanjut harus memastikan akses untuk pendanaan bisnis dan pemberian dana yang diperluas kepada negara-negara berkembang dan GDP tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator untuk pembangunan. Negara-negara maju harus memiliki kewajiban moral dan politik terhadap negara berkembang setelah krisis ekonomi dan keuangan ini.

Iran menyambut  pengadopsian dokumen akhir. Dokumen akhir tersebut menyiratkan sinyal positif bahwa PBB dan legitimasinya menjadi tempat yang tepat untuk menyuarakan krisis dalam sebuah tindakan yang menyeluruh. Hal ini merupakan langkah awal di arah yang tepat. Namun, kurang tindakan kongkrit dalam mereformasi arsitektur dan institusi-institusi internasional dan juga peran PBB. Mengenai “ keamanan manusia”  seperti tercantum dalam dokumen-dokumen PBB, Iran berpendapat bahwa ini tidak boleh dibiarkan menjadi konsep samar-samar yang tidak  disepakati.

Presiden Sidang Umum Miguel d'Escoto Brockmann mengatakan bahwa dunia telah mendapat kesempatan untuk mendengar pandangan G192. Seluruh negara-negara anggota telah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Dewan Umum PBB, G192 kini telah ditetapkan sebagai sebuah forum pusat bagi isu-isu keuangan dan ekonomi dunia. Hal tersebut merupakan capaian penting.

D'Escoto Brockmann menyatakan Dewan umum telah diminta untuk menindaklanjuti konferensi keuangan melalui sebuah kelompok kerja. Isu-isu yang ditindaklanjuti termasuk langkah-langkah stimulus, SDR, cadangan devisa, restrukturisasi arsitektur dan sistim keuangan termasuk reformasi Institusi-institusi keuangan internasional, peran PBB, hutang luar negeri, perdagangan, investasi, bantuan pembanguna, kerjasama Selatan-Selatan, formula baru pandanaan dan regulasi. Pada saat yang sama, krisis tidak boleh menunda respon kita terhadap perubahan iklim dan lingkungan.

Ia mengatakan “ Kami gembira namun tidak sepenuhnya puas”, dan ada banyak krisis lain seperti air, pangan, energi, permasalahan kemanusian.” Kita semua harus menggabungkan kekuatan”. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Kita tidak akan puas selama isu-isu tersebut belum tuntas. Peran saya adalah mengundang anda untuk melihat melampaui perhatian saat ini dan memegang teguh harapan akan kemanusiaan.